Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

Menemukan 4.904 peraturan dalam 0,017 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 1990

Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Sosial Tenaga Kerja Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Abstrak

Asuransi Ketenagakerjaan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Mencabut

PP No. 34 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Sosial Tenaga Kerja

Download file:

PP NO 19 TH 1990.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 1974

Perubahan Dan Tambahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1966 (Lembaran-Negara Tahun 1966 Nomor 36) Tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) Dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi Dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development)

Abstrak

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 98 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor 9 Tahun 1966 Tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam Dana Moneter Internasional International Monetary Fund Dan Bank Internasional Untuk Rekontruksi Dan Pembangunan International Bank For Reconstruction And Development Sebagian Telah Diubah Dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1967 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1966 Tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam International Monetary Fund And International Bank For Reconstruction And Development

Mengubah

PP No. 1 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1966. (L.N. Tahun 1966 Nomor 36) Tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) Dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi Dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development)

Download file:

PP NO 19 TH 1974.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 1995

Pemeliharaan Dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya Di Museum

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 66 Tahun 2015 tentang Museum

Download file:

PP No. 19 Th 1995.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2022

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Status Peraturan

Mencabut

PP No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan

Download file:

PP Nomor 19 Tahun 2022.pdf

Dekonsentrasi - Tugas Pembantuan

2022

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 19, LN.2022/No.122, TLN No.6794, jdih.setneg.go.id: 17 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan PP tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 23 Tahun 2014.
PP ini mengatur mengenai: 1) penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP); 2) penyelenggaraan Tugas Pembantuan; 3) pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; dan 4) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP harus memenuhi ketentuan: 1) lebih efektif dan efisien dilaksanakan oleh GWPP; 2) daerah memiliki pelaksana yang lingkup tugas dan fungsinya sama dengan Urusan Pemerintahan yang didekonsentrasikan; 3) daerah memiliki sarana dan prasarana serta personel untuk menyelenggarakan dekonsentrasi; dan 4) tidak memerlukan biaya pendamping dari daerah. Sedangkan penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat harus memenuhi ketentuan: 1) lebih efektif dan efisien dilaksanakan oleh daerah provinsi dan/atau daerah kebupaten/kota; 2) daerah memiliki perangkat daerah yang lingkup tugas dan fungsinya sama dengan Urusan Pemerintahan yang ditugaspembantuankan; 3) daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota memiliki sarana dan prasarana serta personel untuk menyelenggarakan Tugas Pembantuan; 4) tidak memerlukan biaya pendamping dari daerah; 5) memperhatikan karakteristik daerah; 6) bukan merupakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 PP ini; dan 7) bukan Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2022.
PP ini mencabut PP Nomor 7 Tahun 2008.
Pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada GWPP dibebankan pada APBN melalui dana dekonsentrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pendanaan penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat dibebankan pada APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan pendanaan penyelenggaraan Tugas Pembantuan Provinsi dibebankan pada APBD provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan: 6 hlm

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2006

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan Dan Perikanan

Abstrak

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 75 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Mengubah

PP No. 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan Dan Perikanan

Download file:

PP_no_19_th_2006.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 1962

Pendirian Perusahaan Negara Perhubungan Udara Daerah Dan Penerbangan Serba Guna "Merpati Nusantara

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 70 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N.) Perhubungan Udara Daerah Dan Penerbangan Serbaguna "Merpati Nusantara" Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Download file:

pp no 019 tahun 1962.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 1964

Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1955 Tentang Pengawasan Terhadap Urusan Kredit

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Mengubah

PP No. 1 Tahun 1955 tentang Pengawasan Terhadap Urusan Kredit

Download file:

pp no 019 tahun 1964.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 1947

Menambah Peraturan Pemerintah No. 10.Tahun 1947 dari Hal Sumpah Jabatan untuk Hakim dan lain sebagainya

Abstrak

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Mengubah

PP No. 10 Tahun 1947 tentang Sumpah Jabatan Untuk Hakim, Jaksa, Panitera Serta Panitera Pengganti

Download file:

PP No.19 Tahun 1947.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 1981

Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1980/1981 Kepada Tahun 1981/1982

Abstrak

APBN

Download file:

PP NO 19 TH 1981.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 1997

Pajak Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah

Diubah dengan

PP No. 64 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah

Download file:

PP No. 19 Th 1997.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 1990.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 1974.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 1995.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2006.