Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023

Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

PP ini mengatur mengenai pengelolaan hasil sedimentasi di laut yang dilakukan untuk: 1) menanggulangi sedimentasi yang dapat menurunkan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan laut serta kesehatan laut; dan 2) mengoptimalkan Hasil Sedimentasi di Laut untuk kepentingan pembangunan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut. Pengelolaan Hasil Sedimentasi di laut meliputi tahap perencanaan, pengendalian, pemanfaatan, dan pengawasan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut

T.E.U.

Indonesia, Pemerintah Pusat

Nomor

Bentuk

Peraturan Pemerintah (PP)

Bentuk Singkat

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

15 Mei 2023

Tanggal Pengundangan

15 Mei 2023

Tanggal Berlaku

15 Mei 2023

Sumber

LN.2023/No.66, TLN No.6875, jdih.setneg.go.id: 21 hlm.

Subjek

LINGKUNGAN HIDUP - PERIKANAN DAN KELAUTAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Pusat

Bidang

Halaman ini telah diakses 38545 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PP Nomor 26 Tahun 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

KEPPRES No. 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut

Pengelolaan - Hasil Sedimentasi - Laut
2023
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 26, LN.2023/No.66, TLN No.6875, jdih.setneg.go.id: 21 hlm.
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut
ABSTRAK:	Untuk meningkatkan kesehatan laut, diperlukan pengendalian proses-proses alami yang mengganggu pengelolaan sumber daya kelautan melalui pengaturan pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2014. PP ini mengatur mengenai pengelolaan hasil sedimentasi di laut yang dilakukan untuk: 1) menanggulangi sedimentasi yang dapat menurunkan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan laut serta kesehatan laut; dan 2) mengoptimalkan Hasil Sedimentasi di Laut untuk kepentingan pembangunan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut. Pengelolaan Hasil Sedimentasi di laut meliputi tahap perencanaan, pengendalian, pemanfaatan, dan pengawasan.
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2023. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 61), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Lampiran file: 30 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 21, penjelasan hlm 22 sd 30)

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023

Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT