Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 453 peraturan dalam 0,008 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma No. 2 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KLAIM JAMINAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAIS KABUPATEN SELUMA

Abstrak

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Download file:

2014 2 Perbup.pdf

pengelolaan-pemanfaatan-klaim-jaminan kesehatan-rsud

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMATAHUN 2014 NOMOR 02

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KLAIM JAMINAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAIS KABUPATEN SELUMA

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: a. bahwa agar penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan berjalan dengan efeldif dan efisien perlu dikelola dengan baik dan benar sehingga pelayanan kesehatan kepada peserta Jaminan Kesehatan dapat terlaksana sesuai dengan standar pelayanan yang ditentukan; b. bahwa program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah program perlindungan kesehatan kepada peserta yang sistem pembiayaannya dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bidang Kesehatan (BPJS Kesehatan); c. bahwa untuk kelancaran pelayanan kesehatan kepada peserta Jaminan Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Tais setiap bulan mengajukan tagihan klaim pelayanan kepada BPJS Kesehatan dengan menggunakan system INA CBG's; d. bahwa pengelolaan dan pemanfaatan dana yang diperoleh dari klaim pelayanan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum: UU 3/2003; UU 32/2004; UU 40/2004; UU 36/2009; UU 44/2009; UU 44/2009; UU 24/2011; PP 101/2012; Perpres 12/2013; KepMenKes 436/Menkes/IV/1993; Perda Seluma 16/2007; dan Perda Seluma 6/2011.
Materi Pokok: Pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan yang dilayani di RSUD Tais adalah Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan. Ruang lingkup Pela.yanan Kesehatan Tingkat Lanjutan sebagaimana disebut pada ayat (1), meliputi : a. Rawat Jalan Tingkat lanjutan; b. Rawat Inap Tingkat Lanjutan; c. Pelayanan Persalinan; d. Pelayanan Gawat Darurat, dan; e. Pelayanan Ambulans.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2014.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka 2012Tentang Pengelolaan Dana Klaim Jaminan tidak berlaku lagi. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun Kesehatan dicabut dan dinyatakan.
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur RSUD Tais.
10 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 18 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

PERBUP NO 18 TAHUN 2011.pdf

Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2011

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (3) Perda Seluma No 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka perlu ada pengaturan lebih lanjut
UU No.3 Tahun 2003 UU No. 32 Tahun 2004 UU No. 28 Tahun 2009 UU No. 69 Tahun 2010 PP No. 91 Tahun 2010 Perda Seluma No. 5 Tahiun 2011 Perda Seluma No. 6 Tahun 2011
Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, Sumber Insentif, Besaran Insentif, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2011.
6

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma No. 2 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

PELIMPAHAN SEBAGAIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DALAM KABUPATEN SELUMA

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download file:

2008 2 Perbup.pdf

pelimpahan-kewenangan-camat

2008

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, Berita daerah Kabupaten Seluma Tahun 2008 Nomor 2

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELIMPAHAN SEBAGAIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DALAM KABUPATEN SELUMA

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 126 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, seorang camat dalam melaksanakan tugasnya mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati sehingga perlu menetapkan peraturan Bupati tentang pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Kabupaten Seluma.
Dasar Hukum: UU 3/2003; UU 10/2004; UU 32/2004; PP 72/2005; PP 73/2005; PP 38/2007; dan PP 41/2007
Materi Pokok: Kecarnatan merupakan perangkat Daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat. Kewenangan bupati yang dilimpahkan kepada camat meliputi: 1. Bidang Pemerintahan; 2. Bidang Ekonomi 3. Bidang Pendidikan; 4. Bidang Sosial Budaya; 5. Bidang Politik; 6. Bidang Pendapatan; dan 7. Bidang Pengawasan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2008.
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati Seluma.
9 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT