Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

Menemukan 4.904 peraturan dalam 0,016 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 1954

Perubahan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1953 (Lembaran-Negara No. 24 Tahun 1953) Tentang Penyelenggaraan "Ordonnantie Op De Loonbelasting"

Abstrak

Pers, Pos, dan Periklanan

Status Peraturan

Mengubah

PP No. 14 Tahun 1953 tentang Perubahan Peraturan Peraturan Penyelenggaraan "Ordonnantie Op De Loon Belasting"

Download file:

PP No. 003 Tahun 1954.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 1997

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Adhi Karya

Abstrak

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

PP No. 3 Th 1997.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2022

Pemberian Fasilitas Pembebasan dari Pengenaan Bea Meterai

Abstrak

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

PP Nomor 3 Tahun 2022.pdf

Pemberian Fasilitas - Pembebasan - Pengenaan - Bea Meterai

2022

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 3, LN.2022/No.13, TLN No.6761, jdih.setneg.go.id : 7 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan dari Pengenaan Bea Meterai

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, perlu menetapkan PP tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan dari Pengenaan Bea Meterai
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 10 Tahun 2020.
PP ini mengatur mengenai mengenai ruang lingkup dan jenis dokumen yang diberi fasilitas pembebasan dari pengenaan Bea Meterai. Dokumen-Dokumen yang diberi fasilitas pembebasan dari pengenaan Bea Meterai meliputi: 1) Dokumen yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dalam rangka percepatan proses penanganan dan pemulihan kondisi sosial ekonomi suatu daerah akibat bencana alam, 2) Dokumen yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang semata-mata bersifat keagamaan dan/atau sosial yang tidak bersifat komersial, 3) Dokumen dalam rangka mendorong atau melaksanakan program pemerintah dan/atau kebijakan lembaga yang berwenang di bidang moneter atau jasa dokumen keuangan, dan/atau 4) Dokumen yang terkait pelaksanaan Perjanjian Internasional yang telah mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perjanjian Internasional atau berdasarkan asas timbal balik.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2022.
Penjelasan: 5 hlm

Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 1984

Pengalihan Bentuk Perusahaan Aspal Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Abstrak

BUMN

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 91 Tahun 2013 tentang Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan Persero PT Sarana Karya

Mencabut

PP No. 195 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Aspal Negara
PP No. 195 Tahun 1961

Download file:

PP NO 3 TH 1984.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 1973

Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Di Bidang Pengusahaan Bonded Warehouse

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 23 Tahun 1986 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bonded Warehouses Indonesia dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sasana Bhanda serta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Pengusahaan Kawasan Berikat (Bonded Zone)

Download file:

PP NO 3 TH 1973.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 1974

Pendirian Perusahaan Umum Kertas Martapura

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 27 Tahun 1978 tentang Pembubaran Perusahaan Umum Kertas Martapura

Download file:

PP NO 3 TH 1974.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 1962

Nasionalisasi Stoomvaart Maatschappij Nederlan (S.M.N.) di Indonesia

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

pp no 003 tahun 1962.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2002

Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat

Abstrak

Hak Asasi Manusia

Download file:

PP No.3 TH 2002.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 1981

Pembubaran Perusahaan Perikanan Negara Riau Dan Penggabungannya Ke Dalam Perusahan Perseroan (Persero) PT.Karya Mina.

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Mencabut

PP No. 53 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perikanan Negara Riau

Download file:

PP NO 3 TH 1981.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2013

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri

Abstrak

Ketenagakerjaan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Download file:

PP Nomor 3 Tahun 2013.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 1953.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 1997.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 1984.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 1973.