Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Aceh Tahun 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupaha dan sesuai dengan Kesepakatan Bersama Dewan Pengupahan pada tanggal 1 November 2017, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh Tahun 2018
UU 24 Tahun 1959; UU 13 Tahun 2003; UU 23 Tahun 2014; UU 11 Tahun 2006; PP 78 Tahun 2015; Inpres 9 Tahun 2013; Permen Ketenagakerjaan 7 Tahun 2013; Qanun 7 Tahun 2014
Upah minimum Provinsi Aceh
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2017.
Pergub Aceh 72 Tahun 2016
-
3 hlm
Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2017
Qanun tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
ABSTRAK:
Berdasarkan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, masih ada potensi penerimaan dari objek Retribusi Perizinan Tertentu yang belum dimasukkan dalam struktur tarif retribusi;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU 24 Tahun 1959; UU 11 Tahun 2006; UU 28 Tahun 2009; UU 28 Tahun 2009; UU 23 Tahun 2014; PP 69 Tahun 2010; PP 97 Tahun 2012; Qanun Aceh 3 Tahun 2014
Dalam Qanun ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tata Cara Pembayaran, Pelaksanaan Pemungutan, Masa Retribusi, dan Saat Retribusi Terutang, Penagihan, Pemanfaatan, Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi, Pengmbalian Kelebihan Pembayaran, Kedaluwarsa Penagihan, Permohonan Angsuran atau Penundaan dan Permohonan Keberatan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, Pemeriksaan, Penyidikan.
CATATAN:
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2017.
Qanun Aceh 3 Tahun 2014
-
22 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 44 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2018
ABSTRAK:
- Bahwa Gubernur Aceh periode 2017-2022 sebagai Kepala Pemerintah Aceh telah dipilih melalui suatu proses yang demokratis, bertanggungjawab dalam penetapan kebijakan Pemerintah Aceh pada semua sektor Pemerintahan;
Bahwa dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 40 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh ditetapkan oleh Gubernur Aceh pada tanggal 20 Juni 2017, masih terdapat kekurangan dan belum sepenuhnya memperhatikan dan menjabarkan visi dan misi serta program prioritas Gubernur Periode 2017-2022;
Bahwa akibat penyesuaian dengan visi dan misi serta program prioritas Gubernur periode 2017-2022 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 40 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh, mengalami perubahan esensi dan materinya lebih lebih dari 50 persen sehinggan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Gubernur tersebut perlu dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Gubernur yang baru mengenai masalah tersebut;
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 79 Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh, setiap Tahun Anggaran Pemerintah Aceh menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA).
UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 17 tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2006; UU No.17 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2008; PP No.17 Tahun 2007; Perpres No.2 Tahun 2015; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.54 Tahun 2010; Permendagri No.32 Tahun 2017; Permendagri No.33 Tahun 2017; Permendagri No.95 Tahun 2016; Qanun Aceh No. 1 Tahun 2008; Qanun Aceh No.12 Tahun 2013; Qanun Aceh No.19 Tahun 2013; Qanun Aceh No.2 Tahun 2008; Pergub Aceh No.78 Tahun 2015; Pergub Aceh No.9 Tahun 2017.
terdiri dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 4
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2017.
4 halaman
Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 16 Tahun 2017
perubahan bentuk hukum perusahaan daerah pembangunan aceh menjadi perseroan terbatas pembangunan aceh
2017
Qanun NO. 16, BD.2017/No.16
Qanun tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan Pendapatan Aceh dalam rangka menunjang kegiatan pembangunan nasional pada umumnya dan Pembangunan Aceh pada khususnya, perlu diupayakan penggalian sumber-sumber baru Pendapatan Aceh antara lain melalui Badan Usaha Milik Aceh dan bahwa Perusahaan Daerah Pembangunan Daerah Aceh yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh, dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan perusahaan sehingga perlu dilakukan perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas. Berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu membentuk Qanun Aceh tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh.
Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia; UU No.24 Tahun 1956; UU No.11 Tahun 2006; UU No.40 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Qanun Aceh No.16 Tahun 2013.
Ketentuan, Perubahan Bentuk Hukum, Peralihan Aset, Tempat Kedudukan, Bidang Usaha, Modal Dasar dan Penyertaan Modal, Saham, Tata Kelola, Organ Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh, Kepegawaian, Pembinaan,Pengawasan,dan Pengendalian, Rencana Kerja dan Laporan Tahunan, Penetapan dan Penggunaan Laba Bersih, Penggabungan,Peleburan,Pengambilalihan dan Pemisahan, Pembubaran dan Likuidasi, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2018.
24 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 11 Tahun 2017
PEMBAGIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK KEPADA KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN SISA TAHUN 2015 DAN REALISASI PENERIMAAN BULAN JULI SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2016
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 11, BD.2017/No.11
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok kepada Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh berdasarkan Realisasi Penerimaan SIsa Tahun 2015 dan Realisasi Penerimaan Bulan Juli sampai dengan September 2016
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota, perlu melakukan pembagian dan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok kepada Kabupaten/Kota dalam wilayah Aceh.
Bahwa Dana Bagi Hasil Pajak Rokok kepada Kabupaten/Kota dalam wilayah Aceh berdasarkan Realisasi Penerimaan sisa Tahun 2015 dan Realisasi penerimaan bulan Juli sampai dengan September 2016 sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 89 Tahun 2016 sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2016 belum dapat disalurkan, sehinggan Peraturan Gubernur dimaksud perlu diganti sebagai dasar penyaluran dalam Tahun Anggaran 2017.
UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 33 tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 65 Tahun 2001; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013; Qanun Aceh No.1 Tahun 2008; Qanun Aceh No.2 Tahun 2012; Qanun Aceh No.3 Tahun 2012; Qanun Aceh No.2 Tahun 2017; Peraturan Gubernur NAD No.44 Tahun 2008; Peraturan Gubernur Aceh No.5 Tahun 2017
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang terdiri dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 7
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2017.
6 Halaman
Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2017
Pajak Aceh merupakan salah satu sumber pendapatan asli Aceh dalam rangka membiayai pembangunan dan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Aceh terdapat Utang Pajak yang tidak dilunasi oleh Wajib Pajak sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga diperlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.54 Tahun 1956; UU No.8 Tahun 1981; UU No.6 Tahun 1983; UU No.19 Tahun 1997; UU No.14 Tahun 2002; UU No.11 Tahun 2006; UU No.28 Tahun 2009; PP No.135 Tahun 2000; PP No.136 Tahun 2000; PP No.137 Tahun 2000; PP No.55 Tahun 2016; Qanun Aceh No.1 Tahun 2008; Qanun Aceh No.2 Tahun 2012.
tata cara pemberian pertimbangan majelis permusyawaratan rakyat
2017
Qanun NO. 13, BD.2017/No.13
Qanun tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Rakyat
ABSTRAK:
Bahwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) berfungsi menetapkan fatwa dan memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintahan Aceh, Pemerintahan Kabupaten/ Kota dan/ atau Instansi Vertikal dalam Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Masyarakat, dan Ekonomi, serta memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran islam dan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 ayat (3) dan Pasal 139 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, mengamanatkan peraturan mengenai pelaksanaan Syariat Islam dan Tata Cara Pemberian Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama. Berdasarkan Pertimbangan dimaksud perlu membentuk Qanun Aceh tentang Tata cara Pemberian Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama.
Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia; UU No.24 Tahun 1956; UU No.44 Tahun 1999; UU No.11 Tahun 2006; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000; Qanun Provinsi NAD No.11 Tahun 2002; Qanun Provinsi NAD No.9 Tahun 2003; Qanun Aceh No.2 Tahun 2009; Qanun Aceh No.8 Tahun 2014; Qanun Aceh No.7 Tahun 2015.
Ketentuan Umum, Kewenangan, Sasaran Pemberian Pertimbangan, Bentuk Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama, Pemberian Pertimbangan terhadap Kebijakan Pemerintahan Aceh dan Kebijakan Pemerintahan Kabupaten/ Kota, Sosialisasi Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama, Pengawasan Pelaksanaan Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama, Ketentuan Lain-Lain, Penutup.
CATATAN:
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2018.
18 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21 Tahun 2017
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BEASISWA KEPADA ANAK YATIM, PIATU DAN YATIM PIATU DALAM WILAYAH ACEH
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 21, BD.2017/No.21
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pemberian Bantuan Sosial Beasiswa kepada Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu dalam Wilayah Aceh
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh Berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, khususnya dalam bidang pendidikan, Pemerintah Aceh mengupayakan penyediaan, perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi masyarakat Aceh dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
Bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar dua belas tahun yang bermutu, Pemerintah Aceh mengalokasikan Bantuan Sosial Beasiswa Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu dalam wilayah Aceh.
UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 44 tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2006; UU No.23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri No.32 Tahun 2011; Qanun Provinsi NAD No. 2 Tahun 2003; Qanun Aceh No.1 Tahun 2008; Qanun Aceh No.11 Tahun 2014; Qanun Aceh No.13 Tahun 2016.
Ketentuan Umum, Ruang Lingkup,Tujuan dan Sasaran, Pendataan dan Penganggaran, Penyaluran, Monitoring dan Evaluasi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Ketentuan Lain-Lain, Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2017.
7 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 30 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pelaksanaan jaminan Kesehatan Rakyat Aceh
ABSTRAK:
Bahwa kesehatan merupakan anugerah dari Allah dan hak asasi manusia yang harus dilindungi untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dengan upaya bersama Pemerintah Aceh, masyarakat dan partisipasi pihak swasta;
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang kesehatan, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh.
UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 40 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2006; UU No.36 Tahun 2009; UU No.44 Tahun 2009; UU No.24 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2006; UU No.18 Tahun 2014; PP No.23 Tahun 2005; PP No.101 Tahun 2012; Perpres No.19 Tahun 2016; Perpres No.108 Tahun 2013; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permen Kesehatan No.71 Tahun 2013; Permen Kesehatan No.28 Tahun 2014; Permen Kesehatan No.21 Tahun 2016; Permen Kesehatan No.64 Tahun 2016; Permensos No.5 Tahun 2016; Qanun Aceh No.1 Tahun 2008; Qanun Aceh No.8 Tahun 2008; Qanun Aceh No.4 Tahun 2010.
Ketentuan Umum, Maksud,Tujuan dan Sasaran, Pelaksanaan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2017.
25 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 14 Tahun 2017
PEMBAGIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK AIR PERMUKAAN KEPADA KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN BULAN OKTOBER SAMPAI DENGAN DESEMBER 2016
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 14, BD.2017/No.14
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan kepada Kabupaten/ Kota dalam Wilayah Aceh berdasarkan Realisasi Penerimaan Bulan Oktober sampai dengan Desember 2016
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota, perlu melakukan pembagian Dana Bagi Hasil Pajak yang berasal dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan kepada Kabupaten/ Kota dalam wilayah Aceh berdasarkan Realisasi penerimaan bulan Oktober sampai dengan Desember 2016.
UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 33 tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 65 Tahun 2001; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; Qanun Aceh No.1 Tahun 2008; Qanun Aceh No.2 Tahun 2012; Qanun Aceh No.3 Tahun 2012; Qanun Aceh No.2 Tahun 2017; Peraturan Gubernur NAD No.44 Tahun 2008; Peraturan Gubernur Aceh No.5 Tahun 2017
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang terdiri dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 6
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2017.
5 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
