Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Pasar
ABSTRAK:
Peraturan Daerah ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (2) UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No.29 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Tujuan dan Kegiatan Usaha, Tugas Pokok dan Fungsi, Modal, Pengurus, Tahun Buku, laporan Keuangan, Laporan Kegiatan, dan Rencana Kerja dan Anggaran PUD Pasar, Penetapan dan Penggunaan laba, Kerja Sama dan Pihak Lain, Ketentuan lain-lain, Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Daerah ini terdiri atas 23 Halaman.
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gorontalo Nomor 2 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang KERJA SAMA DAERAH
ABSTRAK:
Peraturan Daerah ini dibentuk untuk meningkatkna kesejahteraan masyarakat optimalisasi potensi daerah mempercepat pembangunan daerah dan peningkatan pendapatan asli daerah, daerah dapat melakukan kerjasama daerah.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 50 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 22 Tahun 2009; PERMENDAGRI No. 23 Tahun 2009; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Kerja Sama Daerah Kota Gorontalo, termasuk didalamnya mengatur tentang Maksud dan Tujuan; Prinsip; Ruang Lingkup; Tata Cara Kerjasama Daerah; Persetujuan DPRD; Tim Koordinasi Kerjasama Daerah; Hasil Kerjasama; Penyelesaian Perselisihan; Perubahan Kerjasama Daerah; Berakhirnya Kerjasama Daerah; Badan Kerjasama;
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2018.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai herlaku, kerja sama yang sedang berjalan tetap berlaku sampai berakhirnya kerj sama; Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, penyelesaian perselisihan kerjasama yang masih berjalan diselesaikan sesuai Peraturan Daerah ini dan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
Peraturan Daerah ini terdiri atas 26 Halaman dengan Lampiran.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo No. 20 Tahun 2017
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara & Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkanpemerintahan yang baik (Good Governance) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, setiap Penyelenggara Negara maupun Apartur Sipil Negara pada Pemerintah Kota Gorontalo wajib melaporkan harta kekayaan yang dimiliki pada institusi sesuai ketentuan peraturan perundag-undangan
UU No.29 Tahun 1959 ;UU 28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.30 Tahun 2002; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.60 Tahun 2008; PP No.53 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2017;PERPRES No.55 Tahun 2012; PERMEN PANRB No.52 Tahun 2014
Dalam peraturan ini mengatur mengenai Maksud dan tujuan, Laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara, Unit pengelola laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara,pembinaan dan pengawasan,larangan,sanksi dan tata cara perjatuhan sanksi,pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2017.
tidak ada
tidak ada
40 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo No. 18 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Rukun Tetangga dan Rukun Warga
ABSTRAK:
Peraturan Walikota ini dibentuk untuk optimalisasi dan efektifitas serta meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang memerlukan adanya lembaga kemasyarakatan (Rukun Tetangga dan Rukun Warga) yang membantu Pemerintah Kelurahan dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No 29 Tahun 1959; UU No 38 Tahun 2000; UU No 33 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005.
Peraturan walikota ini mengatur tentang petunjuk teknis rukun tetangga dan rukun warga di lingkungan kota Gorontalo, termasuk di dalamnya mengatur tentang pembentukan RT dan RW, tugas dan fungsi RT dan RW, susunan organisasi RT dan RW, persyaratan kepengurusan RT dan RW, masa bhakti pengurus RT dan RW, pemilihan pengurus RT dan RW, tata cara pemilihan pengurus RT dan RW, tugas dan fungsi pengurus RT dan RW, hak dan kewajiban serta larangan pengurus RT dan RW, pemberhentian dan pergantian pengurus RT dan RW, rapat-rapat musyawarah pengurus RT dan RW, tata hubungan kerja pengurus RT dan RW, pembiayaan dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan RT dan RW.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2015.
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 50 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pengelolaan Administrasi Rukun Tetangga dan Rukun Warga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
Peraturan ini terdiri atas 36 halaman dengan lampiran.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo No. 53 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Peraturan Walikota ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No.29 Tahun 1959; UU No.18 Tahun 1999; UU No.109 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; UU No.24 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.30 Tahun 2011; PP No. 57 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.31 Tahun 2016; PerDa No.13 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini diatur tentang Pemerintahan Daerah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Walikota ini terdiri atas 8 Halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 6 Tahun 2022
percepatan pencegahan dan penanganan stunting terintegrasi di kota gorontalo
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 6, BD.2022/No. 6
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi
ABSTRAK:
Peraturan ini diebntuk untuk ditetapkan sebagai salah satu perluasan lokasi fokus intervensi penurunan stunting terintegrasi tahun 2022.
Dasar hukum peraturan walikota ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 36 Tahun 2009; PP No. 86 Tahun 2019; Perpres No. 42 Tahun 2013; Perpres No. 59 Tahun 2017; Perpres No. 83 Tahun 2017; Perpres No. 72 Tahun 2021; Permenkes No. 2 Tahun 2020; Perda No. 3 Tahun 2015; Perda No. 10 Tahun 2019
Dalam peraturan ini diatur tentang Pencepatan pencegahan dan penanganan stunting terintegrasi di kota gorontalo termasuk didalamnya mengatur tentang Azas, maksud, tujuan dan sasaran, ruang lingkup, pelaksanaan, Tim Percepatan penurunan Stunting (TPPS).
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2022.
Terdiri dari 30 halaman dengan lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo No. 25 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Peraturan Walikota ini dibentuk untuk untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa Kepaia Daerah mengajukan Peraturan Walikota Gorontalo tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh Persetujuan Bersama.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No 29 Tahun 1959; UU No 28 Tahun 1999;UU No 109 Tahun 2000; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang penjabaran APBD kota Gorontalo Tahun Anggaran 2016.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2015.
Peraturan ini terdiri atas 9 Halaman tanpa lampiran.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo No. 12 Tahun 2016
PERWALI Kota Gorontalo No. 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Gorontalo Tahun 2017
PERWALI Kota Gorontalo No. 25 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Gorontalo Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Gorontalo Tahun 2017
ABSTRAK:
Peraturan Walikota ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan nasional.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah ; UU No.29 Tahun 1959; UU No.38 Tahun 2000; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; PP No.20 Tahun 2004; PP No.79 Tahun 2005; PP No.3 Tahun 2007; PP No.8 Tahun 2008; Permendagri No.54 Tahun 2010; Perda No.2002; Perda No.40 Tahun 2011; Perda No.3 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang sistem Perencanaan pembangunan nasional, termasuk didalamnya Rencana kerja pembangunan daerah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Walikota ini terdiri atas 5 Halaman.
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gorontalo No. 2 Tahun 2015
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Organisasi & Tata Kerja Lembaga Teknis
ABSTRAK:
Peraturan Daerah ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat l^rovinsi dan Kabupaten/Kota. Bahwa apabila jabatan fungsional pengawas pemeiintah telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan, maka jabatan struktural dibawah inspektur pembantu dihapus.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No 29 Tahun 1959, UU No 38 Tahun 2000, UU No 33 Tahun 2004, UU No 12 Tahun 2011, UU No 5 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP No 98 Tahun 2000, PP No 99 Tahun 2000, PP No 9 Tahun 2003, PP No 58 Tahun 2005, PP No 38 Tahun 2007, PP No 41 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan atas ketentuan dalam Perda Kota Gorontalo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis. Ketentuan tersebut adalah: Pasal 6 Ayat (1) huruf g dihapus dan Ayat (2) diubah, demikian juga Struktur Organisasi Inspektorat Kota Gorontalo diubah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2015.
-
-
Peraturan Daerah ini terdiri atas 7 halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 8 Tahun 2021
PERWALI Kota Gorontalo No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 43 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA GORONTALO NOMOR 43 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 8, BD.2021/NO.8
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 43 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu dilaksanakan kebijakan anggaran yang strategis sehingga dapat mengakomodir kebutuhan perangkat daerah yang berimplikasi pada tercapainya program dan kegiatan yang telah direncanakan.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 12 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2019; Perda No. 8 Tahun 2020; Perwako No. 43 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2021.
Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 43 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
daerah Tahun Anggaran 2021
Terdiri dari 7 halaman dengan lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
