Pencarian Peraturan

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2016/No.15

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemenuhan layanan dasar pendidikan bagi anak usia dini secara berkualitas, terukur, sistemik, holistik dan integratif; b. bahwa program pendidikan anak usia dini harus mampu menjamin terlayaninya anak usia dini mendapatkan akses dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan secara mudah dan berkualitas secara berkesinambungan dan berkelanjutan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik- Integratif; 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 07); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 11).
1. Ketentuan Umum 2. Fungsi Dan Tujuan 3. Penyelenggaraan 4. Pengelolaan PAUD 5. Hak Dan Kewajiban 6. pendanaan PAUD 7. Pembinaan Dan Pengawasan 8. Evaluasi 9. Sanksi Administratif 10. Kerja Sama Dan Kemitraan Pendidikan 11. Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
12

PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 105, BD.2016/No.107

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Maros

ABSTRAK:

a. bahwa agar perjalanan dinas dapat · dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan kaidah-kaidah. pengelolaan keuangan daerah yang baik, perlu adanya pedoman pelaksanaannya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam hurufa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Maros.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tk. n di Sulawesi lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomo:r 74, Tam.bah.an Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 1822);. 2. Undang-Undang Nomor· 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia. Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lemtifiniri Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn.or 4400); 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembara.n Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 7. Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara . Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peruba.han Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran .Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 11. Peratu.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Pera.turan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran · Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun · 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Ungkungan Pemerintah Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 01); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 07); 17. Peraturan Bupati Maros Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros (Berl.ta Daerah Kabupaten Maros Tahun 2011 Nomor 46), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Maros Nomor 63 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maros Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 63).
1. KETENTUAN UMUM 2. RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS 3. PRINSIP PERJALANAN DINAS 4. PERJALANAN DINAS 5. BIAYA PERJALANAN DINAS 6. PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS 7. PERTANGGUNGJAWABA BIAYA PERJALANAN DINAS 8. PENGENDALIAN INTERNAL 9. KETENTUAN PERALIHAN 10. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
Peraturan Bupati Maros Nomor 46 Tahun 2011
22

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2016-2021

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 04, LD.2016/No.04

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016-2021

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembanguan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 12.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015- 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 02); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan MEnteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 9); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 01); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maros Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 02); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 4); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Terpadu Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2015 Nomor 2);
1. KETENTUAN UMUM 2. MAKSUD DAN TUJUAN 3. RUANG LINGKUP 4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN 5. PENYUSUNAN DAN PENETAPAN 6. PENGENDALIAN DAN EVALUASI 7. KETENTUAN PERUBAHAN 8. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2016.
9

PENETAPAN TURIKALE MAROS SEBAGAI IBUKOTA KABUPATEN MAROS

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2016/No.10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penetapan Turikale Maros Sebagai Ibukota Kabupaten Maros

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tk. II di Sulawesi, yang menyebutkan bahwa tempat kedudukan Pemerintah Daerah dari Daerah tingkat II Maros di Maros; b. bahwa Turikale adalah salah satu eks distrik tertua di Kabupaten Maros yang telah menunjukkan eksistensinya sebagai pusat pemerintahan sehingga sangat dikenal oleh masyarakat Maros; c. bahwa secara sosial ekonomi, seiring dinamika perkembangan kekinian yang menuntut adanya keakuratan data dan informasi, penyebutan nama Ibukota Kabupaten dapat meningkatkan dan menguatkan posisi Turikale Maros di mata masyarakat, sekaligus mengaktualisasikan identitas daerah di tingkat regional, nasional dan internasional; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penetapan Kota Turikale Maros Sebagai Ibukota Kabupaten Maros.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826).
1. KETENTUAN UMUM 2. PENETAPAN IBUKOTA KABUPATEN 3. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2016.
Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 10 Tahun 2011
3

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 37.1 TAHUN 2013 TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DALAM WILAYAH KABUPATEN MAROS

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2016 NOMOR 43

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 37.1 TAHUN 2013 TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DALAM WILAYAH KABUPATEN MAROS

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Maros Nomor 37.1 Tentang Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Wilayah Kabupaten Maros; Dalam rangka intensifikasi pelaksanaan pendapatan asli daerah khususnya pajak air tanah, maka dianggap perlu melakukan penyesuain tarif pajak air tanah; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maros Nomor 37.1 Tahun 2013 tentang Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Wilayah Kabupaten Maros.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tk. II di Sulawesi; 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa; 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pajak Tanah; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros; 19. Peraturan Bupati Maros 24.1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maros; 20. Peraturan Bupati Maros Nomor 37.1 Tahun 2013 tentang Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Wilayah Kabupaten Maros;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pasal I Ketentuan Lampiran ayat (4) Pasal 2 dalam Peraturan Bupati Maros Nomor 37.1 Tahun 2013 tentang Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Wilayah Kabupaten Maros ( Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2013 Nomor 37.1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 2 (1) Nilai Perolehan Air Tanah dihitung berdasarkan perkalian antara volume pemakaian air tanah dengan harga dasar air tanah. (2) Harga dasar air tanah bersifat progresif tergantung pada volume pemakaian air tanah. (3) Volume pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan : a. meter, air, atau b. Perkalian antara kapasitas mesin pompa dengan waktu pengambilan air tanah dalam waktu 1 (satu) bulan. (4) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2016.
6

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 07, LD.2016/No.07

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maros.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114).
1. KETENTUAN UMUM 2. ASAS 3. PRINSIP 4. PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH 5. TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 6. UNIT PELAKSANA TEKNIS 7. STAF AHLI BUPATI 8. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN 9. KETENTUAN PERALIHAN 10. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2016.
Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 04 Tahun 2013
24

SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2016/No.14

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

ABSTRAK:

a. bahwa pembangunan pendidikan nasional di daerah merupakan upaya terencana, terarah dan berkesinambungan dalam meningkatkan kapasitas daerah untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, beretos kerja tinggi, demokratis dan bertanggungjawab sesuai dengan fungsi b. dan tujuan pendidikan nasional; bahwa penyelenggaraan pendidikan di daerah harus dapat menjamin kepastian setiap warga masyarakat memperoleh layanan prima pendidikan yang berkualitas dan tersedia merata, terjangkau, setara, sesuai kebutuhan serta berdaya saing untuk menghadapi tantangan dan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global; c. bahwa penyelenggaraan pendidikan nasional di daerah merupakan urusan wajib yang menjadi tanggungjawab dan kewenangan pemerintah daerah, maka perlu pengaturan untuk memberikan jaminan kepastian hukum penyelenggaraan pendidikan bagi setiap warga masyarakat tanpa diskriminasi. d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Maros;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubahn dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah, sebagaimanan telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah; 19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru; 20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah; 21. Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya; 22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan; 23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasionar Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota; 24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Menjadi Kepala Sekolah/Madrasah; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 07).
1. KETENTUAN UMUM 2. FUNGSI DAN TUJUAN 3. PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 4. HAK DAN KEWAJIBAN 5. JALUR, JENIS, DAN JENJANG PEDIDIKAN 6. PENGELOLAAN PENDIDIKAN 7. KURIKULUM 8. BAHASA PENGANTAR 9. PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 10. PRASARANA DAN SARANA 11. EVALUASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI 12. PENDANAAN 13. PEMBUKAAN, PENAMBAHAN, PENGGABUNGAN, DAN PENUTUPAN LEMBAGA PENDIDIKAN 14. PENJAMINAN MUTU 15. PERAN SERTA MASYARAKAT 16. KERJASAMA 17. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 18. SANKSI ADMINISTRASI 19. PENYIDIKAN 20. KETENTUAN PIDANA 21.KETENTUAN PERALIHAN 22. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
44

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2016

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 05, BD.2016/No.05

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maros Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka memenuhi dan mengakomodir beberapa kegiatan serta memenuhi aspek kepatutan standar biaya masukan, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Bupati Maros Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Masukan Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2016; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maros Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2016.
1. Undang-UndangNomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5155); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 455); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 01); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 7); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2009 Nomor 02).
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAROS 40 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2016. Pasal I Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Bupati Maros Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Masukan Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2015 Nomor 41), beberapa ketentuan dalam lampiran I dan Lampiran II dihapus dan diubah, yakni : 1. Ketentuan Nomor Urut 1 angka 9 pada Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada Nomor urut 1 angka 1.9 dalam lampiran I Peraturan Bupati ini. 2. Ketentuan Nomor Urut 4 pada Lampiran I ditambahkan pada angka 4.6, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada Nomor Urut 4 Angka 4.6 dalam lampiran I Peraturan Bupati ini. 3. Ketentuan Nomor Urut 14 angka 14.2 pada Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada Nomor Urut 14 angka 14.2 dalam lampiran I Peraturan Bupati ini. 4. Ketentuan Nomor Urut 18 angka 18.1 pada Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran I Nomor Urut 18 Peraturan Bupati ini. 5. Diantara Nomor Urut 37 dan Nomor Urut 38 pada Lampiran I disisipkan 1 (satu) Nomor Urut yakni Nomor Urut 37.a, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada Nomor Urut 37.a dalam lampiran I Peraturan Bupati ini. 6. Ketentuan Nomor Urut 40 pada Lampiran I dihapus. 7. Ketentuan Nomor Urut 41 pada Lampiran I dihapus. 8. Ketentuan Nomor Urut 42 pada Lampiran I dihapus. 9. Ketentuan Nomor Urut 43 pada Lampiran I dihapus. 10. Ketentuan Penjelasan Nomor Urut 1 angka 1.2 huruf c pada Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada Nomor Urut 1 angka 1.2 huruf c dalam lampiran I Peraturan Bupati ini. 11. Ketentuan Penjelasan Nomor Urut 3 pada Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada Nomor Urut 3 dalam lampiran I Peraturan Bupati ini. 12. Ketentuan Nomor Urut 11 angka 11.4 pada Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada Nomor Urut 11 angka 11.4 dalam lampiran I Peraturan Bupati ini. 13. Ketentuan Penjelasan Nomor Urut 26 angka 26.1 dan angka 26.2 pada Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran I Nomor Urut 26 angka 26.1 dan angka 26.2 Peraturan Bupati ini. 14. Ketentuan Nomor Urut 4 pada Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada nomor urut 4 dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. 15. Ketentuan Nomor Urut 12 pada Lampiran II dihapus. 16. Ketentuan Nomor Urut 13 pada Lampiran II dihapus. 17. Ketentuan Nomor Urut 14 pada Lampiran II dihapus. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016.
25

PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 06, BD.2016/No.06

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Maros

ABSTRAK:

a.bahwa agar perjalanan . dinas dapat' dilaksanakan dengan tertib,. efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah yang baik, perlu adanya pedoman pelaksanaannya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan . Perjalanan Dinas Pemerinta.h Kabupaten Maros.
1. Undang-Undang . Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah · - Daerah Tk. II di· Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822}; 2 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang · Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran .Negara Republik Indonesia .Nomor 428.6); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran · Negara.Repubtik lndcinesia Nomor 4355); · 5. Undang-Undang Nomor 5 . Tahun 2014 tentang Apa.ratµr Sipil Negara {Lembaran Negara Republik '::IP:�<>nesia . ':rahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran : ':: N��;ik��tihliic_�94�i,.��· Nomor 5494); ,·, a, •. -·· •. ,. . ,·· .::: ·i · 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tent.ang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 01); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 10 Tahu 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 10); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 20); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 12 Nomor 11); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 12 Nomor 12); 21. Peraturan Bupati Maros Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2011 Nomor 46), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Maros Nomor 63 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maros Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros (Berita · Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 63).
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS PEMERINTA,H KABUPATEN MAROS. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Maros. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelak:sanaan urusan pamerintahan yang menjadi kewenangan daerah otononm. 3. Bupati adalah Bupati Maros. 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Maras. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maras. 6. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maros. 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maras. 8. Asisten adalah Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Maras. 9. Staf Ahli adalah Staf Ahli Kabupaten Maras. 10. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Maras. 11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maras selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang terdiri dari Sekretariat Daerah / Sekretariat DPRD / Badan / Dinas / Kantor. 12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kabupaten Maras. 13. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kabupaten Maros. 14. Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Tenaga Non PNS adalah tenaga kerja dengan perjanjian kontrak yang dipekerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Maros dalam batas waktu tertentu. 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros. 16. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas melewati batas Kabupaten Maros dan/atau dalam daerah dari tempat kedudukan semula ke tempat yang dituju, untuk melaksanakan tugas kedinasan dan kembali ke tempat kedudukan semula. 1 7. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan di dalam wilayah Kabupaten Maras. 18. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan ke luar wilayah Kabupaten Maras. 19. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dan I atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 20. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. 21. Surat Perintah Togas yang selanjutnya disingkat SPT dan Surat Perintah yang selanjutnya disingkat SP adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, tenaga non PNS yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai dasar melakukan perjalanan dinas. 22. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas. 23. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus. 24. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah. 25. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan rii1 berdasarkan ketentuan. 26. Tempat kedudukan adalah lokasi kantor SKPD. BAB II RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS Pasal 2 ( 1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas di Kabupaten Maros yang anggarannya bersumber dari APBD. (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh: a. Bupati; b. Wakil Bupati; c. pimpinan dan anggota DPRD; d. PNS dan CPNS; dan e. tenaga Non PNS. BABm PRINSIP PERJALANAN DINAS Pasal 3 Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut: a. selektif, yaitu hanya dilakukan untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan; b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD; c. efisiensi penggunaaan belanja daerah dengan memperhatikan frekuensi dan jumlah harinya dibatasi; dan d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas BAB IV PERJALANAN DINAS Pasal 4 ( 1) Perjalanan dinas merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan: kembali ke tempat kedudukan semula dalam rangka: a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatannya; b. mengikuti rapat, seminar, bimbingan teknis, sosialisasi, work shop dan kegiatan lain yang sejenis ; atau c. mengikuti pendidikan dan pelatihan. (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal : a. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas / ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan; b. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan; c. menghadiri panggilan Penyidik Hukum berkaitan dengan tugas kedinasannya. d. untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri; e. harus memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu / karena melakukan tugasnya; f. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan; dan g. menjemput / mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara / Pimpinan dan Anggota DPRD / pegawai negeri sipil yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas. Pasal 5 ( 1) Perjalanan dinas oleh Pelaksana SPD dilakukan sesuai perintah atasan Pelaksana SPD yang tertuang dalam SPr/SP. (2) SPT/SP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh: a. Bupati/Wakil Bupati untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Kepala SKPD; b. Ketua/Wakil Ketua DPRD untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD; c. Sekretaris Daerah untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Asisten Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati dan Kepala Bagaian Sekretariat Daerah; dan d. Atasan langsung untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh pelaksana SPD pada SKPD berkenan. (3) SPT/SP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat diterbitkan oleh Asisten Sekretaris Daerah apabila Sekretaris Daerah berhalangan. (4) Kewenangan penerbitan SPT/SP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk dengan surat pendelegasian tertulis. (5) SPT/SP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut: a. Pemberi Tugas; b. Pelaksana Tugas; c. tujuan pelaksanaan tugas; d. jangka waktu pelaksanaan tugas. (6) Bentuk SPT dan SP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berpedoman pada Peraturan Bupati Maros yang mengatur Pedoman Tata Naekah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros. (7) SPr /SP dimaksud menjadi dasar penerbitan SPD. (8) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibuat sesuai format sebagaimana dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BABV BIAYA PERJALANAN DllfAS Bagian Kesatu Jenis Biaya Perjalanan Dinas Pasal 6 (1) Perjalanan dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut: a. uang harian; b. uang makan c. biaya transport luar daerah; d. biaya penginapan. (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sudah termasuk biaya transport lokal. (3) Uang makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sesuai kebutuhan berdasarkan jumlah hari pelaksanaan perjalanan dinas. (4) Biaya transport luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan untuk pelaksanaan perjalanan dinas di luar daerah yang tidak menggunakan kendaraan operasional dinas. (5) Biaya transport luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas: a. biaya transport perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan, termasuk biaya pergi pulang menuju terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan; dan b. biaya yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan. (6) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap : a. di Hotel; atau b. di tempat penginapan lainnya. (7) Format rincian biaya perjalanan dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 7 Komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebagaimana tercantum. dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Bagian Kedua Penggolongan Perjalanan Dinas Pasal 8 Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1) digolongkan sebagai berikut: a. untuk Bupati dan Wakil Bupati; b. untuk Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah; c. untuk Anggota DPRD dan Pejabat Eselon lib; d. untuk Pejabat Eselon III, PNS Fungsional Golongan IV; e. untuk Pejabat Eselon IV, PNS Fungsional Golongan III; dan f. untuk staf (PNS, CPNS, Tenaga Non PNS). Bagian Ketiga Ketentuan Pemberian Biaya Perjalanan Dinas Pasal 9 Pemberian uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. uang harian dibayarkan secara lumpsum; dan b. besaran uang harian yang dibayarkan adalah sesuai dengan ketentuan dalam Standar Biaya yang ditetapkan oleh Bupati dan merupakan batas . tertinggi yang tidak boleh dilampaui. Pasal 10 Pemberian uang makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. uang makan dibayarkan secara lumpsum; dan b. besaran uang makan yang dibayarkan adalah sesuai dengan ketentuan dalam Standar Biaya yang ditetapkan oleh Bupati dan merupakan batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui. Pasal 11 Pemberian biaya transport luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. biaya Transport luar daerah dibayarkan sesuai dengan biaya riil dengan memperhatikan ketentuan batas tertinggi dalam standar biaya yang ditetapkan oleh Bupati; b. fasilitas transport pelaksana SPD luar daerah harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. c. dalam menentukan penggunaan fasilitas transport luar daerah, PA/KPA agar memperhatikan efisiensi keuangan, kemendesakan dan efektifitas pelaksanaan kegiatan. Pasal 12 Pemberian biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : a. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil dengan memperhatikan ketentuan batas tertinggi dalam standar biaya yang di tetapkan oleh Bupati; b. dalam hal pelaksana SPD mempergunakan penginapan dengan biaya -melebihi -standar -biaya yang -ditetapkan, maka kepada -pelaksana SPD tersebut hanya dapat dibayarkan sebesar batas tertinggi sebagaimana diatur dalam standar biaya tersebut; c. dalam hal pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan berlaku ketentuan sebagai berikut: 1. pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30 o/o (tiga puluh persen) dari tarif hotel di tempat tujuan sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan eleh Bupati; dan 2. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibayarkan -seeasa lu,npsum. Pasal 13 (1) Biaya perjalanan dinas untuk mengikuti rapat, seminar, bimbingan teknis, -soeialiseei, work -shep -dan -kegiatan -lain yang -sej€nis -sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan mengikuti diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh panitia penyelenggara. (2) Dalam hal biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya perjalanan dinas dimaksud dibebankan pada DPA SKPD pelaksana SPD. (3) Panitia penyelenggara kegiatan menyampaikan pemberitahuan mengenai -pembebanan biaya perjalanan -dinas -sebagaanana dimaksud pada ayat ·( 1-) dan ayat (2) dalam surat/undangan mengikuti kegiatan. Pasal 14 Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum atau sesudah perjalanan dinas dilaksanakan. Pasai 15 Biaya perjalanan dinas dibebankan pada DPA SKPD. BAB VI .PELAKSANAAX .DAil P.ROSBDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS Paul 16 Pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA SKPD berkenan. Pasal 17 (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui mekanisme Uan� Persediaan (UP) dan / atau mekanisme Pembayaran Langsung (LS). (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme UP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan memberikan uang muka kepada pelaksana SPD oleh Bendahara Pengeluaran. (3) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari PA/KPA dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: a. SPT/SP; b. fotocopy SPD; c. kuitansi tanda terima uang muka; dan d. rincian perkiraan biaya perjalanan dinas. Pasal 18 ( 1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan perjalanan dinas dibebankan pada DPA SKPD pemberi SPD. (2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. surat pemyataan pembatalan tugas perjalanan dinas dari pejabat penerbit SPT /ST;dan b. pemyataan / tanda bukti besaran pengembalian biaya transport dan/ atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PA/KPA. (3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/ refund. BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS Pasal 19 (1) Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas kepada PA/KPA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan. (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dengan melampirkan : a. SPT/SP yang sah/asli; b. SPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas; c. bukti pembelian tiket dan pembayaran lainnya; d. bukti potongan tiket/boarding pass; e. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya y�g dikeluarkan oleh hotel/penginapan/penyediajasa penginapan; dan f. untuk perjalanan dinas yang menggunakan jasa event organizer, . selain melampirkan · bukti pembelian tiket dan bukti pembayaran .' hotel, diwajibkan pula melampirkan kontrak/ perjanjian kerjasama. (3) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi angkutan darat dari tempat kedudukan ke bandara keberangkatan dan dari bandara kedatangan ke tempat tujuan pergi pulang dan/atau bukti pengeluaran penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf e tidak diperoleh atau hilang, maka pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dapat menggunakan daftar pengeluaran rill sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 20 (1) PA/KPA melakukan Perhitungan Rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran. (2) PA/KPA berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biayabiaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran. (3) PA/KPA mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran sebagai bahan pertanggungjawaban. Pasal 21 Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (mark up) dan/ atau perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah, bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan sesuai peraturan perudang-undangan yang berlaku. BAB VIII PENGENDALIAN INTERNAL Pasal 22 ( 1) Kepala SKPD menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan perjalanan dinas. (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Perundang-undangan. BABIX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 23 (1) Pejabat penerbit SPf/SP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat memerintahkan pihak lain di luar ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) untuk melakukan perjalanan dinas. (2) Penggolongan terhadap pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditentukan oleh PA/KPA dengan mempertimbangkan tingkat __ pendidikan/kepatutan/tugas yang bertugas. pasal 24 : Ketentuan mengenai besaran uang harian,uang makan,biaya transport luar daerah dan biaya penginapan untukpelaksanaan perjalanan dinas mengacu pada standar biaya perjalanan dinas yang diatur dengan keputusan bupati BABX KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati yang mengatur hal yang sama dan Lampiran Peraturan Bupati Maros Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros yang mengatur format Surat Perintah Perjalanan Dinas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 26 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
19

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2016

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT