Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penatausahaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133
Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2
Tahun 2018 ten tang Pengelolaan Barang Milik Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Penatausahaan Barang Milik Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun
2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun
2021; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 58 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Objek dan Pelaksana
Bab III Pembukuan
Bab IV Inventarisasi
Bab V Pelaporan
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2022.
1316 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 68 Tahun 2021
Administrasi dan Tata Usaha NegaraKepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Grobogan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Grobogan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan
penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi
pemerintah, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata
kerja Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten
Grobogan; bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur
Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk
Penyederhanaan Birokrasi, perubahan organisasi pada
Instansi Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota hasil
Penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh
kepala daerah sesuai ketentuan perundang-undangan; bahwa Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok,
Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas
Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Grobogan
dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan
peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan
dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Daerah
Kabupaten Grobogan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kedudukan
Bab III Susunan Organisasi
Bab IV Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan
Bab V Tata Kerja
Bab VI Kepegawaian
Bab VII Ketentuan Lain-Lain
Bab VIII Ketentuan Peralihan
Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2021.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2016 dicabut.
50 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 68 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas proses penyelesaian
perubahan status hukum hak atas tanah kas desa, serta untuk
menampung dinamika peraturan perundang-undangan dan
kebutuhan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan asset
desa, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati
Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset
Desa perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun
2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penghapusan ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Pasal 3, perubahan Pasal 32, Pasal 54, Pasal 57.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 diubah.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 69 Tahun 2021
Administrasi dan Tata Usaha NegaraKepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan
penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi
pemerintah, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata
kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan; bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur
Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk
Penyederhanaan Birokrasi, perubahan organisasi pada
Instansi Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota hasil
Penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh
kepala daerah sesuai ketentuan perundang-undangan; bahwa Peraturan Bupati Grobogan Nomor 58 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok,
Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 24
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Grobogan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas
Jabatan dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Grobogan dipandang sudah tidak sesuai dengan
perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga
perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kedudukan
Bab III Susunan Organisasi
Bab IV Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan
Bab V UPTD
Bab VI Kelompok Jabatan Fungsional
Bab VII Tata Kerja
Bab VIII Kepegawaian
Bab IX Ketentuan Lain-Lain
Bab X Ketentuan Peralihan
Bab XI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2021.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 58 Tahun 2016 dicabut.
72 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 69 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari sektor Pajak Daerah khususnya Pajak Reklame, dipandang perlu melakukan intensifikasi pemungutan Pajak Reklame, bahwa guna memberikan dasar hukum dalam upaya intensifikasi pemungutan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk mengakomodasi perkembangan peraturan perundang-undangan, maka Perbup Grobogan Nomor 54 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU no 13 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; Perad Kab Grobogan No 6 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada ayat (2) dan ayat (3) Pasal 3, Judul Bagian Ketiga BAB III, ayat (4) pasal 8, Pasal 10, ayat (2) Pasal 11, ayat (2) Pasal 12, ayat (1) Pasal 14, ayat (1) dan ayat (4) Pasal 16, ayat (1) dan ayat (2) Pasal 17, Pasal 19, penyisipan Pasal 20a dan Pasal 20b, ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) Pasal 21, Pasal 22, ayat (1) dan ayat (3) Pasal 23, ayat (2) Pasal 25, ayat (1) dan ayat (3) Pasal 26, ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (9) Pasal 27, ayat (3) Pasal 30, ayat (1) Pasal 31, Pasal 32.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun 2014 diubah.
28 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 69 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kab Grobogan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan penilaian yang dilakukan appraisal/penilai terhadap tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi DPRD Kab Grobogan, terdapat perubahan besaran kedua tunjangan dimaksud; bahwa untuk menyesuaikan besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi DPRD Kab Grobogan sesuai dengan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kab Grobogan No 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD perlu disesuaikan kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan Kedua atas Perbup Grobogan No 38 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Grobgan No 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 23 Tahun 2014; UU No 11 Tahun 2020; PP No 18 Tahun 2017; Perda Kab Grobogan No 8 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada ayat (1) Pasal 17 dan penyisipan ayat (3a) pada Pasal 17, perubahan pada ayat (1) Pasal 19 dan penyisipan ayat (1a) pada Pasal 19.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 69 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa Pemerintah Kabupaten Grobogan sebagai bagian dari
Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia wajib
mendukung terwujudnya pemajuan kesejahteraan umum sebagai
salah satu tujuan berbangsa dan bernegara melalui
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan
akuntabel; bahwa agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat
berlangsung secara efektif, efisien dan akuntabel perlu dilakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan oleh Perangkat Daerah; bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun
2023, serta untuk memberikan pedoman bagi Aparat Pengawasan
Internal Pemerintah dalam melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di
Kabupaten Grobogan, perlu disusun regulasi sebagai landasan
hukum dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
pemerin tahan; bahwa berdasarkan pertimbangarr sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Grobogan
Tahun 2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 yang meliputi fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko , sasaran Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah; dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2023. Uraian Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2022.
21 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 70 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan
Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan;
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun
2016; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 71 Tahun 2016; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 75 Tahun 2016; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 60 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 62 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 63 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 68 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 69 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 70 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 71 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 73 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 74 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 75 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 76 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 77 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 78 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 79 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 80 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 81 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 82 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 83 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 85 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 90 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 91 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 92 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 93 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 95 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 96 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 97 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Nilai dan Kelas Jabatan yang digunakan sebagai dasar penyusunan/penyempurnaan peta Jabatan, penyusunan/penyempurnaan struktur organisasi, pengangkatan pegawai dalam Jabatan, analisis Jabatan, analisis beban kerja, penyusunan formasi, perumusan pengembangan pegawai, mutasi dan redistribusi pegawai serta pemberian tunjangan kinerja. Nilai dan Kelas Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Groboogan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2022.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 41 Tahun 2019 dicabut.
59 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 70 Tahun 2021
Administrasi dan Tata Usaha NegaraKepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan
penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi
pemerintah, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata
kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Grobogan; bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur
Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk
Penyederhanaan Birokrasi, perubahan organisasi pada
Instansi Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota hasil
Penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh
kepala daerah sesuai ketentuan perundang-undangan; bahwa Peraturan Bupati Grobogan Nomor 59 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok,
Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan
dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan
peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan
dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Grobogan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kedudukan
Bab III Susunan Organisasi
Bab IV Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan
Bab V Tata Kerja
Bab VI Kepegawaian
Bab VII Ketentuan Lain-Lain
Bab VIII Ketentuan Peralihan
Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2021.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 59 Tahun 2016 dicabut.
54 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 71 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Pertanian dan Peternakan Terpadu Subur Makmur Sejati Kecamatan Toroh Tahun 2018-2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal. dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Kawaaan Perdesaan Pertanian dan Petenakan Terpadu Subur Makmur Sejati Kecamatan Toroh Tahun 2018 - 2022.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undo.ng Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pcmerintah Nomor 43 Tabun 2014; Peraturan Menter Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012; Peraturan Bupati Grobogan Nomor l Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini memuat tentang tujuan pembangunan kawasan pedesaan berdasarkan potensi yang dimiliki, rencana pembangunan kawasan perdesaan, penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan, pengendaian dan evaluasi adanya pembangunan kawasan perdesaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2018.
7 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
