PETUNJUK - TEKNIS - PENYUSUNAN - RENCANA - KEBUTUHAN - BARANG - MILIK - DAERAH - (RKBMD) - DI - LINGKUNGAN - PEMERINTAH - KABUPATEN - BEKASI
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD 2019/7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 Permendagri No. 19 Tahun 2016 yang mengamanatkan bahwa Perencanaan kebutuhan BMD dilaksanakan setiap tahun setelah rencana kerja (Renja) SKPD ditetapkan dan merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran Dan dalam rangka meningkatkan keterpaduan sistem perencanaan kebutuhan, penganggaran pengadaan dan pemeliharaan BMD maka perlu menetapkan Perbup tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RKBMD Pemkab Bekasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014; PPh No. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 7 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 11 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No. 108 Tahun 2016; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Perda Kab. Bekasi No. 10 Tahun 2011; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016; Perbup No. 55 Tahun 2017; Perbup No. 60 Tahun 2017.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Kewenangan Dan Tanggung Jawab, Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2019.
15 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2019
PETUNJUK - TEKNIS - PENGELOLAAN - DANA - NON - KAPITASI - DI - FKTP - DALAM - PROGRAM - JAMINAN - KESEHATAN - NASIONAL
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD 2019/6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Non Kapitasi Di FKTP Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Perpres No. 32 Tahun 2014 disusun petunjuk tekhnis Pengelolaan Dana Non Kapitasi di FKTP dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional maka perlu menetapkan Perbup tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; PP No. 101 Tahun 2012; Perpres No. 12 Tahun 2013; Perpres No. 32 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permenkes No. 69 Tahun 2013; Permenkes No. 28 Tahun 2014; Permenkes No. 71 Tahun 2013; Permenkes No. 19 Tahun 2014.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pelayanan Kesehatan, Pemanfaatan Dana Non Kapitasi, Tarif Non Kapitasi, Penggunaan & Pembagian Dana Non Kapitasi, Pembinaan Pengawasan Dan Pelaporan, Dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2019.
14 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2019
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Bekasi No. 222 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah
BANTUAN - RUMAH - TIDAK - LAYAK - HUNI - UNTUK - MASYARAKAT - BERPENGHASILAN - RENDAH - DI - KABUPATEN - BEKASI
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, Bd 2019/3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin dalam rumah yang baik dan sehat dan aman sebagai sarana pembinaan keluarga dan untuk pengembangan kegiatan yang produktif sebagaimana amanat UU No. 1 Tahun 2011 Dan dalam upaya memperdayakan MBR agar mampu meningkatkan kualitas rumahnya menjadi rumah layak huni maka perlu menetapkan Perbup Bekasi tentang Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Kab. Bekasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 88 Tahun 2014; PP No. 14 Tahun 2016; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 13 Tahun 2018; Permen PUPR No. 07/PRT/M/2018; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016; Perbup Bekasi No. 57 Tahun 2017.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Asas Maksud Tujuan Dan Ruang Lingkup, Bentuk Bantuan Rumah Tidak Layak Huni, Jenis Kegiatan Dan Besaran Bantuan Rutilahu, Penerima Bantuan Rutilahu, Penyelenggaraan Bantuan Rutilahu, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2019.
17 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2019
OPTIMALISASI - PELAYANAN - KESEHATAN - BAGI - PENYANDANG - THALASEMIA - DI - KABUPATEN - BEKASI
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD 2019/1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang OPTIMALISASI PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENYANDANG THALASEMIA DI KABUPATEN BEKASI
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan penyandang Thalasemia, telah diselenggarakan Program Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Bagi Penyandang Thalasemia di Kab. Bekasi di dalamnya perluasan kepesertaan berupa pemberian pelayanan pengobatan Penyandang Thalasemia Dan untuk mendukung program sebagaimana dimaksud pada hurup a di atas maka perlu menetapkan Perbup tentang Optimalisasi Pelayanan Kesehatan bagi Penyandang Thalasemia di Kab. Bekasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 32 Tahun 1996; PP No. 7 Tahun 2011; Permenkes RI No.: 1109/MENKES/PER/VI/2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Kepmenkes RI No. HK.01.07/menkes/1/2018; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Kepersertaan Dan Bantuan BPPD, Manfaat Dan Jenis Pelayanan Pengobatan Penyandang Thalasemia, Pengelolaan Dana Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Penyandang Thalasemia, Penyelenggara Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Penyandang Thalasemia, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
8 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 80 Tahun 2018
Perbup Kab. Bekasi No. 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
Perbup Kab. Bekasi No. 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
Perbup Kab. Bekasi No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
PETUNJUK - TEKNIS - PERPAJAKAN - DAERAH - KABUPATEN - BEKASI
2018
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 79, BD 2018/79
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PETUNJUK TEKNIS PERPAJAKAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 116 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah perlu ditetapkan petunjuk teknis Perpajakan Daerah, berdasarkan pertimbangan Petunjuk Teknis Perpajakan Daerah tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009; UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 135 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2008; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016; Perda Kab. Bekasi No. 7 Tahun 2017; Perda Kab. Bekasi No. 5 Tahun 2018; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016; Perda Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2017; Perda Kab. Bekasi No. 5 Tahun 2018; Perbup Bekasi No. 82 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Perpajakan Daerah di Kabupaten Bekasi, yang meliputi: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Tata Cara Pendataan dan Pendaftaran; Pelaporan Pajak; Penetapan dan Ketetapan; Pembayaran; Penagihan Pajak; Keberatan dan Banding; Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, Keringanan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi; Pembayaran Angsuran Pajak Daerah; Persyaratan dan Tata Cara Pembayaran Angsuran Pajak; Tata Cara Penempatan Perangkat; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
42 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 78 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pusat Data
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendukunga penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi serta kewenangan Dinas Komunikasi Informasi Persandian dan Statistik Kab. Bekasi guna kepastian hukum terkait dengan pelayanan pusat data agar kridibel, efektif. efisien, ekonomis dan akuntabel dalam pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya maka perlu menetapkan Perbup tentang Standar Operasional Prosedur Pusat Data.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 82 Tahun 2012; PP No. 96 Tahun 2012; Perpres No. 95 Tahun 2018; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016; Perbup Bekasi No. 64 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Standar Operasional Prosedur Pusat Data, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
9 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 77 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Penggunaan Sertifikat Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
bahwa untuk melindungi informasi dari risiko
kebocoran data, modifikasi data, pemalsuan data,
dan penyangkalan terhadap data yang
ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik
milik pemerintah dalam pelaksanaan sistem
pemerintahan berbasis elektronik (e-government)
diperlukan upaya pengamanan yang memadai dan
andal;
bahwa diperlukan suatu teknologi pengamanan
melalui skema kriptografi infrastruktur kunci publik
yang diwujudkan dalam bentuk pemanfaatan
sertifikat elektronik untuk memberikan jaminan
kerahasiaan, integritas data, otentikasi data, dan
anti penyangkalan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Bekasi tentang
Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bekasi;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang –Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 , Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 , Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 80 Tahun 20 12, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 4 Tahun 2016, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29
Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6
Tahun 2016, Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 6
Tahun 2016, Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 15
Tahun 2016, Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7
Tahun 2017, Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10
Tahun 2017, Peraturan Bupati Bekasi Nomor 64 Tahun 2016
Terdiri dari 29 pasal, 4 Bab yaitu Ketentuan Umum, Tata Kelola Penggunaan Sertifikat Elektronik, Pembiayaan, Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2018.
mengatur mengenai Tata Kelola Penggunaan Sertifikat Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi
20 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bekasi Nomor 75 Tahun 2018
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 74 Tahun 2018
PEDOMAN - PEMBANGUNAN - ZONA - INTEGRITAS - MENUJU - WILAYAH - BEBAS - DARI - KORUPSI - DAN - WILAYAH - BIROKRASI - BERSIH - DAN - MELAYANI
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74, BD 2018/74
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi, Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemkab Bekasi maka perlu ditetapkan Perbup Bekasi tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres RI No. 81 Tahun 2010; Perpres RI No. 55 Tahun 2012; Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004; Permen PPAN & RB No. 49 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permen PAN & RB No. 52 Tahun 2014.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tahapan Pembangunan Zona Integritas, Persyaratan Dan Mekanisme Pengajuan Perangkat Daerah Berpredikat Menuju WBK Dan Menuju WBBM, Pembinaan Dan Pengawasan, Pembiayaan, Evaluasi Dan Pelaporan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2018.
13 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
