Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2017 Nomor 63
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Tuntutan ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain
ABSTRAK:
dasar Pertimbangan peraturan adalah: bahwa dengan telah ditetapkannya peraturan pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2016 tentang tata cara tuntutan ganti kerugian Negara/daerah terhadap PNS bukan bendahara atau pejabat lain, maka peraturan Bupati kepahiang Nomor 16 tahun 2014 tentang tata cara tuntutan ganti kerugian terhadap pegawai negeri bukan bendahara tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.
dasar hukum peraturan adalah: UUD 1945; UU 28/1999; UU 17/2003; UU 39/2003; UU 1/2004; UU 33/2004; UU 23/2014; PP 58/2005; PP 38/2016; Permendagri 13/2006; dan Perda Kab Kepahiang 08/2016
Materi pokok yang diatur dalam peraturan adalah : ruang lingkup peraturan adalah semua pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya, yang menyebabkan kerugian daerah baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, wajib mengganti kerugian tersebut.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2017.
Peraturan ini mencabut Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
22 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepahyang Nomor 73 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 73, Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2017 Nomor 73
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan pembentukan peraturan adalah untuk menyesuaikan dengan perubahan nomenklatur kelembagaan pada jajaran pemerintah kebupaten Kepahiang serta memperjelas prosedur, tata cara dan proses dalam upaya penyediaan dan pemanfaatan cadangan pangan di kabupaten Kepahiang dan karena beberapa ketentuan pada Perbup Kepahiang Nomor 15/2014 terjadi beberapa perubahan dan penambahan.
Dasar Hukum Peraturan adalah: UU 7/1996; UU 17/2003; UU 39/2003; UU 1/2004; UU 23/2004; PP 68/2002; PP 58/2005; PP 79/2005; Instruksi Presiden 5/2011; dan Perda Kab Kepahiang 13/2016
Materi Pokok yang diatur dalam peraturan adalah:
1. Ketentuan pasal 4 ayat (1) ayat (2) huruf b dan c diubah
2. ketentuan pada Bab IV diubah judul, Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) diubah
3. ketentuan Bab V diubah judul
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2017.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepahyang Nomor 65 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65, Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2017 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten kepahiang
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan adalah bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2016, perlu menetapkan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2017 Nomor 7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan pembentukan peraturan adalah perlunya disusun suatu pedoman yang akan digunakan oleh pemerintah desa dalam merencanakan dan menyusun APB Desa dalam rangka perencanaan dan penyusunan APBDesa
Dasar hukum dibentuknya peraturan adalah UU 6/2014; UU 23/2014; PP 43/2014; PP 60/2014; Permendagri 113/2014; Permenkeu 49/2016; Permendes 22/2016; Perda Kab Kepahiang 12/2005; Perbup Kab Kepahiang 4/2017 dan Perbup kab Kepahiang 2/2017
Materi pokok yang diatur dalam perbup ini adalah: pedoman penyusunan APBdesa TA 2016 meliputi:
a. sinkronisasi kebijkan pemerintah desa dengan pemerintah daerah
b. prinsip penyusunan APBdesa
c. kebijakan penyusunan APBdesa
d. teknis penyusunan APBdesa dan
e. hal hal khusus lainnya
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2017.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepahiang Nomor 23 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2017 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepahiang
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan pembentukan peraturan adalah untuk emalksanakan pasal 6 Perda Kab Kepahiang nomor 13 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten kepahiang, makan perlu membentuk UPTD RSUD
Dasar hukum peraturan adalah: UU 39/2003; UU 44/2009; UU 23/2014; PP 18/2016 dan Perda Kab Kepahiang 13/2016
Materi pokok yang diatur dalam peraturan adalah susunan organisasi UPTD RSUD, tugas dan fungsi UPTD RSUD dan tata kerja UPTD RSUD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2017.
Dengan berlakunya peraturan bupati ini, maka peraturan bu[ati kepahiang nomor 28 tahun 2013 penjabaran tugas pokok dan fungsi RSUD Kab Kepahiang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepahyang Nomor 72 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 72, Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2017 Nomor 72
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan adalah: bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Perda Nomor 08 Tahun 2017 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kepahiang tentang penjabaran perubahan APBD TA 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2017 Nomor 59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Masukan Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepahiang
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan Peraturan adalah: dalam rangka tercapainya efesiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan APBD serta sebagai pedoman dalam penyusunan RKA serta DPA OPD
Dasar hukum peraturan adalah: UU No 39/2003; UU No 15/2004; UU No 33/2004; UU No 23/2014; PP 58/2005; Permendagri 13/2006; PermenPU 45/PRT/M/2007; Permendagri 33/2017 dan PermenKeu 49/PMK.02/2017
Materi Pokok yang diatur adalah standar biaya masukan yang berfungsi sebagai acuan bagi OPD untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam RKA OPD berbasis kinerja
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018.
24 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepahiang Nomor 9 Tahun 2017
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG NOMOR 06 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, Lembaran Daerah Kab. Kepahiang Tahun 2017 Nomor 09
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Kepahiang
ABSTRAK:
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu merubah Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014,
Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.
Barang milik daerah meliputi : a. barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; atau b. barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pemusnahan barang milik daerah dilakukan apabila : a. Tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau
b. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
Perda Nomor 6 Tahun 2008
9 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
