Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

Menemukan 4.901 peraturan dalam 0,025 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 1991

Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, Dan Pemberhentian Sementara Serta Hak-Hak Hakim Agung Dan Hakim Yang Dikenakan Pemberhentian

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Mengubah sebagian :

PP No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Download :
PP NO 26 TH 1991.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 1960

Lafal Sumpah Dokter

Kesehatan

Download :
pp no 026 tahun 1960.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 1965

Apotik

Kesehatan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian

Diubah dengan :

PP No. 25 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 Tentang Apotik

Download :
pp no 026 tahun 1965.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 1951

Mengubah Peraturan Film 1940 (Film-Verordening 1940, Staatsblad 1940 NO. 539)

Pariwisata dan Kebudayaan

Status Peraturan

Diubah dengan :

PP No. 7 Tahun 1954 tentang Mengubah Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1951 (Lembaran-Negara No. 38 Tahun 1951) Tentang Mengubah Peraturan Film Tahun 1940 (Filmverordening 1940. Staatsblad 1940 No. 539)

Mengubah :

Stbl. 1940 No. 439

Download :
PP No. 26 Tahun 1951.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 1961

Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Tengah

Kehutanan dan Perkebunan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 31 Tahun 1974 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Tengah Menjadi Perusahaan Perseroan (Pesero)

Download :
pp no 026 tahun 1961.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2022

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan

Mencabut :

PP No. 81 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Download :
PP Nomor 26 Tahun 2022.pdf

Abstrak

pnbp - Jenis dan Tarif - Penerimaan Negara Bukan Pajak - Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia

2022

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 26, LN.2022/No.167, TLN No.6813, jdih.setneg.go.id: 9 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia

ABSTRAK:

Untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana telah diatur dalam PP Nomor 81 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu mengatur kembali PP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Dasar hukum PP ini Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 9 Tahun 2018; dan PP Nomor 69 Tahun 2020.
PP ini mengatur mengenai penyesuaian terhadap jenis dan tarif atas jenis PNBP pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM). Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian ESDM berasal dari penerimaan: 1) pemanfataan sumber daya alam; 2) pelayanan bidang energi dan sumber daya mineral; 3) penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi; 4) denda administratif; dan 5) penempatan jaminan bidang energi dan sumber daya mineral. Seluruh PNBP yang berlaku pada Kementerian ESDM wajib disetor ke kas negara.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2022.
PP ini mencabut PP Nomor 81 Tahun 2019.
Penjelasan: 5 hlm; Lampiran: 50 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2015

Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Pendidikan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan :

PP No. 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Mencabut :

PP No. 58 Tahun 2013 tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Download :
PP Nomor 26 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023

Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut

Lingkungan Hidup Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Mencabut :

KEPPRES No. 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut

Download :
PP Nomor 26 Tahun 2023.pdf

Abstrak

Pengelolaan - Hasil Sedimentasi - Laut

2023

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 26, LN.2023/No.66, TLN No.6875, jdih.setneg.go.id: 21 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut

ABSTRAK:

Untuk meningkatkan kesehatan laut, diperlukan pengendalian proses-proses alami yang mengganggu pengelolaan sumber daya kelautan melalui pengaturan pengelolaan hasil sedimentasi di laut.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2014.
PP ini mengatur mengenai pengelolaan hasil sedimentasi di laut yang dilakukan untuk: 1) menanggulangi sedimentasi yang dapat menurunkan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan laut serta kesehatan laut; dan 2) mengoptimalkan Hasil Sedimentasi di Laut untuk kepentingan pembangunan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut. Pengelolaan Hasil Sedimentasi di laut meliputi tahap perencanaan, pengendalian, pemanfaatan, dan pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2023.
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 61), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran file: 30 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 21, penjelasan hlm 22 sd 30)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 1954

Penetapan Tanggal Terakhir Untuk Mengajukan Pembayaran "Backpay Pensiun"

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
PP No. 026 Tahun 1954.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 1971

Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan IV Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 8 Tahun 1996 tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan III, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan IV, Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan V, Menjadi PT Perkebunan Nusantara III

Download :
PP NO 26 TH 1971.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 1991.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 1960.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 1965.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 1951.