Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Serta Pembubaran Koperasi
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya meningkatkan pertumbuhan Koperasi dan meningkatkan peran koperas dalam meningkatkan perekonomian masyarakat maka perlu memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat untuk mendirikan koperasi.
Dasar Hukum PERATURAN BUPATI ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 25 Tahun 1992, UU No. 20 tahun 2008,UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 23 tahun 2014, Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995, Peratturan Pemerintah No. 33 Tahun 1998, Peratturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 1041/Kep/MKUKM/X/2002.
Dalam PERATURAN BUPATI ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Pembentukan, Persyaratan Dan Tata Cara Pendirian Koperasi, Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Dan Tatacara Pengesahannya, Pembubaran Koperasi, Pengumuman, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2015.
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu No. 21 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa dan motivasi kerja pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas serta pelayanan terhadap masyarakat maka perlu penyeragaman pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959,UU No.5 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, PP No.53 Tahun 2010, Permendagri No.60 Tahun 2007
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan pasal 2, pasal 17, pasal 18, Pasal 27 Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2011
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2016.
4 halaman dan 9 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 21 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu men5rusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Kedudukan dan Fungsi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2012.
5 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 21 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 39 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Petunjuk Taknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2013, maka daerah dapat melakukan perubahan Program dan Kegiatan terkait dengan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2013 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2013, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angggarq 2013
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; . Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005'; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; . Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; . Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2013; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.07/2013; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2012 ; Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 42/BPKAD/2013
penjabaran APBD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2013.
merubah peraturan bupati nomor 39 tahun 2012
7 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 21 Tahun 2020
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 110 TAHUN 2019 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN / ATAU PERTOKOAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2020/NO.21, LL Kab. Kapuas Hulu: 9 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 110 TAHUN 2019 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN
ABSTRAK:
Bahwa berkenaan dengan adanya perubahan mekanisme terhadap pemungutan retribusi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2011 tentang retribusi Pasar Grosir Dan/ Atau Pertokoan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 2009, PP No.69 Tahun 2010, PP No.12 Tahun 2019, PerPres No. 112 Tahun 2007, Perda Kabupaten Kapuas Hulu No.13 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 tahun 2011 tentang Retribusi pasar Grosir Dan/ Atau Pertokoan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2020.
Penjelasan sebanyak 5 (lima) halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu No. 21 Tahun 2014
PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN INTEGRASI SISTEM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL KABUPATEN KAPUAS HULU
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Integrasi Sistem Pembangunan Partisipatif Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Kabupaten Kapuas Hulu
ABSTRAK:
bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Integrasi Sistem Pembangunan Partisipatif – Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan program Pemerintah yang ditujukan sebagai upaya mengintegrasikan sistem pembangunan partisipatif ke dalam sistem pembangunan reguler daerah yang dirancang untuk mendorong dan menguatkan inisiatif daerah dalam melaksanakan program pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat agar selaras dengan kebijakan pemerintahan daerah dan sesuai dengan kondisi, karakteristik, kekhususan serta kebutuhan daerah;
UU No.27 Tahun 1959, UU Nomor 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2007, Peraturan Menteri Keuangan No. 168/PMK 07/2009, Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu No. 9 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu No. 13 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu No. 15 Tahun 2011, Peraturan Bupati Kapuas Hulu No. Tahun 2013.
Dalam PERATURAN BUPATI ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Sistematika, Pengendalian dan Evaluasi, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2014.
6 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 21 Tahun 2016
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 21, LD.2016/NO.21, TLD No.21, LL KAB. KAPUAS HULU: 5 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
ABSTRAK:
bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka setiap Peraturan Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan daerah kabupaten harus
mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 27 tahun 1959, UU No. 4 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 12 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2016.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
5 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 22 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959,UU No.6 Tahun 2014, pp No.43 Tahun 2014, Permendagri No.112 Tahun 2014, Perda No.4 Tahun 2009
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan Umum; Jenis Pemilihan Kepala Desa Serentak; Tahapan Persiapan; Tahapan Pencalonan; Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara; Tahapan Penetapan; Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa; Ketentuan lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
31 halaman dan 31 halaman penjelasan
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu No. 22 Tahun 2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 22, LD.2015/NO.22, TLD NO.22, LL KAB. KAPUAS HULU: 23 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Potensi Ketenagalistrikan Daerah
ABSTRAK:
Bahwa ketenagalistrikan merupakan hajat hidup orang banyak yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta dapat mendorong kegiatan perekonomian sosial dan budaya, maka peran serta pemerintah daerah perlu ditingkatkan dalam mengelola dan memanfaatkan potensi sumberdaya alam guna memenuhi kebutuhan listrik masyarakat
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.27 Tahun 1959, UU No.8 Tahun 1999, UU No.30 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, UU No.12 Tahun 2011, UU No.32 Tahun 2009, UU No.6 Tahun 2014, PP No.14 Tahun 2012, PP No.62 Tahun 2012, PermenESDM No.9 Tahun 2015, Perda No.19 Tahun 2003, Perda No.19 Tahun 2008, Perda No.5 Tahun 2011, Perda No.10 Tahun 2014, Perda No.1 Tahun 2014
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Asas dan Tujuan; Rencana Umum Pengembangan Potensi Ketenagalistrikan Daerah; Usaha Pengembangan Potensi Ketenagalistrikan Daerah; Perizinan; Keselamatan Ketenagalistrikan; Pembinaan dan Pengawasan; Pemberdayaan Masyarakat; Hak dan Kewajban Pemegang Izin Usaha; Penyidikan; Sanksi; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2015.
Penjelasan sebanyak 4 (empat) halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 22 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Desa Mensiau Kecamatan Batang Lupar
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Mensiau Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 27 tahun 1959, UU No.6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, Permendagri No. 76 Tahun 2012, Permendagri No. 45 tahun 2016, Perbup Kab. Kapuas Hulu No. 7 tahun 2010
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Mensiau Kecamatan Batang Lupar serta Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Mensiau Kecamatan Batang Lupar yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2017.
Perbup ini terdiri dari 6 Hlm dan 4 Hlm lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
