Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

Menemukan 4.901 peraturan dalam 0,02 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 1970
Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N.) Pengolahan Cat Dan Pernis Pabrik Cat "Utama" Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 1991
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Bidang Pengusahaan Hutan Di Sumatera Bagian Selatan

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 73 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum Perum Kehutanan Negara
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 1956
Pendirian Universitas Hassanuddin di Makassar

Pendidikan

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PP No. 8 Tahun 1961 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1956 Tentang Pendirian Universutas Hasanuddin di Makasar
  2. PP No. 51 Tahun 1958 tentang Pengubahan Nama Perguruan Tinggi Pendidikan Guru Menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 1958
Penempatan Semua Perusahaan Belanda di Bawah Penguasaan Pemerintah Republik Indonesia

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2015
Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak Dan Gas Bumi Di Aceh

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 1990
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Telekomunikasi

Penanaman Modal dan Investasi Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Badan Layanan Umum

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PP No. 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 1998
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Cipta Niaga

Penanaman Modal dan Investasi

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PP No. 31 Tahun 1970 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N.) Karya Tjotas dan Perusahaan Negara (P.N.) Permata Nusantara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 1984
Perusahaan Umum (Perum) Husada Bhakti

BUMN Kesehatan

Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 1968
Pendirian Perusahaan Negara Tambang Batu Bara

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 28 Tahun 1984 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Tambang Batubara Menjadi Perusahaan Umum (Perum)
Mencabut :
  1. PP No. 43 Tahun 1963 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1962 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Batubara Sebuku
  2. PP No. 34 Tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Batubara Sebuku/Loakulu
  3. PP No. 93 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Batubara Bukit Asam
  4. PP No. 92 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Batubara Ombilin
  5. PP No. 86 Tahun 1961 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan-Perusahaan Tambang Batubara Negara
Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan