Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2017

Menemukan 20 peraturan dalam 0,014 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Selatan No. 1 Tahun 2017

Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Irigasi

Lingkungan Hidup

Download :
PERDA NOMOR 1 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

LINGKUNGAN - IRIGASI

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 Nomor 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Irigasi

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan hasil kajian Tim Kementerian Dalam Negeri terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Irigasi bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum sehingga perlu di batalkan. Keseluruhan materi muatan Peraturan Daerah dimaksud dibatalkan karena dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 Tanggal 18 Februari 2015, menyatakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud, seluruh Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, termasuk Peraturan Daerah sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 menjadi tidak mempunyai kekuatan Hukum. Bahwa berdasar kajian Tim Kementerian Dalam Negeri tersebut, Menteri Dalam Negeri Mengeluarkan Keputusan Nomor 188.34-9041 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2012. Sehubungan dengan hal tersebut maka dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Irigasi.
UUD 1945; UU No. 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 208) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2017.
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Irigasi
4

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Selatan No. 2 Tahun 2017

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Pratama Tapan

Download :
PERBUP NO 2 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Hak Asasi Manusia

Download :
PERDA NOMOR 2 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Selatan No. 3 Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
PERBUP NO 3 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Selatan No. 3 Tahun 2017

Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau Fm

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Download :
PERBUP NO 3 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

Informasi - pers

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 Nomor 3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau Fm

ABSTRAK:

Radio siaran adalah salah satu media populer yang bisa menjawabi kebutuhan masyarakat akan informasi dan hiburan. Untuk memberikan keseimbangan dalam memperoleh informasi, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang sehat pada masyarakat, diperlukan lembaga penyiaran publik yang bersifat independen, netral dan tidak komersial. Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, perlu membentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagai media informasi dan hiburan bagi masyarakat. Namun untuk membentuk Media Informasi dan Hiburan bagi masyarakat sebagaimana tersebut di atas tentunya tidak terlepas dari koridor-koridor peraturan perundang-undangan sebagai landasan pijak pendiriannya. Sejalan dengan hal itu maka sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik mengamanatkan bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul masyarakat. Dengan demikian maka pendirian suatu Lembaga Penyiaran perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM perlu dibentuk dengan Peraturan Daerah.
UUD 1945; UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 40 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2002; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 52 Tahun 2000; PP No. 53 Tahun 2000; PP Nomor 11 Tahun 2005; Permenkominfo Nomor 28/P/M.KOMINFO/09/2008
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Pembentukan 3. Sifat, Fungsi dan Tujuan 4. Organisasi 5. Kepegawaian 6. Operasional Radio 7. Tahun Buku dan Laporan Tahunan 8. Kekayaan 9. Pembiayaan 10. Rencana Kerja dan Anggaran 11. Ketentuan Peralihan 12. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2017.
12

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Selatan No. 5 Tahun 2017

Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Desa

Download :
PERBUP NO 5 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Selatan No. 5 Tahun 2017

Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
PERDA NOMOR 5 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Selatan No. 6 Tahun 2017

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Download :
PERBUP NO 6 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Selatan No. 7 Tahun 2017

Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERBUP NO 7 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Selatan No. 8 Tahun 2017

Pelaksanaan dan Pengembangan E-Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
PERBUP NO 8 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2017

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2017.