Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

Menemukan 4.903 peraturan dalam 0,017 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1977
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1972 Tentang Bonded Werehouse

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 23 Tahun 1986 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bonded Warehouses Indonesia dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sasana Bhanda serta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Pengusahaan Kawasan Berikat (Bonded Zone)
  2. PP No. 22 Tahun 1986 tentang Kawasan Berikat Bonded Zone
Mengubah :
  1. PP No. 20 Tahun 1972 tentang Bonded Warehouse
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1972
Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan Kepada P.T. "Paniai Lake Minerals"

Perpajakan

Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Perlindungan Konsumen

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2002
Perusahaan Umum (Perum) Damri

BUMN Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 38 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum (Perum) Damri
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1978
Pengangkatan Pegawai Lembaga Mimyak Dan Gas Bumi Menjadi Pegawai Negeri Sipil

Kepegawaian, Aparatur Negara

Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1986
Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan

Perpajakan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 43 Tahun 1994 tentang Pencabutan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1983 Tentang Pendaftaran, Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Penyampaian Surat Pemberitahuan, Dan Persyaratan Pengajuan Keberatan, Dan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1986 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perpajakan
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1991
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Penarikan Kembali Sebagian Kekayaan Negara Yang Tertanam Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Sandang I

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan
Mengubah :
  1. PP No. 32 Tahun 1990 tentang Penarikan Kembali Sebagian Kekayaan Negara Yang Tertanam Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) Industri Sandang I
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2018
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Veteran Republik Indonesia

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan
Mengubah :
  1. PP No. 23 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia
  2. PP No. 67 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2008
Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Bima Dari Raba Wilayah Kota Bima Ke Kecamatan Woha Kabupaten Bima

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1973
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Modal Saham P.T. Jakarta International Hotel

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan