Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Jaya
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasl 5 Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya; bahwa Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Jaya sudah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabuoaten/ Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sehingga perlu diganti.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2016; PERMENDAGRI Nomor 95 Tahun 2016; PERMENDAGRI Nomor 5 Tahun 2017; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 46 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Penetapan; BAB III Organisasi; BAB IV Kelompok Jabatan Fungsional; BAB V Kepegawaian; BAB V Tata Kerja; BAB VII Pembiayaan; BAB VIII Ketentuan Lain-lain; BAB IX Ketentuan Peralihan; BAB X Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 66), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
18 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Jaya Nomor 21 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 63 Tahun 2016 tentang Sususnan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Jaya
ABSTRAK:
Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Mneteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota, perlu dilakukan penyesuaian terhadap nomenklatur, tugas dan fungsi bagian pengadaan barang dan jasa Setdakab Aceh Jaya; bahwa tugas dan fungsi sejretariat daerah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan, kebutuhan dan pemertaaan beban kerja, sehingga Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 63 Tahun 2016 tentang Sususnan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Jaya perlu diubah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2016; PERMENDAGRI Nomor 112 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 63 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 63 Tahun 2016 tentang Sususnan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2019.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Jaya Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 119 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pelaksanaan anggaran yang mengalami penambahan anggaran perlu dilakukan pembayaran mendahului penetapan perubahan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2019; bahwa untuk memenuhi azas efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 119 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2019; bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Gubernur Aceh Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota se Aceh Peruntukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2019.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU NO. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI Nomor 38 Tahun 2018; Peraturan Gubernur Aceh Nomor 18 Tahun 2019; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 119 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 119 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2019.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Jaya Nomor 11 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017-2022
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan dan guna mendukung percepatan pencapaian Universal Acces Tahun 2019 Bidang Air Minum dan Sanitasi maka perlu dilakukan Langkah-langkah dan tindakan yang terarah dalam pelaksanaan program pembangunan yang berkeadilan.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 16 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 18/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 21/PRT/M/2007; PERMENDAGRI Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 16/PRT/M/2008; PERMENDAGRI Nomor 54 Tahun 2010; PERMENDAGRI Nomor 57 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14/PRT/M/2011; PERMENDAGRI Nomor 1 Tahun 2014; Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 566/KPTS/M/2015; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 11 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Peran, Fungsi dan Kedudukan RAD AMPL Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017-2022; BAB III Pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017-2022; BAB IV Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017-2022; BAB V Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2019.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 46 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Jabatan Fungsional Auditor dan Tunjangan Peningkatan Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan disiplin aparatur sipil negara serta meningkatnya tunjangan pengawasan yang menduduki jabatan fungsional auditor di lingkungan Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya, perlu dilakukan perubahan terhadap peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 46 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan untuk Jabatan Fungsional Auditor dan Tunjangan Peningkatan Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 12 Tahun 2017; PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 46 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 46 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Jabatan Fungsional Auditor dan Tunjangan Peningkatan Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya yang memuat besaran tambahan penghasilan jabatan fungsional auditor dan tunjangan peningkatan pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2019.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Besaran dan Pedoman pelaksanaan Alokasi Dana Gampong Dari Dana Perimbangan Setiap Gampong dalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa, Bupati menetapkan besaran alokasi dana gampong untuk setiap gampong.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 43 Tahun 2014; PERMENDAGRI Nomor 111 Tahun 2014; PERMENDAGRI Nomor 114 Tahun 2014; PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2009; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 20 Tahun 2012; Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 41 Tahun 2014; Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 44 Tahun 2014; Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 32 Tahun 2015; Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 34 Tahun 2015; Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 44 Tahun 2015; Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 97 Tahun 2018; Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 119 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 16 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Maksud dan Tujuan ADG; BAB III Prinsip-Prinsip Pengelolaan ADG; BAB IV Pelaksanaan ADG; BAB V Sasaran ADG; BAB VI Penetapan Besaran ADG; BAB VII Mekanisme Pencairan Dana ADG; BAB VIII Pembinaan dan Pengawasan; BAB IX Pelaporan dan Pertanggungjawaban; BAB X Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2019.
15 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Jaya Nomor 8 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap dan untuk melaksanakan ketentuan Diktum KESEMBILAN Keputusan Bersama Menteri Agraria dan tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167 A Tahun 2017 dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, perlu mengatur pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis yang tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014; Peraturan Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018; Keputusan Bersama Menteri Agraria dan tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167 A Tahun 2017 dan Nomor 34 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 5 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Pembiayaan; BAB III Sosialisasi; BAB IV Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2019.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong Dalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian dana desa untuk setiap desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 6 Tahun 2014; PP Nomor 43 Tahun 2014; PP Nomor 60 Tahun 2014; PERPRES Nomor 129 Tahun 2018; PERMENKEU Nomor 50/PMK.07/2017; PERMENKEU Nomor 199/PMK.07/2017; PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 119 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 17 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Penetapan Rincian Dana Gampong; BAB III Penyaluran Dana Gampong; BAB IV Penggunaan Dana Gampong; BAB V Pelaporan Dana Gampong; BAB VI Sanksi; BAB VII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2019.
18 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong
ABSTRAK:
Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tetang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 19 Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong, perlu menetapkan kewenangan Gampong berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 43 Tahun 2014; PERMENDAGRI Nomor 44 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 26 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Maksud dan Tujuan; BAB III Ruang Lingkup; BAB IV Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul; BAB V Kewenangan Lokal Berskala Gampong; BAB VI Mekanisme Pelaksanaan Kewenangan Gampong; BAB VII Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kewenangan Gampong; BAB VII Pembiayaan; BAB VIII Pembinaan dan Pengawasan; BAB IX Ketentuan Lain-lain; BAB X Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2019.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 67 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015 Nomor 67) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
15 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang batas jumlah surat permintaan pembayaran uang persediaan, surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan dan surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan tahun anggaran 2019.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 18 Tahun 2016; PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI Nomor 55 Tahun 2008; PERMENDAGRI Nomor 38 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2009; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 119 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 8 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Mekanisme Pelaksanaan; BAB III Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2019.
8 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
