Peraturan Bupati (PERBUP) tentang INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan kinerja aparatur satuan kerja perangkat kabupaten pelaksana pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta pihak lain yang terkait perlu diberikan insentif guna memotivasi pencapaian target penerimaan dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah; bahwa Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Insentif Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah tidakrelevan lagi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP Nomor 69 Tahun 2010; Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 12 Pasal terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; BAB III Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban; BAB IV Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2017.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEBIJAKAN AKUNTANSI KAMPUNG 2017
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 40 Tahun 2015, perlu adanya standar bagi pemerintah kampung dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan kampung sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 43 Tahun 2014; PP Nomor 60 Tahun 2014; PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014; PERMENDAGRI Nomor 46 Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016; Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009; Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 29 Tahun 2015.
Peraturan Bupati ini mengatur kebijakan akuntansi kampung yang memuat defenisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan/ atau pengungkapan transaksi atau peristiwa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2017.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 3 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
Bahwa untuk terlaksananya tertib administrasi penyusunan rencana kebutuhan anggaran program dan kegiatan berdasarkan pendekatan prestasi kerja, perlu diatur standar satuan harga agar pendanaan suatu program dan kegiatan dapat dilakukan secara efektif dn efisien.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2008; PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI Nomor 31 Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.05/2016; Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang standar biaya umum Tahun Anggaran 2017
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2017.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 2 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum pembagian alokasi dana desa kepada pemerintah kampung dan berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, perlu diatur tata cara pembagian dana desa setiap kampung di kabupaten Aceh Tamiang.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 43 Tahun 2014; PP Nomor 60 Tahun 2014; PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014; PERMENDAGRI Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016; Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009; Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010; Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 82 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang rincian dana desa untuk setiap kampung di kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2017.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA KAMPUNG DAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
ABSTRAK:
Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 96 ayat (5), Pasal 97 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu mengatur pembagian dan penyaluran alokasi dana kampung dan alokasi bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah bagi setiap kampung dalam kabupaten Aceh Tamiang.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 43 Tahun 2014; PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014; PERMENDAGRI Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009; Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010; Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 82 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 13 Pasal terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Maksud dan Tujuan; BAB III Tata Cara Pembagian; BAB IV Penyaluran; BAB V Perencanaan, Penatausahaan dan Pelaporan; BAB VI Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2017.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Tamiang No. 44 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Penjabaran APBK Aceh Tamiang Tahun 2016
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 6 Tahu 2016 tentnag Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2016, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2016
UU No. 12 Tahun 1985; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; Perpres No. 54 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 32 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 2016; Permendagri No. 52 Tahun 2015; Permendesa No. 5 Tahun 2015; Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No. 14 Tahun 2010; Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No.15 Tahun 2010; Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No. 6 Tahun 2015; Perbup Aceh Tamiang No. 43 Tahun 2015.
1. Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp1.443.564.292.016,00
2. Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp1.493.404.036.417,69
3. Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan Rp.49.839.744.401,69
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
-
-
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 36 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, diperlukan upaya pengendalian penerimaan maupun pemberian gratifikasi sebagai wujud integritas Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
Bahwa pengendalian gratifikasi sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor:061/7737/SJ tanggal 30 Desember 2014, dilaksanakan dengan membentuk unit pengendali gratifikasi
Dasar Hukum Perbup ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No.4 Tahun 2002; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 5 Tahun 2014, PP No 79 Tahun 2005; PP No.60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; Perpres No. 55 Tahun 2012; PERMEN Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 52 Tahun 2014; Peraturan KPK No 2 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015.
Dalam Perbup Daerah ini terdiri dari Pasal yakni BAB I Ketentuan Umum, BAB II Maksud, Tujuan, dan Prinsip, BAB III Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi, BAB IV Unit Pengendalian Gratifikasi, BAB V Pengawasan, BAB VI Perlindungan dan Penghargaan, BAB VII Sanksi, BAB VIII Pembiayaan, BAB IX Ketentua Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2016.
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 18 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendukung peningkatan layanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layan Umum Daerah berdasarkan keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1181 Tahun 2015, perlu mengatur tata kelola keuangan keuangan yang dilaksanakan dengan prinsip transparasi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi sejalan dengan praktek bisnis yang sehat.
Dasar Hukum Perbup ini adalah : UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 44 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 61 Tahun 2007; PERMENKEU No. 109/PMK.05/2007; PERMENDAGRI No. 55 Tahun 2008; PERMENDAGRI No. 64 Tahun 2013; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENKEU No. 217/PMK.05/2015.
Dalam Perbup Daerah ini terdiri dari 64 Pasal yakni BAB I Ketentuan Umum, BAB III Pengelolaan Keuangan BLUD – RSUD, BAB IV Perencanaan dan Anggaran, BA V Pelaksanaan Anggaran, BAB VI Penatausahaan Keuangan, BA VII Pelaporan dan Pertanggungjawaban, BAB VIII Pembinaan dan Pengawasan, BAB IX Evaluasi dan Penilaian Kinerja, BAB X Ketentuan lain- lain, BAB XI Ketentua Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2016.
32
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Aceh Tamiang dalam melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu menyusun standar Operasional Prosedur Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Dasar Hukum Perbup ini adalah : UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 14 Tahun 2002; UU No.11 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 91 Tahun 2010, PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2005; Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No. 4 Tahun 2008; Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No. 2 Tahun 2013; Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No. 21 Tahun 2013.
Dalam Perbup ini terdapat 2 Pasal yang mengatur tentang pengertian-pengertian dan standar operasional prosedur pelayanan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2016.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 13 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2016
ABSTRAK:
Bahwa untuk terlaksananya tertib administrasi penyusunan rencana kebutuhan angaran program dan kegiatan berdasarkan pendekatan prsetasi kerja, perlu diatur standar satuan harga agar pendanaan suatu program dan kegiatan dapat dilakukan secara efektif dan efisien;
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahn 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan anggaran berdasarkan dengan menetapkan standar satuan harga.
Dasar Hukum Perbup ini adalah : UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2008; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 52 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENKEU No. 72/PMK.05/2016 QANUN Kab. Aceh Tamiang No. 15 Tahun 2010.
Perbup ini mengatur tentang definisi-definisi dan standar biaya umum tahun anggran 2016 Kabupaten Aceh Tamiang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2016.
86 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
