Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

Menemukan 4.901 peraturan dalam 0,02 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 1950
Hubungan Ekonomi Luar Negeri

Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 1999
Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 Tentang Bank Umum Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 Tentang Bank Perkreditan Rakyat, Dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PP No. 73 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 Tentang Bank Umum Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998
  2. PP No. 54 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 Tentang Bank Umum Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1998
  3. PP No. 38 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 Tentang Bank Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1996
  4. PP No. 60 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 Tentang Bank Umum
  5. PP No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil
  6. PP No. 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat
  7. PP No. 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2012
Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 1991
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan.

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 1956
Tambahan Peraturan Pemerintah Cukai Tembakau (Staatsblad 1932 No. 560)

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PP No. 54 Tahun 1959 tentang Pengubahan dan Tambahan Tabaks-Accijns-Verordening (Staatsblad 1932 NO. 560)
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 1957
Lembaga Administrasi Negara

Administrasi dan Tata Usaha Negara Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 5 Tahun 1971 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1957 (L.N. Tahun 1957 No. 74) Tentang Lembaga Administrasi Negara
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 1960
Penentuan Perusahaan Dagang Milik Belanda Beserta Cabang-Cabang yang dikenakan Nasionalisasi

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2006
Penetapan Universitas Airlangga Sebagai Badan Hukum Milik Negara

Pendidikan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 1984
Pemisahan dan Pengalihan Kekayaan Negara pada Pelabuhan Udara Polonia di Medan dan Juanda di Surabaya untuk Dijadikan Tambahan Penyertaan Modal Negara dalam Perusahaan Umum Angkasa Pura Serta Pengembalian Sebagian Kekayaan Perusahaan Umum Angkasa Pura Kepada Negara

BUMN Transportasi Darat/Laut/Udara

Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 1973
Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1972/1973 Kepada Tahun Anggaran 1973/1974

APBN

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan