Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 236 peraturan dalam 0,004 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Enrekang Nomor 26 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Kopersi Unggul dan Koperasi Inti

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

Perbup Enrekang Nomor 26 Tahun 2017.pdf

KOPERASI UNGGUL DAN KOPERASI INTI

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2017/No.26

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kopersi Unggul dan Koperasi Inti

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mewujudkan Pembinaan dan Pengembangan Koperasi sebagai Badan Usaha yang sehat, kuat, mandiri dan memiliki daya saing global, maka pemberdayaan Koperasi harus diarahkan pada pengembangan Koperasi Unggul dan Koperasi Inti, yang berbasis keanggotaan, ilmu pengetahuan dan teknologi; b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Koperasi Unggul dan Koperasi Inti perlu peningkatan peran dan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dan pemangku kepentingan lainnya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana climaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Koperasi Unggul dan Koperasi Inti;
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 No. 116, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Mengingat Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2017.
NOMOR 26 TAHUN 2017
12

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Enrekang Nomor 25 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pembudayaan Guru Gemar Membaca

Abstrak

Pendidikan

Download file:

Perbup Enrekang Nomor 25 Tahun 2017.pdf

PEMBUDAYAAN GURU GEMAR MEMBACA

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2017/No.25

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembudayaan Guru Gemar Membaca

ABSTRAK:

a. bahwa membaca memilik:i nilai positif bagi perkembangan kecerdasan dan dengan kecerdasan akan terbentuk kemampuan untuk menumbuh kembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; b. bahwa budaya gernar rnembaca harus ditumbuhkan dalam rnasyarakat agar sumber daya rnanusia di Kabupaten Enrekang akan terus meningkat seiring dengan perkembangan jarnan; c. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Pera tu ran Bupati ten tang Mengingat Pernbudayaan Guru Gernar Mernbaca;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pernbentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nornor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nornor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dasen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2017.
NOMOR 25 TAHUN 2017
7

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Enrekang Nomor 24 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

Abstrak

Pemuda dan Olah Raga

Download file:

Perbup Enrekang Nomor 24 Tahun 2017.pdf

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2017/No.24

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

ABSTRAK:

a. bahwa Tarif retribusi tempat rekreasi dan oiah raga khusus Objek Wisata Permandian Alam Lewaja yang berkedudukan di Kelurahan Lewaja Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang yang telah ditetapkan dalam Pasal 19 angka 1 huruf a Peraturan daerah Kabupaten Enrekang Nomor 10 Tahu 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali; b. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, peninjauan Tarif Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
1. Undang Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah daerah TK II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2 · Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Rupublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Rupublik Indonesia Nomor 5049);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH BAB Ill KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2017.
NOMOR 24 TAHUN 2017
3

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Enrekang Nomor 23 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negera di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Download file:

Perbup Enrekang Nomor 23 Tahun 2017.pdf

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2017/No.23

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negera di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola Mengingat: pemerintahan yang baik dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalagunaan kekuasaan serta wewenang di pemerintah Kabupaten Enrekang, maka diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaan yang dimiliki kepada Komisi Pemberantasan korupsi; b. bahwa dalam rangka meningkatkan integritas Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kabupaten Enrekang, perlu disusun peraturan mengenai pelaporan harta kekayaan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara di Pemerintah Kabupaten Enrekang.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nefotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2017.
NOMOR 23 TAHUN 2017
10

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Enrekang Nomor 22 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pencegahan dan Penanggulangan Rabies Dalam Kabupaten Enrekang

Abstrak

Kesehatan

Download file:

Perbup Enrekang Nomor 22 Tahun 2017.pdf

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN RABIES DALAM KABUPATEN ENREKANG

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2017/No.22

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencegahan dan Penanggulangan Rabies Dalam Kabupaten Enrekang

ABSTRAK:

a. bahwa rabies merupakan penyakit yang sangat berbahaya dan dapat menular kepada manusia melalui gigitan hewan yang terserang virus rabies, baik itu hewan liar maupun hewan yang dipelihara masyarakat; b. bahwa untuk melindungi masyarakat dari resiko terjangkitnya penyakit rabies di Kabupaten Enrekang maka perlu melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan rabies; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati Enrekang ten tang Pencegahan dan Penanggulangan Rabies Dalarn Kabupaten Enrekang;
l. Undang- Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273) 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015)
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2017.
NOMOR 22 TAHUN 2017
7

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Enrekang Nomor 21 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Enrekang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2017

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Perbup Enrekang Nomor 21 Tahun 2017.pdf

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ENREKANG NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2017

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2017/No.21

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Enrekang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2017

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 285 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka dipandang perlu untuk menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017; b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang terkait adanya Perubahan Perangkat Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2017;
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
Pasal I Pasal II

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2017.
NOMOR 21 TAHUN 2017
4

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Enrekang Nomor 20 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Rekonsiliasi Transaksi Keuangan Pemerintah Kabupaten Enrekang

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Perbup Enrekang Nomor 20 Tahun 2017.pdf

PEDOMAN PELAKSANAAN REKONSILIASI TRANSAKSI KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2017/No.20

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Rekonsiliasi Transaksi Keuangan Pemerintah Kabupaten Enrekang

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan lingkup Bendahara Umum Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa dalam Sistem Pengendalian Intern harus diciptakan prosedur rekonsiliasi antara data transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan data transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Bendahara Umum Negara/Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Rekonsiliasi Transaksi Keuangan Pemerintah Kabupaten Enrekang;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822)
BAB VI PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2017.
NOMOR 20 TAHUN 2017
21

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Enrekang Nomor 19 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Penanggulangan Krisis Kesehatan

Abstrak

Kesehatan

Download file:

Perbup Enrekang Nomor 19 Tahun 2017.pdf

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2017/No.19

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan

ABSTRAK:

a. bahwa kejadian yang dapat menimbulkan krisis kesehatan harus segera ditangani untuk memberikan pertolongan dan perlindungan kepada masyarakat sehingga derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya dapat terwujud dan terpelihara secara efektif dan terorganisir; b. bahwa untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat krisis kesehatan perlu penanganan secara cepat, tepat, menyeluruh, dan terkoordinasi dalam rangka pembangunan kesehatan di Kabupaten Enrekang; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan;
1. Undang Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia
BAB VI KETENTUAN DAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2017.
NOMOR 19 TAHUN 2017
12

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Enrekang Nomor 18 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pedoman Pengelolaan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Enrekang

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman

Download file:

Perbup Enrekang Nomor 18 Tahun 2017.pdf

PEDOMAN PENGELOLAAN PELATIHAN PEGAWAI NEGERI SILPIL DI KABUPATEN ENREKANG

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2017/No.18

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Enrekang

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pengelolaan Pelatihan PNS di Kabupaten Enrekang yang efisien, efektif dan akuntabel sebagaimana diatur dalam pasal 70 ayat (1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu suatu pengaturan pengelolaannya sebagai pedoman bagi penyelenggara pelatihan PNS pada Pemerintah Kabupaten Enrekang; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Enrekang tentang Pedoman Pengelolaan pelatihan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Enrekang;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat.II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5679);
BAB XI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2017.
NOMOR 18 TAHUN 2017
13

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Enrekang Nomor 17 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Data Terpadu

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

Perbup Enrekang Nomor 17 Tahun 2017.pdf

PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS DATA TERPADU

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2017/No.17

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Data Terpadu

ABSTRAK:

a. bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multi dimensi dan multi sektor dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat manusia, maka penanggulangan kemiskinan perlu keterpaduan program dan melibatkan partisipasi masyarakat; b. bahwa untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018 maka perlu dilakukan Jangkah-langkah strategis dan terintegrasi berbagi program penanggulangan kemiskinan; c. bahwa untuk mengatasi masalah kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan mencapai target penurunan angka kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan percepatan penanggulangan kemiskinan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Data Terpadu;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2017.
NOMOR 17 TAHUN 2017
11

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT