Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 683 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 37 Tahun 2011

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Abstrak

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Sistem Pengendalian Intern

Download file:

Perbup No 37 Tahun 2011.pdf

hibah

2011

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD.2011/NO.315, LL KAB. KAPUAS HULU: 41 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

ABSTRAK:

bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Hibah; Monitoring dan Evaluasi; Pembiayaan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2011.
15 halaman peraturan dan 26 halaman lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2011

TATA CARA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN KAPUAS HULU

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Download file:

perbup No 7 Tahun 2011.pdf

pdam

2011

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2011/NO.7, TBD No.7, LL KAB. KAPUAS HULU: 7 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN KAPUAS HULU

ABSTRAK:

bahwa untuk memperoleh Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kapuas Hulu yang profesional, diperlukan tahap penjaringan dan penyaringan calon direksi
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 1991; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000;
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Lowongan Direksi; Panitia Penjaringan dan Penyaringan; Penjaringan dan Penyaringan; Lain-lain; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 halaman peraturan

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2011

PEMBERIAN UANG JASA PENGABDIAN DIREKSI DAN DEWA PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN KAPUAS HULU

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download file:

perbup No 4 Tahun 2011 R.pdf

pdam

2011

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2011/NO.4, TBD No.4, LL KAB. KAPUAS HULU: 13 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERIAN UANG JASA PENGABDIAN DIREKSI DAN DEWA PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN KAPUAS HULU

ABSTRAK:

bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan pengaturan Pemberian Uang Jasa Pengabdian Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kapuas Hulu perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Uang Jasa Pengabdian Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kapuas Hulu;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 1991; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Unsur Direksi dan Dewan Pengawas; Tata Cara Pemberian dan Besaran uang Jasa Pengabdian Bagi Direksi dan Dewan Pengawas; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 halaman peraturan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT