Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

Menemukan 4.904 peraturan dalam 0,016 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 1955
Peraturan Perjalanan Dinas Luar Negeri
Abstrak
APBN
Download file:
PP No. 18 Tahun 1955.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 1980
Transfusi Darah
Abstrak
Kesehatan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah
Download file:
PP NO 18 TH 1980.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 1978
Pembentukan Kota Administratif Palu
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu
Download file:
PP NO 18 TH 1978.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 1986
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan
Abstrak
Hak Asasi Manusia Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
PP NO 18 TH 1986.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 1951
Peraturan Sementara tentang Rumah Dinas Bagi Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung dan Ketua Dewan Pengawas Keuangan
Abstrak
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PP No. 36 Tahun 1952 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nr 18 Tahun 1951
Download file:
PP No. 18 Tahun 1951.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2012
Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda Dudanya
Abstrak
Kepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 25 Tahun 2013 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda Dudanya
Mencabut
  1. PP No. 14 Tahun 2011 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya
Download file:
PP Nomor 18 Tahun 2012.pdf
Lampiran PP 018 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 1998
Pengeluaran Atau Pemasukan Mata Uang Rupiah Dari Atau Kedalam Wilayah Republik Indonesia
Abstrak
Perbankan, Lembaga Keuangan Perekonomian
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 71 Tahun 2001 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1998 Tentang Pengeluaran Atau Pemasukan Mata Uang Rupiah Dari Atau Ke Dalam Wilayah Republik Indonesia
Download file:
PP No. 18 Tahun 1998.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 1960
Perubahan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1952 (Lembaran Negara Tahun 1952 No. 63) Tentang Kedudukan Pegawai Negeri Selama Menjalankan Sesuatu Kewajiban Negara di luar Lingkungan Jabatan yang dipangkunya
Abstrak
Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 4 Tahun 1976 tentang Pegawai Negeri Yang Menjadi Pejabat Negara
Mengubah
  1. PP No. 41 Tahun 1952 tentang Kedudukan Pegawai Negeri Selama Menjalankan Sesuatu Kewajiban Negera Diluar Lingkungan Jabatan Yang Dipangkunya.
Download file:
pp no 018 tahun 1960.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 1957
Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1955 (Lembaran-Negara No. 23 Tahun 1955) Tentang Dewan Keamanan
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Mengubah
  1. PP No. 14 Tahun 1955 tentang Dewan Keamanan
Download file:
PP No. 018 Tahun 1957.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 1970
Perubahan Dan Penambahan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1968
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Mengubah
  1. PP No. 14 Tahun 1968 tentang Pendirian Perusahaan Negara Perkebunan (Aneka Tanaman Negara)
Download file:
pp no 018 tahun 1970.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan