Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara
ABSTRAK:
Dalam rangka pengendalian gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, perlu dibentuk suatu pedoman bagi aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Prinsip, Maksud dan Tujuan, Penolakan dan Pelaporan Gratifikasi, Unit Pengendalian Gratifikasi, Pengawasan, Perlindungan Pelapor Gratifikasi, Sanksi, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2017.
16 Halaman; Lampiran : 1 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 27 Tahun 2017
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas peraturan Bupati kayong Utara Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
Dengan tidak dibentuknya Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sumber daya mineral, maka tidak ada lagi petugas pemungut pembantu Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah pada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sumber daya mineral. Pemberian insentif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 21 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan penyesuaian kembali.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 .
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 16A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2017.
4 Halaman; Lampiran : 1 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 25 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Pada Pemerintah Kabupaten Kayong Utara
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara, Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Dalam rangka untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia secara efektif, efesien, dan akuntabel perlu menetapkan pedoman dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang disampaikan kepada Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016, Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016, Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2010.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Sistematika, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2017.
6 Halaman; Lampiran : 15 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 23 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Roadmap Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017-2021
ABSTRAK:
Untuk menentukan Program Pendidikan Dasar yang terukur melalui pencapaian kapasitas Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten Kayong Utara serta adanya pengakuan Bantuan Hibah Uni Eropa melalui Asian Development Bank (ADB) maka perlu menyusun Roadmap Peningkatan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar. Roadmap Peningkatan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar menunjukan capaian SPM Pendidikan Dasar yang menjadi dokumen yang sah yang juga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07/2012, Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2014.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2017.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 22 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor ... Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 19 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 8 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2016.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2017.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 21 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kayong Utara
ABSTRAK:
Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian kembali nomenklatur perangkat daerah dalam Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 28 Tahun 2016 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kayong Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016, Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 32 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Pasal 6 ayat (1).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2017.
3 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 20 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak
ABSTRAK:
Perkawinan pada usia anak akan berakibat pada kesehatan ibu dan anak, psikologis anak, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia, karena itu perlu upaya-upaya pencegahan terjadinya perkawinan pada usia anak dalam rangka perlindungan anak. Dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak secara efektif dan optimal maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 13 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup, Upaya Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak, Penguatan Kelembagaan, Upaya Pendampingan dan Pemberdayaan, Pengaduan, Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak, Monitoring dan Evaluasi, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2017.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 19 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tarif Retribusi Penyeberangan Di Air Pada Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Retribusi Penyeberangan Di Air
ABSTRAK:
Tarif retribusi penyeberangan di air sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Penyeberangan di Air, sudah tidak sesuai lagi dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi kembali. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Penyeberangan Di Air, Perubahan tarif sebagai tindak lanjut dari peninjauan tarif ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, Undang-Undangn Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Tarif Retribusi Penyebrangan di Air.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2017.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 18 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Perizinan Usaha Perkebunan
ABSTRAK:
Usaha dibidang perkebunan telah memberikan manfaat bagi penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu didukung kebijakan dalam pengurusan perizinan dibidang usaha perkebunan. Untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada Pemerintah Daerah dan pelaku usaha dibidang perkebunan diperlukan pengaturan tentang tata cara perizinan usaha perkebunan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Jenis dan Perizinan Usaha Perkebunan, Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Izin Usaha Perkebunan, Kemitraan, Perubahan Luas Lahan, Jenis Tanaman, dan/atau Perubahan Kapasitas Pengolahan, serta Diversifikasi Usaha, Kewajiban Perusahaan Perkebunan, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2017.
21 Halaman; Lampiran : 31 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 17 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
ABSTRAK:
Dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya hidup sehat, perlu melaksanakan pemicuan dengan gerakan masiv kepada seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Kayong Utara. Untuk memperkuat upaya perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar, Pemerintah Daerah perlu mengatur penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69/Menkes/ Per/IX/2011, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Tujuan dan Sasaran, Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, Tanggungjawab dan Peran Pemerintah Daerah, Strategi dan Tahapan Penyelenggaraan, Verifikasi, Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2017.
12 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
