Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEDOMAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH
ABSTRAK:
Bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu, diperlukan produk hukum daerah, sebagai payung hukum dalam melaksanakan kebijakan pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor Nomor 66 Tahun 2018
KETENTUAN UMUM; MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP; PRODUK HUKUM DAERAH; PERENCANAAN; PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH; FASILITASI DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH; PENANDATANGANAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN DAN AUTENTIFIKASI; TEKNIK PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH; PENGGANDAAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDOKUMENTASIAN DAN SOSIALISASI; PEMBIAYAAN; PARTISIPASI MASYARAKAT; KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2020.
28 HALAMAN PERATURAN & 50 HALAMAN LAMPIRAN
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 108 Tahun 2020
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 108, BD.2020/NO.108, LL KAB. KAPUAS HULU : 99 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) tentang MEKANISME PENGEMBANGAN KOMPETENSI DI BIDANG PELATIHAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka Pengembangan Kompetensi di Bidang Pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengembangan Kompetensi di Bidang Pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017; Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2011; Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2015; Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2019; Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019; Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 67 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 62 Tahun 2020
KETENTUAN UMUM; RUANG LINGKUP; TAHAP PERENCANAAN; TAHAP PERSIAPAN; TAHAP PELAKSANAAN PELATIHAN; TAHAP PENGIRIMAN CALON PESERTA PELATIHAN; TAHAP EVALUASI; PEMBIAYAAN; PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
21 HALAMAN PERATURAN & 78 HALAMAN LAMPIRAN
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 107 Tahun 2020
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 107, BD.2020/NO.107, LL KAB. KAPUAS HULU : 36 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) tentang STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS HULU
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang terukur dan akuntabel sesuai asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good government) dan terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal, perlu ditetapkannya Standar Pelayanan.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 57 Tahun 2016; Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017
KETENTUAN UMUM; MAKSUD DAN TUJUAN; PRINSIP PELAYANAN; RUANG LINGKUP DAN JENIS PERIZINAN; PROSEDUR PERIZINAN; MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2020.
22 HALAMAN PERATURAN & 14 HALAMAN LAMPIRAN
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 106 Tahun 2020
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 106, BD.2020/NO.106, LL KAB. KAPUAS HULU : 12 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA DESA SUNGAI BESAR KECAMATAN BUNUT HULU KABUPATEN KAPUAS HULU
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009
KETENTUAN UMUM; RUANG LINGKUP; PENETAPAN PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA; PETA BATAS WILAYAH; KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2020.
10 HALAMAN PERATURAN & 2 HALAMAN LAMPIRAN
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 105 Tahun 2020
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 105, BD.2020/NO.105, LL KAB. KAPUAS HULU : 12 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA DESA SEGITAK KECAMATAN BUNUT HULU KABUPATEN KAPUAS HULU
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Segitak Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009
KETENTUAN UMUM; RUANG LINGKUP; PENETAPAN PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA; PETA BATAS WILAYAH; KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2020.
10 HALAMAN PERATURAN & 2 HALAMAN LAMPIRAN
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 104 Tahun 2020
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 104, BD.2020/NO.104, LL KAB. KAPUAS HULU : 10 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS ANTARA KECAMATAN KALIS DENGAN KECAMATAN MENTEBAH KABUPATEN KAPUAS HULU
ABSTRAK:
Bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum batas wilayah kerja Camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Antara Kecamatan Kalis dengan Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2005
KETENTUAN UMUM; RUANG LINGKUP; PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KECAMATAN; KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2020.
8 HALAMAN PERATURAN & 2 HALAMAN LAMPIRAN
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 103 Tahun 2020
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 103, BD.2020/NO.103, LL KAB. KAPUAS HULU : 10 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS ANTARA KECAMATAN BIKA DENGAN KECAMATAN KALIS KABUPATEN KAPUAS HULU
ABSTRAK:
Bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum batas wilayah kerja Camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Antara Kecamatan Bika dengan Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009
KETENTUAN UMUM; RUANG LINGKUP; PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KECAMATAN; PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2020.
8 HALAMAN PERATURAN & 2 HALAMAN LAMPIRAN
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 102 Tahun 2020
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 102, BD.2020/NO.102, LL KAB. KAPUAS HULU : 7 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS ANTARA KECAMATAN BUNUT HULU DENGAN KECAMATAN BUNUT HILIR KABUPATEN KAPUAS HULU
ABSTRAK:
Bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum batas wilayah kerja Camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Antara Kecamatan Bunut Hulu dengan Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2005
KETENTUAN UMUM; RUANG LINGKUP; PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KECAMATAN; KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2020.
6 HALAMAN PERATURAN & 1 HALAMAN LAMPIRAN
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 101 Tahun 2020
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 101, BD.2020/NO.101, LL KAB. KAPUAS HULU : 11 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS ANTARA KECAMATAN BUNUT HULU DENGAN KECAMATAN MENTEBAH KABUPATEN KAPUAS HULU
ABSTRAK:
Bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum batas wilayah kerja Camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Antara Kecamatan Bunut Hulu dengan Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2005; Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019; Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Kecamatan Mentebah dengan Kecamatan Bunut Hulu pada sub segmen Desa Tanjung dan Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah dengan Desa Selaup, Desa Nanga Dua dan Desa Batu tiga Kecamatan Bunut Hulu Nomor : 135.4/BA04/SETDA/PEM-A tanggal 5 Agustus tahun 2020
KETENTUAN UMUM; RUANG LINGKUP; PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KECAMATAN; KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2020.
8 HALAMAN PERATURAN & 3 HALAMAN LAMPIRAN
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 100 Tahun 2020
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 100, BD.2020/NO.100, LL KAB. KAPUAS HULU : 13 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS ANTARA KECAMATAN HULU GURUNG DENGAN KECAMATAN PENGKADAN KABUPATEN KAPUAS HULU
ABSTRAK:
Bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum batas wilayah kerja Camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Antara Kecamatan Hulu Gurung dengan Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2005; Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 14 Tahun 2017; Peraturan Bupati Kapuas Hulu nomor 15 Tahun 2017; Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 21 Tahun 2017; Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 23 Tahun 2017; Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 75 Tahun 2017
KETENTUAN UMUM; RUANG LINGKUP; PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KECAMATAN; KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2020.
9 HALAMAN PERATURAN & 4 HALAMAN LAMPIRAN
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
