Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

Menemukan 4.921 peraturan dalam 0,022 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2005
• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu
Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik
Abstrak
Pers, Pos, dan Periklanan
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PP No. 17 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik
  2. PP No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran
Download file:
PP NO 11 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 2005
• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu
Penghitungan Jumlah Hak Suara Kreditor
Abstrak
Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
Status Peraturan
Mencabut
  1. PP No. 80 Tahun 1998 tentang Perhitungan Jumlah Hak Suara Kreditur
Download file:
PP NO 10 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 2005
• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta
Abstrak
BUMN Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
PP NO 9 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2005
• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu
Tata Kerja Dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit
Abstrak
Struktur Organisasi
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PP No. 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit
  2. PP No. 46 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja Dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit
Mengubah
  1. PP No. 46 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja Dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit
Download file:
PP NO 8 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2005
• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu
Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Komisi Banding Merek
Abstrak
Partai Politik dan Pemilu Struktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek
Mencabut
  1. PP No. 32 Tahun 1995 tentang Komisi Banding Merek
Download file:
PP NO 7 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2005
• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu
Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PP No. 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
  2. PP No. 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
  3. PP No. 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
  4. PP No. 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
Download file:
PP NO 6 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2005
• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan
Abstrak
BUMN Penanaman Modal dan Investasi
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PP No. 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan
  2. PP No. 75 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Persero Di Bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan
Download file:
PP NO 5 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2005
• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu
Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kebudayaan Dan Pariwisata
Abstrak
Pariwisata dan Kebudayaan PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 41 Tahun 2010 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kebudayaan Dan Pariwisata
Mencabut
  1. PP No. 44 Tahun 2001 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kebudayaan Dan Pariwisata
Download file:
PP NO 4 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2005
• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik
Abstrak
Pertambangan Migas, Mineral dan Energi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
Diubah dengan
  1. PP No. 26 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik
Mengubah
  1. PP No. 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik
Download file:
PP NO 3 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2005
• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu
Konsultan Hak Kekayaan Intelektual
Abstrak
Hak atas Kekayaan Intelektual
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 100 Tahun 2021 tentang Konsultan Kekayaan Intelektual
Download file:
PP NO 2 TH 2005.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan