Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Banjar tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2020.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 74 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem dan Prosedur Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
ABSTRAK:
Dalam rangka efektifitas pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan desa, maka diperlukan sistem dan prosedur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Banjar. Peraturan Bupati Banjar Nomor 88 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 30 Tahun 2014; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 18 Tahun 2016; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 90 Tahun 2019; Perda Kab. Banjar Nomor 13 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Sistem dan Prosedur Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, yang memuat Ketentuan Umum; Sistem Pengawasan; Prosedur Pengawasan; Tindak Lanjut dan Pemantauan; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2020.
Mencabut Peraturan Bupati Banjar Nomor 88 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Banjar
18 halaman; Lampiran 1 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 75 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
Untuk mendukung kelancaran pelaksaaan pencairan dana desa, bantuan bagi hasil pajak dan retribusi daerah, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan/atau bantuan keuangan dari APBD kabupaten perlu melakukan perubahan atas Perbup Banjar Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pengeloaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 43 Tahun 2014; PP Nomor 60 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 17 Tahun 2018; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 111 Tahun 2014; Permendagri Nomor 114 Tahun 2014; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Permendagri Nomor 84 Tahun 2015; Permendagri Nomor 1 Tahun 2016; Permendagri Nomor 44 Tahun 2016; Permendagri Nomor 46 Tahun 2016; Permendagri Nomor 47 Tahun 2016; Permendagri Nomor 18 Tahun 2018; Permendagri Nomor 20 Tahun 2018; Permenkeu Nomor 193/PMK.07/2018; Perda Kab. Banjar Nomor 1 Tahun 2017; Perbup Banjar Nomor 118 Tahun 2017; Perbup Banjar Nomor 35 Tahun 2019.
Ketentuan ayat (6) Pasal 80 Peraturan Bupati Banjar Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa diubah yaitu terkait Syarat pencairan Anggaran bagi Pemerintah Desa yaitu ebagai berikut :
a. Pencairan Dana Desa disalurkan secara bertahap pada tahun anggaran
berjalan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri yang berlaku.
b. Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD), BHPRD disalurkan dengan berpedoman
pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi
Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa.
c. Pencairan bantuan keuangan dari APBD provinsi dan/atau bantuan
keuangan dari APBD kabupaten disalurkan sekaligus pada tahun anggaran
berjalan dengan persyaratan yang diatur oleh pihak pemberi bantuan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Mengubah Peraturan Bupati Banjar Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 76 Tahun 2020
PERBUP Kab. Banjar No. 64 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa
ABSTRAK:
Dalam rangka mendukung kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi dana desa, bagi hasil pajak daerah
dan retribusi daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Agar pengelolaan alokasi dana desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa dapat berdaya guna dan berhasil guna secara optimal, maka dipandang perlu menetapkan
Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 6 Tahun 2014; PP Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 43 Tahun 2014; PP Nomor 60 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 111 Tahun 2014; Permendagri Nomor 114 Tahun 2014; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Permendagri Nomor 84 Tahun 2015; Permendagri Nomor 44 Tahun 2016; Permendagri Nomor 46 Tahun 2016; Permendagri Nomor 47 Tahun 2016; Permendagri Nomor 20 Tahun 2018; Perda Kab. Banjar Nomor 13 Tahun 2016; Perda Kab. Banjar Nomor 1 Tahun 2017; Perbup Banjar Nomor 118 Tahun 2017; Perbup Banjar Nomor 35 Tahun 2019; Perbup Nomor 63 Tahun 2019; Perbup Nomor 57 Tahun 2019.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi
Daerah Kepada Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 64 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa kembali diubah yaitu Ketentuan Pasal 6 terkait besaran ADD untuk setiap Desa; Ketentuan Pasal 7 terkait penetapan Besarnya persentase antara ADD Merata dan ADD Proporsional serta besaran ADD Biaya Pemilihan Pambakal; Ketentuan Pasal 8 terkait cara penghitungan Besaran ADD Proporsional setiap Desa; Ketentuan Pasal 19 terkait penggunaan ADD, BHPD dan Retribusi Daerah kepada Desa; Ketentuan Pasal 20 terkait pengajukan permohonan pengajuan pencairan dana anggaran Desa; serta Lampiran Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah Kepada Desasebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun
2019 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desditambahkan Lampiran huruf E sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
12 halaman; Lampiran 1 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 77 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya pada Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura
ABSTRAK:
Dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura dan meningkatkan kinerja serta kesejahteraan pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura perlu melakukan Perubahan Peraturan Bupati Banjar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar tentang Perubahan Peraturan Bupati Banjar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 27 Tahun 2014; PP Nomor 2 Tahun 2018; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Permendagri Nomor 19 Tahun 2016; Permendagri Nomor 79 Tahun 2018; Permendagri Nomor 33 Tahun 2019; Permenkeu Nomor 78/PMK.02/2019; Perda Kab. Banjar Nomor 01 Tahun 2011; Perda Banjar Nomor 13 Tahun 2016; Perbup Banjar Nomor 2 Tahun 2020; Perbup Banjar Nomor 35 Tahun 2020.
Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Banjar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Biaya pada Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Mengubah Peraturan Bupati Banjar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Biaya pada Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura
9 halaman; Lampiran 5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 78 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2021.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 43 Tahun 2014; PP Nomor 60 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perpres Nomor 113 Tahun 2020; Permendagri Nomor 20 Tahun 2018; Permenkeu Nomor 222/PMK.07/2020; Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020; Perda Kab. Banjar Nomor 1 Tahun 2017; Perda Kab. Banjar Nomor 7 Tahun 2020; Perbup Banjar Nomor 15 Tahun 2018; Perbup Banjar Nomor 52 Tahun 2018; Perbup Banjar Nomor 35 Tahun 2019; Perbup Banjar Nomor 57 Tahun 2020; Perbup Banjar Nomor 68 Tahun 2020; Perbup Banjar Nomor 73 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2021, yang memuat: Ketentuan Umum; Tata Cara Penghitungan Dan Penetapan Rincian Dana Desa; Penyaluran Dana Desa; Prioritas Penggunaan Dana Desa; Publikasi Dan Pelaporan Dana Desa; Pemantauan dan Evaluasi; Sanksi; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Pambakal melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun
Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD dengan DPMD paling lambat
akhir bulan Juni 2021.
44 halaman; lampiran 25 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 79 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan
ABSTRAK:
Kegiatan pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan daerah harus dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditentukan sehingga perlu
dilakukan pemantauan terhadap pencapaian kebijakan daerah dalam kegiatan pembangunan dengan melakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan. Dalam rangka melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan yang
dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar diperlukan pedoman dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kegiatan
pembangunan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar tentang Pengendalian dan Evalusi Kegiatan Pembangunan.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 39 Tahun 2006; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Permendagri Nomor 86 Tahun 2017; Permendagri Nomor 56 Tahun 2019; Perda Kab. Banjar Nomor 13 Tahun 2016; Perbup Banjar Nomor 73 Tahun 2019; Perbup Banjar Nomor 74 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan, yang memuat Ketentuan Umum; Pengendalian; Evaluasi; Pembiayaan; dan Penutup.
Ruang lingkup Pengendalian Kegiatan Pembangunan meliputi: a. Kriteria pengendalian; dan b. Tahapan Pengendalian kegiatan pembangunan yang terdiri dari: 1. Pengendalian internal Perangkat Daerah; 2. Pengendalian Eksternal Perangkat Daerah; 3. Pelaporan; dan 4. Tindak lanjut pengendalian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
13 halaman; Lampiran 3 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
