BUDAYA - KERJA - DI - LINGKUNGAN - PEMERINTAH - KABUPATEN - BEKasi
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD 2019/31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Budaya Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Perpres No. 81 Tahun 2010 mengamanatkan salah satu area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi adalah pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) Dan untuk mendukung penerapan budaya kerja maka perlu menetapkan Perbup tentang Budaya Kerja di Lingkungan Pemkab Bekasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; Perpres No. 81 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri RI No. 120 Tahun 2018; Permen PAN & RB No. 39 Tahun 2012; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Tujuan Dan Ruang Lingkup, Budaya Kerja, Penerapan Budaya Kerja, Pembinaan Dan Pengendalian, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2019.
10 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2019
penyelnggaraan - peternakan - dan - kesehatan - hewan
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD 2019/7
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
ABSTRAK:
Bahwa Perda bertanggungjawab dalam melindungi masyarakat melalui penyelenggaraan perternakan dan kesehatan hewan penyelenggaraan dan kesehatan hewan dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan untuk memberi arah lanadasan dan kepastian hukum maka perlu menetapkan Perda tentang Penyelenggaraan Perternakan Dan Kesehatan Manusia.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara RI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 41 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 48 Tahun 2011; PP No. 6 Tahun 2013; PP No. 47 Tahun 2014; PP No. 3 Tahun 2017; Perdaprov Jabar No. 22 Tahun 2012.
Peraturan Daearh Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Perencanaan , Sumber Daya, Perternakan, Pemberdayaan Perternak, Usaha Perternakan, Kesehatan Hewan, Otoritas Veteriner, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penilaian Dan Pengembangan, Koordinasi, Kerjasama Dan Kemitraan, Peran serta Masyarakat Dan Dunia Usaha, Sistem Informasi, Pembiayaan, Penegakan Hukum, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2019.
30 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 16 Tahun 2019
PENGGUNAAN - SURPLUS - KAS - PADA - bADAN - LAYANAN - UMUm - DAERAH - (bLUD) - PUSKESMAS - DI - KAbUPATEN - bEKASI
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD 2019/16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Surplus Kas Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Di Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa dalam ranqka meningkatkan dan memberikan manfaat bagi Pengelolaan Kas BLUD, yang terdapat SurpJus pendapatan dari target yang ditetapkan, dan untuk memenuhi kebutuhan mendesak terhadap pelayanan kesehatan pada Puskesmas Di Kab. Bekasi Dan agar penggunaan surplus dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan rumah sakit yang efektif, efisien, ekonomis, transparan, bertanggungjawab dan memperhatikan azas kepatutan dan manfaat untuk masyarakat maka perlu menetapkan Perbup Tentang Penggunaan Surplus Kas Pada SLUD Puskesmas di Kab. Bekasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU RI No. 36 Tahun 2014; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 23 Tahun 2005; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Permenkes No. 75 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permenkeu No. 92 / PMK.05 / 2011; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Surplus PPK-BLUD Puskesmas, Prosedur Penggunaan Surplus PPK-BLUD Puskesmas, Pemantauan Dan Evaluasi, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2019.
7 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 24 Tahun 2019
PEMBERIAN - TUNJANGAN - HARi - RAYA - GAJI - DAN - TUNJANGAN - KETIGA - BELAS - BAGI - PEGAWAI - NEGERI - SIPIL - PEJABAT - NEGARA - DAN - ANGGOTA - DEWAN - PERWAKILAN - RAKYAT - DAERAH - DI - LINGKUNGAN - PEMERINTAHAN - KABUPATEN - BEKAsi
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD 2019/24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji Dan Tunjangan Ketiga Belas Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah diberlakukannya PP No. 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas PP No. 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota Kepolisian NRI, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan dan PP No. 36 Tahun 2019 tentang Peniberian THR Kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota Kepolisian NRI, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan. Sebagai pedoman Teknis Pemberian THR, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas Bagi PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD di Lingkungan Pemkab Bekasi perlu ditetapkan dengan Perbup.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 35 Tahun 2019; PP No. 36 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda Kab. Bekasi No. 8 Tahun 2018; Perbup Bekasi No. 80 Tahun 2018.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pemberian Tunjangan Hari Raya Gaji Dan Tunjangan Ketiga Belas, Pembayaran Tunjangan Hari Raya Gaji Dan Tunjangan Ketiga Belas, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2019.
5 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 38 Tahun 2019
PEDOMAN - PENYELENGGARAAN - PENERIMA - BANTUAN - iURAN - (PBI) - JAMINAN - KESEHATAN - DI - KABUPATEN - BEKASI
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD 2019/38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Di Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka upaya memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat di Kab. Bekasi melalui penerima Bantuan Iuran (PBI) Kesehatan, berdasarkan ketentuan Pasal 99 Perpres No. 82 Tahun 2018 maka perlu ditetapkan dengan Perbup.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 101 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 76 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 111 Tahun 2013; Perpres No. 109 Tahun 2013; Permendagri No. 80 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No. 120 Tahun 2019; Perda Kab. Bekasi No. 1 Tahun 2007; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016; Perbup Bekasi No. 7 Tahun 2014.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Peserta Dan Kepesertaan, Penetapan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Kabupaten Bekasi, Pendaftaran Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kabupaten Bekasi, Pembiayaan, Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, Peran Serta Masyarakat, Iuran, Manfaat Jaminan Kesehatan, Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan, Fasilitas Kesehatan, Kendali Mutu Dan Kendali Biaya Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan, Pelayanan Informasi Dan Penanganan Pengaduan, Pengawasan Monitoring Dan Evaluasi, Dukungan Pemerintah Daerah, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2019.
19 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 17 Tahun 2019
PEDOmAN - PENGADAAN - PEGAWAI - NoN - PEGAWAI - NEGERI - SIPIL - PADA - bADAN - LAYANAN - UMUM - DAERAH - (BLUD) - PUSKESMAS
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD 2019/17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas diperlukan pegawai yang memadai, professional dan berkualitas Dan dalam rangka pemenuhan pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf a Dan berdasarkan ketentuan Pasal 42 Permendagri No. 61 Tahun 2007 maka perlu menetapkan Perbup Bekasi tentang Pedoman Pengadaan Pegawai Non PNS pada BLUD Puskesmas.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU RI No. 36 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 23 Tahun 2005; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Permenkes No. 75 Tahun 2014; Permenkeu No.: 113/PMK.05/2012; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2019.
6 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2019
PETUNJUK - TEKNIS - PENYUSUNAN - RENCANA - KEBUTUHAN - BARANG - MILIK - DAERAH - (RKBMD) - DI - LINGKUNGAN - PEMERINTAH - KABUPATEN - BEKASI
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD 2019/7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 Permendagri No. 19 Tahun 2016 yang mengamanatkan bahwa Perencanaan kebutuhan BMD dilaksanakan setiap tahun setelah rencana kerja (Renja) SKPD ditetapkan dan merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran Dan dalam rangka meningkatkan keterpaduan sistem perencanaan kebutuhan, penganggaran pengadaan dan pemeliharaan BMD maka perlu menetapkan Perbup tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RKBMD Pemkab Bekasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014; PPh No. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 7 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 11 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No. 108 Tahun 2016; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Perda Kab. Bekasi No. 10 Tahun 2011; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016; Perbup No. 55 Tahun 2017; Perbup No. 60 Tahun 2017.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Kewenangan Dan Tanggung Jawab, Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2019.
15 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 22 Tahun 2019
PERBUP Kab. Bekasi No. 77 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Kelas Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi
kelas - Jabatan - bagi - pegawai - negeri - sipil - di - lingkungan - pemerintah - kabupaten - bekasi
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD 2019/22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kelas Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Permen PAN & RB RI No. 39 Tahun 2013 maka perlu ditetapkan kembali dengan Perbup Bekasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No.16 Tahun 1994; PP No. 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 63 Tahun 2009; PP No. 18 Tahun 2016; Keppres No. 87 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 97 Tahun 2012; Permen PAN & RB No. 34 Tahun 2011; Permen PAN & RB No. 39 Tahun 2013; Permen PAN & RB No. 25 Tahun 2016; Perkep BKN No. 21 Tahun 2011; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Kelas Jabatan, Pemberian Tambahan Penghasilan, Pembiayaan, Pemangku Jabatan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2019.
8 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2019
OPTIMALISASI - PELAYANAN - KESEHATAN - BAGI - PENYANDANG - THALASEMIA - DI - KABUPATEN - BEKASI
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD 2019/1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang OPTIMALISASI PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENYANDANG THALASEMIA DI KABUPATEN BEKASI
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan penyandang Thalasemia, telah diselenggarakan Program Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Bagi Penyandang Thalasemia di Kab. Bekasi di dalamnya perluasan kepesertaan berupa pemberian pelayanan pengobatan Penyandang Thalasemia Dan untuk mendukung program sebagaimana dimaksud pada hurup a di atas maka perlu menetapkan Perbup tentang Optimalisasi Pelayanan Kesehatan bagi Penyandang Thalasemia di Kab. Bekasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 32 Tahun 1996; PP No. 7 Tahun 2011; Permenkes RI No.: 1109/MENKES/PER/VI/2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Kepmenkes RI No. HK.01.07/menkes/1/2018; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Kepersertaan Dan Bantuan BPPD, Manfaat Dan Jenis Pelayanan Pengobatan Penyandang Thalasemia, Pengelolaan Dana Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Penyandang Thalasemia, Penyelenggara Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Penyandang Thalasemia, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
8 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
