Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo No. 20 Tahun 2017

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara & Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam peraturan ini mengatur mengenai Maksud dan tujuan, Laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara, Unit pengelola laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara,pembinaan dan pengawasan,larangan,sanksi dan tata cara perjatuhan sanksi,pembiayaan

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Gorontalo Nomor 20 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara & Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo

T.E.U.

Indonesia, Kota Gorontalo

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Gorontalo

Tanggal Penetapan

15 Agustus 2017

Tanggal Pengundangan

15 Agustus 2017

Tanggal Berlaku

15 Agustus 2017

Sumber

BD.2015/NO.20

Subjek

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Gorontalo

Bidang

Halaman ini telah diakses 468 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perwako Kota Gorontalo No 20 th 2017 ttg LHKPN & Laporan Harta Kekayaan ASN.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO
2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 20, BD.2015/NO.20
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara & Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo
ABSTRAK:	Bahwa dalam rangka mewujudkanpemerintahan yang baik (Good Governance) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, setiap Penyelenggara Negara maupun Apartur Sipil Negara pada Pemerintah Kota Gorontalo wajib melaporkan harta kekayaan yang dimiliki pada institusi sesuai ketentuan peraturan perundag-undangan UU No.29 Tahun 1959 ;UU 28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.30 Tahun 2002; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.60 Tahun 2008; PP No.53 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2017;PERPRES No.55 Tahun 2012; PERMEN PANRB No.52 Tahun 2014 Dalam peraturan ini mengatur mengenai Maksud dan tujuan, Laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara, Unit pengelola laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara,pembinaan dan pengawasan,larangan,sanksi dan tata cara perjatuhan sanksi,pembiayaan
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2017. tidak ada tidak ada 40 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo No. 20 Tahun 2017

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara & Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT