Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
UU No.28 Tahun 1999; UU No.5 Tahun 2001; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011;UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No.23 Tahun 2005; PP No.54 Tahun 2005;PP No.55 Tahun 2005
Menetapkan Peraturan Walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban APBD TA 2015
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2016.
8 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjungpinang Nomor 16 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATA CARA PENGGANTIAN KERUGIAN DAERAH
ABSTRAK:
Bahwa untuk kejelasan penanganan kasus kerugian daerah agar dapat diselesaikan secara tepat dan cepat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu diatur tata cara penyelesaian kerugian daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penggantian Kerugian Daerah
UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014;UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005;PP No.79 Tahun 2005; PP No.6 Tahun 2006
Menetapkan Peraturan Walikota tentang tata cara penggantian kerugian daerah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2016.
28 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjungpinang Nomor 12 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KOTA TANJUNGPINANG
ABSTRAK:
Bahwa perusahaan mempunyai tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan sebagai wujud kepedulian dan peran serta dalam mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah secara serasi dan seimbang dalam rangka memperoleh hasil yang optimal dan diperlukan pedoman untuk perusahaan dan Pemerintahan Daerah dalam menyeimbangkan berkelanjutan pembangunan ekonomi melalui tanggungjawab sosial dan lingkungan program berbasis Pembangunan Daerah
UU No.28 Tahun 1999; UU No.5 Tahun 2001; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004;UU No.11 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.13 Tahun 2011; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; Permendagri No.13 Tahun 2006
Menetapkan Peraturan Walikota tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan kota Tanjungpinang agar perusahaan berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di daerah dan memberi arahan kepada masyarakat agar menyesuaikan kebutuhan masyarakat
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2016.
10 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2016
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, ANGGOTA DPRD, APARATUR SIPIL NEGARA DAN PIHAK LAIN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, ANGGOTA DPRD, APARATUR SIPIL NEGARA DAN PIHAK LAIN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 yang mengatur Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain dilingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Menatapkan perubahan perwali No.29 Tahun 2015 tentang pedoman perjalanan dinas dalam negeri bagi aparatur negara
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2016.
Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara dan Pihak lain dilingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang diubah
16 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2016
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
2016
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 5, BD.2016/No.5
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 1 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Tanjungpinang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
UUD 1945 Pasal 18 ayat 6;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001;
Peraturan Walikota dalam penjabaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2016
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2016.
7 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjungpinang Nomor 69 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan perumahan dan permukiman, maka perlu dilakukan pengelolaan yang berkelanjutan, agar penyediaan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan perumahan dan permukiman dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan publik dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu adanya pengaturan terhadap penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman dari pengembang kepada pemerintah daerah bertujuan untuk menjamin keberlanjutan fungsi prasarana, sarana dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2015.
15 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjungpinang Nomor 67 Tahun 2015
tata cara penghapusan piutang pajak daerah dan retribusi daerah
2015
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 67, BD.205/No.67
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 106 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pasal 71 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, Pasal 69 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, Pasal 91 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, maka perlu mengatur tentang tata cara penghapusan piutang pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah kedaluarsa dan dalam rangka tertib administrasi penghapusan piutang pajak daerah dan retribusi daerah yang disebabkan wajib pajak dan wajib retribusi tidak melakukan aktivitas usaha dan/atau tutup, perlu diatur dalam Peraturan Walikota
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
Menetapkan Perwali yang mengatur tata cara penghapusan piutang pajak dan retribusi daerah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
16 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjungpinang Nomor 66 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN RETRIBUSI ALAT PEMADAM KEBAKARAN
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah yang merupakan komponen penting Penerimaan Asli Daerah (PAD) perlu dilakukan kebijakan untuk mendapatkan hasil optimal demi kesejahteraan rakyat dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 dan Pasal 61 Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang retribusi Jasa Umum, maka perlu disusun petunjuk teknis dalam hal pemungutan terhadap retribusi alat pemadam kebakaran
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960;Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
Menetapkan Perwali yang mengatur tentang petunjuk pelaksanaan retribusi daerah alat pemadam kebakaran
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2021.
17 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjungpinang Nomor 65 Tahun 2015
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB IX Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dan dalam rangka tertib administrasi pungutan untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah, maka perlu disusun ketentuan teknis mengenai pelaksanaan retribusi dimaksud
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
Menetapkan Perwali yang mengatur tentang retribusi penyediaan atau penyedotan kakus dari tahun anggaran yang berjalan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
18 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjungpinang Nomor 63 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG NOMOR 68 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK AIR TANAH
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyempurnaan implementasi sistem pemungutan dan pengelolaan pajak air tanah perlu dilakukan penyesuaian terhadap objek pajak air tanah dan ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 68 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Air Tanah perlu dilakukan perubahan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001;Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001
Menetapkan Peraturan Walikota tentang perubahan atas peraturan walikota tanjung pinang No.68
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
Beberapa ketentuan pasal 3 ayat (1) dalam Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 68 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2012 Nomor 68) diubah
6 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
