Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 330 peraturan dalam 0,004 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gowa Nomor 2 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

01.A. PERDA NOMOR 2 TAHUN...TAMAAN GENDER DA.pdf

gender

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2015/NO.1, TLD.NO.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah

ABSTRAK:

dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembanunan dan, pelayanan masyarakat di daerah, masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pengangaranan, pemantauan, dan evaluasl atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah
Dasar Hukum: 1.Pasal 18 ayat (6) Undarg-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945, 2. Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi, 3 Undang-Undarg Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Benruk Diskriminasi Terhadap Perempuan, 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun i999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan, 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga , 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 rentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20 11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2015.
27 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gowa No. 01 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2014

Abstrak

APBD

Download file:

PERDA-KAB-GOWA-NO-01-TAHU...hn-anggaran-2014.pdf

apbd

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 01, LD.2015/NO.01

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2014

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran.
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang No 29 Tahun 1959; 2. Undang-Undang No 28 Tahun 1999. 3. Undang-Undang No 17 Tahun 2003; 4. Undang-Undang No 1 Tahun 2004; 5. Undang-Undang No 15 Tahun 2004; 6Undang-Undang No 25 Tahun 2004; 7. Undang-Undang No 33 Tahun 2004; 8. Undang-Undang No 12 Tahun 2011; 9. Undang-Undang No 23Tahun 2014; 10. Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 2001; 11. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2004; 12. Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2005; 13. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005; 14. Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2005; 15. Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2005.
MENGATUR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2014

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2015.
9 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gowa No. 24 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2013

Abstrak

APBD

Download file:

PERBUP-GOWA-NO-20-TAHUN-2...hn-anggaran-2012.pdf

PEnjabaran-pertanggungjawaban-pelaksanaan-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah-kabupaten-gowa-tahun-anggaran-2013

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 24, BD.2014/NO.24

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2013

ABSTRAK:

Melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor Tahun 2014 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggran pendapatan dan belanja daerah kabupaten gowa Tahun Anggaran 2013, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Gowa tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2013 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten gowa tahun anggaran 2013.
1. UU Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah 2. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme 3. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 4. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 5. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 6. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 7. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 8. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 9. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tent5ang pembinaan dan pengawasan atas penyelebnggaraan Pemerintahan Daerah 11 PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sisitem Informasi keuangan daerah 17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada daerah 18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah 19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa Nomor 28 Tahun 1995 tentang Penyertaan modal daerah pada pembentukan perseroan terbatas gowa makassar tourism development corporation 23. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2002 tentang rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Gowa
MENGATUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2013

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2014.
6 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gowa No. 12 Tahun 2014

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada PT.Bank Sulselbar

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi

Status Peraturan

Mengubah

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada PT.Bank Sulselbar.

Download file:

Perda-No.-12-Tahun-2014-t...nk-Sulselbar (1).pdf

perubahan

2014

Peraturan Daerah (Perda) NO. 12, LD.2014/NO.

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada PT.Bank Sulselbar

ABSTRAK:

Sehubungan penyertaan modal yang disisihkan dari APBD Tahun Anggaran 2013 belum mencukupi untuk memperkuat struktur permodalan guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan pembangunan daerah Kabupaten Gowa kepada PT. Bank Sulselbar, maka perlu dilakukan penyertaan modal
UndangUndang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II. UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara . UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara . UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas . UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan . UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah . Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan 5 Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota . Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat . Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2009 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Sulselbar .
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PT. BANK SULSELBAR

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
10

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gowa No. 9 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Perlindungan Cagar Budaya

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan

Download file:

Perda-No.-09-Tahun-2014-t...gan-Cagar-Budaya.pdf

cagar budaya

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2014/NO.9

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perlindungan Cagar Budaya

ABSTRAK:

Kawasan dan situs budaya yang dimiliki oleh Kabupaten Gowa merupakan bagian dari kekayaan alam dan budaya bangsa Indonesia yang memiliki peran penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat, untuk melestarikan cagar budaya, maka perlu ada pengaturan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah, cagar budaya berupa kawasan, benda, bangunan, struktur dan situs perlu dikelola oleh pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan kawasan dan cagar budaya,
Pasal 18 ayat (6) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UndangUndang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi, UndangUndang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung , UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang , UndangUndang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UndangUndang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, aturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, .Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa.
ERLINDUNGAN CAGAR BUDAYA

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2014.
47 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gowa No. 8 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Air

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download file:

Perda-No.-08-Tahun-2014-t...n-Smber-Daya-Air.pdf

sumberdaya-air

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2014/NO.8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Air

ABSTRAK:

air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri dan dimanfaatkan serta dikelola dengan sebaikbaiknya untuk kesejahteraan masyarakat, dalam rangka pengendalian pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air berdasarkan asas kemanfaatan, kesinambungan dan kelestarian fungsi sumber daya air di Kabupaten Gowa, maka perlu dilakukan pengaturan.
Pasal 18 ayat (6) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi, UndangUndang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai , Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa, Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Tahun 20122032
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2014.
23

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gowa No. 7 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Pedoman Penataan, Pembangunan Dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Perda-No.-07-Tahun-2014-t...a-Telekomunikasi.pdf

telekomunikasi

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2014/NO.7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pedoman Penataan, Pembangunan Dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi

ABSTRAK:

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi mendorong peningkatan pembangunan menara telekomunikasi, dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, pemerataan dan kelestarian lingkungan serta estetika sesuai kaidah tata ruang, perlu adanya pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pembangunan menara telekomunikasi
Pasal 18 ayat (6) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi , . UndangUndang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, UndangUndang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang , UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota , Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa.
PEDOMAN PENATAAN, PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2014.
28

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gowa No. 6 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

Perda-No.-06-Tahun-2014-t...aan-Hewan-Ternak.pdf

hewan ternak

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2014/NO.6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak

ABSTRAK:

Dalam rangka mewujudkan kondisi lingkungan yang aman, tentram, damai, bersih dan indah, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pemeliharaan hewan ternak
Pasal 18 ayat (6) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UndangUndang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi, UndangUndang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, UndangUndang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat Peternakan dan Kesehatan Hewan, Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa
PENERTIBAN PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2014.
18 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gowa No. 5 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Abstrak

Hak Asasi Manusia

Download file:

Perda-No.-05-Tahun-2014-t...erlindungan-Anak.pdf

PERLINDUNGAN ANAK

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2014/NO.10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

ABSTRAK:

Guna menjamin dan melindungi anak dan hakhaknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya, perlu dilakukan upayaupaya perlindungan terhadap anak, untuk mewujudkan pemberian perlindungan terhadap anak serta untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Gowa, maka penyelenggaraan perlindungan anak perlu diatur dalam Peraturan Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UndangUndang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi, UndangUndang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, UndangUndang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan konvensi ILO 138 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja, UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, UndangUndang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, UndangUndang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segala Penghapusan Bentuk Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, UndangUndang Nomor 26 Tahun 2000 Pengadilan Hak Asasi Manusia , UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional , UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Yang Mempunyai Masalah , Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota , Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan BentukBentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan, Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2004 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2014.
38 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gowa No. 4 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Bangunan dan Gedung

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Download file:

Perda-No.-04-Tahun-2014-t...-Bangunan-Gedung.pdf

bangunan-gedung

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2014/NO.4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Bangunan dan Gedung

ABSTRAK:

enyelenggaraan bangunan gedung harus dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsinya dan memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung agar menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya, penyelenggaraan bangunan gedung harus menjamin keamanan, kenyamanan, dan keserasian bagi lingkungannya,
Pasal 18 ayat (6) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UndangUndang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawes, UndangUndang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, eraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, eraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota , Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah , Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa , Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Tahun 20122032
BANGUNAN GEDUNG

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2014.
89

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT