Peraturan Bupati (Perbup) NO. 15, BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2024 NOMOR 15
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN
ABSTRAK:
a. bahwa lingkungan merupakan bagian wilayah kelurahan yang dipimpin oleh kepala lingkungan yang bertugas
membantu Lurah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
b. bahwa kepala lingkungan mempunyai peran yang sangat penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
untuk pengurusan administrasi maupun terhadap permasalahan lainnya serta memperkuat pemerintahan di
kelurahan agar mampu menggerakkan masyarakat dan mendorong partisipasinya dalam pembangunan;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum mengenai pengangkatan dan pemberhentian
kepala lingkungan perlu pengaturan secara komperhensif;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penggangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-UndangDasar Negara Republik ndonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Ketentuan Umum,Pengangkatan kepala lingkungan,Pemberhentian kepala lingkungan,Kekosongan jabatan kepala lingkungan,
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2024.
-
-
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana Nomor 14 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 14, BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2024 NOMOR 14
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN SEBELUMNYA UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR KORBAN BENCANA/MUSIBAH
ABSTRAK:
a. bahwa pemberian bantuan sosial merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Jembrana yang bertujuan
untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat
b. bahwa dalam rangka pemberian bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan pemenuhan
kebutuhan dasar untuk korban bencana/musibah agar tepat sasaran dan akuntabel;
c. bahwa Peraturan Bupati Jembrana Nomor 17 Tahun 2017 tentang Santunan dan Bantuan Sosial Perbaikan
Sarana dan Prasarana Perekonomian, Rumah Masyarakat, Fasilitas Umum dan Pemenuhan Kebutuhan
Dasar untuk Korban Bencana di Kabupaten Jembrana,sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan
perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat
Direncanakan Sebelumnya Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana/Musibah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Ketentuan Umum,jenis dan penerimaan,laporan dan pertanggungjawaban,monitoring,evaluasi dan pelaporan,
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2024.
-
-
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 13, BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2024 NOMOR 13
Peraturan Bupati (Perbup) tentang RENCANA KONTINGENSI BENCANA TSUNAMI DIAKIBATKAN GEMPA BUMI MEGATHRUST SUMBA
ABSTRAK:
a. bahwa untuk memberikan pelindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk pelindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang
berlandaskan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa Kabupaten Jembrana secara geologis, hidrologis dan demografis, merupakan daerah rawan bencana gempa bumi
yang berpotensi tsunami, sehingga perlu dilakukan upaya strategis dalam mengantisipasi risiko bencana;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana, dalam rangka penanggulangan kedaruratan bencana dapat dilengkapi dengan penyusunan
rencana kontingensi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Kontingensi Bencana Tsunami diakibatkan Gempa Bumi Megathrust Sumba;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Ketentuan umum,Rencana kontingensi bencana,jangka waktu aktivasi,Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2024.
-
-
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana Nomor 12 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 12, BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2024 NOMOR 12
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEMBERIAN INSENTIF FISKAL KEPADA PELAKU USAHA HIBURAN DISKOTEK, KARAOKE, KELAB MALAM, BAR DAN MANDI UAP/SPA
ABSTRAK:
a. bahwa pajak barang dan jasa tertentu atas jasa kesenian dan hiburan merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Jembrana yang
dipergunakan sebesar-besarnya untuk mewujudkan kesejahteraan, pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
b. bahwa untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif di daerah, mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19
dan untuk mengendalikan inflasi, perlu diberikan insentif fiskal;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (8) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemberian insentif fiskal
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarakan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif
Fiskal Kepada Pelaku Usaha Hiburan Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar dan Mandi Uap/Spa;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023
Ketentuan Umum,Insentif Fiskal Pajak Daerah,Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2024.
-
-
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 11, BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2024 NOMOR 11
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, profesionalisme, dan kinerja perangkat daerah di Kabupaten Jembrana yang rasional, proporsional, efektif, serta efisien demi terwujudnya
visi dan misi pembangunan daerah;
b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah, sehingga Peraturan Bupati Nomor 59 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi
dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor
59 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
9. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021
Peraturan Bupati tentang perubahan,Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2024.
Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021
tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
-
3 Halaman dan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 10, BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2024 NOMOR 10
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mengoptimalkan ide, gagasan inovasi dan kreativitas untuk mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan pelayanan publik,
dan peningkatan potensi sumber daya daerah diperlukan inovasi daerah daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa diperlukan suatu pedoman bagi pemerintahan daerah, aparatur sipil negara di daerah, perguruan tinggi,lembaga penunjang inovasi dan masyarakat dalampelaksanaan inovasi daerah;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum penyelengaraan inovasi daerah, diperlukan suatu pengaturan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan
Inovasi Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018
Ketentuan Umumm,Bentuk dan Kreteria Inovasi,jenis,prosedur,dan metode,Penilaian dan penghargaan,kerjasama dan inovasi,
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2024.
-
-
18 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana Nomor 9 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 9, BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2024 NOMOR 9
Peraturan Bupati (Perbup) tentang HARI KERJA DAN JAM KERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan produktivitas kerja pegawai aparatur sipil negara,meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendorong
profesionalitas dan akuntabilitas, serta meningkatkan disiplin kerja pegawai, perlu dilakukan penyesuaian hari kerja dan jam kerja pegawai aparatur sipil negara di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Jembrana;
b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, maka
Surat Edaran Bupati Nomor 060/1597/ORTAL/2016 tentang Jam Kerja Pegawai sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah
Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Ketentuan Umum,Hari Kerja dan Jam Kerja.Pengendalian dan Pengawasan,Ketentuan Peralihan,Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2024.
-
-
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2024 NOMOR 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN JEMBRANA
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Jembrana maka
dipandang perlu dilakukan percepatan penurunan stunting;
b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Jembrana,sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum
saat ini sehingga perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8
Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Jembrana;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Bupati Nomor 8 Tahun 2023
Keputusan BUpati tentang Perubahan,Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2024.
Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 dalam Peraturan Bupati Nomor 8
Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten
Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2023 Nomor
8)
-
7 Halaman dan Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana Nomor 7 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 7, BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBARANA TAHUN 2024 NOMOR 7
Peraturan Bupati (Perbup) tentang RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MELAYA TAHUN 2024 - 2044
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
menyediakan RDTR dalam bentuk digital dan sesuai Undang-Undang, Pemerintah Daerah wajib menyusun dan standar;
b. bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang, RDTR sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) bahwa RDTR ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota sesuai administrasinya;
c. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana Tahun 2023-2043, ketentuan lebih lanjut mengenai Pusat
Pelayanan Kawasan Perkotaan Melaya diatur dengan RDTR yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati Jembrana tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Melaya Tahun 2024-2044.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021
17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022
18. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022
19. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2023
Ketentuan Umum,ruang lingkup,tujuan penataan WP,rencana struuktur ruang,Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2024.
-
-
85 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana Nomor 6 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2024 NOMOR 6.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan
Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Ketentuan Umum,Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas,Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas,Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2024.
-
-
7 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
