Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

Menemukan 4.901 peraturan dalam 0,021 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1994
Pemindahan Sisa Kredit Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1993/94 Ke Tahun Anggaran 1994/95

APBN

Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2011
Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam

Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PP No. 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam
Mencabut :
  1. PP No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1978
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1970 Tentang Pemberian Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan
Mengubah :
  1. PP No. 13 Tahun 1970 tentang Pemberian Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1952
Pencabutan Kembali Peraturan Pemerintah Nr 15 Tahun 1952 Mengenai Staf Keamanan

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PP No. 15 Tahun 1952 tentang Staf Keamanan
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1995
Pembentukan 8 (Delapan) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar, Hulu Sungai Tengah, Barito Kuala, Tanah Laut, Hulu Sungai Utara, Tabalong Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1957
Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 No. 29) dan Penetapan Penyerahan Urusan Rekonstruksi Nasional kepada Menteri Urusan Veteran

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PP No. 16 Tahun 1954 tentang Urusan Rekonstruksi Nasional
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1996
Pengelolaan Dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PP No. 45 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1996 Tentang Pengelolaan Dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1981
Pemberian Bantuan Kepada Sekolah Swasta

Pendidikan

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PP No. 22 Tahun 1959 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1958 Tentang Pemberian Sokongan Kepada Sekolah Nasional Partikeli
  2. PP No. 32 Tahun 1958 tentang Pemberian Sokongan kepada Sekolah Nasional Partikelir
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1991
Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kertas Kraf Cilacap Dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Yang Berasal Dari Sebagian Kekayaan Negara Hasil Likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kertas Kraf Cilacap Ke Dalam Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Blabak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PP No. 2 Tahun 1982 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Industri Kertas
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2015
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Adhi Karya Tbk

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan