Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

Menemukan 4.909 peraturan dalam 0,021 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 95 Tahun 1999
• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional
Abstrak
Perbankan, Lembaga Keuangan
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PP No. 47 Tahun 2001 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional
  2. PP No. 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional
  3. PP No. 99 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional
Mengubah
  1. PP No. 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional
Download file:
PP No. 95 th 1999.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 94 Tahun 1999
• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu
Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II
Abstrak
BUMN
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II
Download file:
PP No. 94 th 1999.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 93 Tahun 1999
• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu
Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I
Abstrak
BUMN
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 46 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Perum Jasa Tirta I
Download file:
PP No. 93 th 1999.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 92 Tahun 1999
• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan Dan Perkebunan
Abstrak
Kehutanan dan Perkebunan PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 12 Tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan
Mengubah
  1. PP No. 74 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan Dan Perkebunan
  2. PP No. 59 Tahun 1998 tentang Tarif Jasa Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan Dan Perkebunan
Download file:
PP No. 92 th 1999.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 91 Tahun 1999
• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Bank Umum Koperasi Indonesia (PT Bukopin)
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi Perbankan, Lembaga Keuangan
Download file:
PP No. 91 th 1999.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 90 Tahun 1999
• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu
Pengabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang I Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang II
Abstrak
BUMN
Status Peraturan
Mencabut
  1. PP No. 2 Tahun 1977 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Industri Sandang Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Download file:
PP No. 90 th 1999.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 89 Tahun 1999
• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu
Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Hotel Dan Tourist Nasional (Natour Ltd) Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hotel Indonesia Internasional
Abstrak
BUMN
Status Peraturan
Mencabut
  1. PP No. 4 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Perusahaan Perseroan Terbatas "Perusahaan Hotel Dan Tourist Nasional" ("Natour Ltd")
Download file:
PP No. 89 th 1999.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 88 Tahun 1999
• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu
Tata Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan Ke Dalam Mikrofilm Atau Media Lainnya Dan Legalisasi
Abstrak
Arsip Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Download file:
PP No. 88 th 1999.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 87 Tahun 1999
• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu
Tata Cara Penyerahan Dan Pemusnahan Dokumen Perusahaan
Abstrak
Arsip
Download file:
PP No. 87 th 1999.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 86 Tahun 1999
• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu
Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Mencabut
  1. Dengan berlakunya PP No. 86 Tahun 1999, Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene, dan Kepulauan dalam Lingkungan dinyatakan tidak berlaku. Daerah Propnsi Sulawesi Selatan
Download file:
PP No. 86 th 1999.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan