Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 184 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Poso Nomor 2 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Ketertiban Umum

Abstrak

Download file:

PERDA NO 2 TAHUN 2018 TTG KETERTIBAN UMUM.pdf

ketertiban umum

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2018/No.2, TLD No. 9218

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Ketertiban Umum

ABSTRAK:

a. bahwa dalam upaya menciptakan ketertiban, ketentraman, keteraturan dan kerukunan hidup masyarakat, diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang dalam pelaksanaannya Pemerintah Daerah bersama dengan masyarakat saling bersinergi dalam mewujudkan keteriban umum; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksdu dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; dan 5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah.
Peraturan Daerah ini memuat antara lain: a. ketentuan Umum; b. Ruang Lingkup; c. Tertib Jalan dan Angkutan jalan; d. Tertib Jalur Hijau, taman dan Tempat Umum; e. Tertib Lingkungan; f. Tertib Usaha Tertentu; g. Tertib Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum; h. Tertib Bangunan; i. Tertib Sosial; j. Peran Serta Masyarakat; k. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; l. Sanksi Administratif; m. Ketentuan Penyidikan; n. Ketentuan Pidana; dan o. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2018.
15 Halaman, Penjelasan: 5 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Poso Nomor 1 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa

Abstrak

Desa

Download file:

PERDA NO 1 TAHUN 2018 TEN...N PERANGKAT DESA.pdf

DESA - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2018/No.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah; 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; dan 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
Peraturan daerah ini memuat antara lain: 1. Ketentuan Umum; 2. Perangkat Desa; 3. Struktur Organisasi Perangkat Desa; 4. Tahapan Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa; 5. Pengangkatan Perangkat Desa; 6. Pelantikan dan Pengucapan Sumpah/Janji Perangkat Desa; 7. Laporan Hasil Penetapan Calon Perangkat Desa; 8. Larangan Bagi Perangkat Desa; 9. Pemberhentian dan Pemberhentian Sementara Perangkat Desa; 10. Masa Jabatan Perangkat Desa; 11. Sanksi Administratif; 12. Biaya Penyelenggaraan Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa dan Pelantikan Perangkat Desa; 13. Penghasilan Perangkat Desa; 14. Pakaian Dinas dan Atribut; 15. Ketentuan Peralihan; dan 16. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2018.
18 Halaman, Penjelasan; 5 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Poso Nomor 8 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Badan Permusyawaratan Desa

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

perda no 8 tahun 2017 tentang BPD.pdf

ORGANISASI - DESA

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2017/No.8, TLD No. 8817

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Badan Permusyawaratan Desa

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi; 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa; dan 7. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 12 tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah.
Peraturan Daerah ini memuat antara lain: 1. Ketentuan Umum; 2. Keanggotaan BPD; 3. Kelembagaan BPD; 4. Fungsi dan Tugas BPD; 5. Hak, Kewajiban dan Wewenang BPD; 6. Peraturan Tata Tertib BPD; 7. Pembinaan dan Pengawasan; 8. Pendanaan; 9. Ketentuan Lain-Lain; 10. Ketentuan Peralihan; 11. Penyidikan; 12. Ketentuan Pidana; dan 13. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2017.
Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 31 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa
27 Halaman, Penjelasan: 4 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Poso Nomor 6 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perda No 6 Tahun 2017 ttg...ttg Pajak Daerah.pdf

pajak daerah

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2017/NO.6, TLD NO.8617

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berkaitan dengan Kewenangan Daerah serta dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu diadakan perubahan, khususnya didalam penyesuaian tarif dengan memperhatikan prinsip keadilan dan keseimbangan sosial Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.29 Tahun 1959; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.55 Tahun 2016; Perda No.5 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pajak Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yaitu ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 5, angka 12, angka 17, angka 18, angka 27, dan angka 40 diubah, diantara angka lima dan angka 6 disisipkan 1 (satu) angka yakni 5a, diantara angka 20 dan angka 21 disisip 2 (dua) angka yakni angka 20a, dan angka 20b, diantara angka 49 dan angka 50 disisip 1 (satu) angka yakni angka 49a, dan angka 11 dihapus.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2017.
Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
Penjelasan : 3 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Poso Nomor 4 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 - 2021

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Mengubah sebagian

PERDA Kab. Poso No. 3 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2016 - 2021

Download file:

Perda No 4 Tahun 2017 ttg PERUBAHAN RPJMD.pdf

rpjmd tahun 2016 - 2021

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2017/NO.4, TLD NO.8417

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 - 2021

ABSTRAK:

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 - 2021.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.29 Tahun 1959; UU No.25 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.8 Tahun 2008; Permendagri No.54 Tahun 2010; Perda No.8 Tahun 2010; Perda No.10 Tahun 2012; Perda No.12 Tahun 2016; Perda No.13 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang RPJMD Kabupaten Poso Tahun 2016-2021 dengan mengubah ketentuan sebagaimana disajikan dalam Lampiran Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 - 2021.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2017.
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 - 2021.
Penjelasan : 2 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Poso Nomor 3 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

Abstrak

APBD

Download file:

Perda No 3 Tahun 2017 ttg...awaban APBD 2016.pdf

apbd tahun anggaran 2016

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2017/NO.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Penetapan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2016.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.29 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.58 Tahun 2005; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebegaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Perda No.17 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perda No.10 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat : a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Neraca; c. Laporan Arus Kas; d. Laporan Operasional; e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan g. Catatan Atas Laporan Keuangan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2017.
Penjelasan : - hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Poso Nomor 2 Tahun 2017

Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

Perda No 2 Tahun 2017 ttg... dan Usaha Mikro.pdf

koperasi dan usaha mikro - pemberdayaan

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2017/NO.2, TLD NO.8217

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lampiran huruf Q angka 6 dan angka 7 bahwa Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan terhadap Koperasi dan Usaha Mikro.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.29 Tahun 1959; UU No.25 Tahun 1992; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Perda No.12 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang pemberdayaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, pembinaan, perlindungan, larangan, pengawasan, penyidikan, dan sanksi pidana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
Penjelasan : 4 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Poso Nomor 1 Tahun 2017

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mengubah sebagian

PERDA Kab. Poso No. 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
PERDA Kab. Poso No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

Download file:

Perda No 1 Tahun 2017 ttg... No 7 Tahun 2011.pdf

jasa umum - retribusi

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2017/NO.1, TLD NO.

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 sehubungan dengan uji materil atas penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerahmaka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yang mengatur Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu diubah.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.29 Tahun 1959; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Perda No.7 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No.6 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Jasa Umum dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang perubahan ketentuan Pasal 40 dan 41 Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
Penjelasan : - hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Poso Nomor 13 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

PERDA NO 13 TAHUN 2016 TTG OPD.pdf

perangkat daerah - pembentukan dan susunan

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2016/NO.13, TLD NO.7111

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.29 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP no.18 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, pembentukan unit pelaksana teknis, pembentukan ULP, Staf Ahli, kepegawaian, perubahan perangkat daerah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2016.
Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso; Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Poso; Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Poso; Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja; Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan.
Penjelasan : 4 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Poso Nomor 12 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Urusan Pemerintahan Daerah

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

PERDA NO 12 TAHUN 2016 TT...ERINTAHAN DAERAH.pdf

pemerintahan daerah - urusan

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2016/NO.12, TLD NO.7011

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Urusan Pemerintahan Daerah

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Daerah.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.29 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Urusan Pemerintahan Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang urusan pemerintah daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren, dan FORKOPIMDA.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2016.
Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Poso
Penjelasan : 2 hlm.

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT