Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD Tahun 2020 No. 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, telah ditetapkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
UU No 23 Th 2000; UU No 6 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 43 Th 2014 yg telah diubah dg PP No 47 Th 2015; PP No 60 Th 2014 yg telah diubah dg PP No 8 Th 2016; Permendagri No 20 Th 2018; Permendes Tertinggal dan Transmigrasi No 11 Th 2019; Perda Kab Pandeglang No 2 Th 2015; Perda Kab Pandeglang No 6 Th 2016.
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2020.
Peraturan Bupati pandeglang Nomor 3 Tahun 2020.
Peraturan Bupati pandeglang Nomor 27 Tahun 2020.
71 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang No. 47 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Peraturan Bupati
UU No 23 Tahun 2000; UU No 25 Tahun 2009; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 100 Tahun 2000; PP No 8 Tahun 2016; PERDA Kabupaten Pandeglang No 6 Tahun 2016
1. Ketentuan umum; 2. Kedudukan Dan Susunan Organisasi; 3. Tugas Pokok,Fungsi Dan Rincian Tugas; 4. Kelompok Jabatan Fungsional; 5. Eselonering; 6. Kepegawaian; 7. Pembiayaan; 8. Tata Kerja; 9. Ketentuan Lain; 10. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2016.
22 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang No. 19 Tahun 2016
Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kabupaten Pandeglang
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2016/NO.19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kabupaten Pandeglang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, tanggungjawab, disiplin, citra dan keseragaman aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, telah ditetapkan Peratauran Bupati Pandeglang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang;
b. bahwa sehubungan dengan adanya ketentuan yang perlu dilakukan penyesuaian, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang
UU No 23 Tahun 2000; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 53 Tahun 2010; PerMen Dalam Negeri No 60 Tahun 2007; PERDA Kabupaten Pandeglang No 2 Tahun 2014
terdapat dalam pasal 1 , pasal 2 , dan pasal 19
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2016.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang No. 1 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Nilai Jual Objek Reklame dan Nilai Strategis Pemasangan Reklame Sebagai Dasar Perhitungan Pajak Reklame
ABSTRAK:
a.
bahwa
Penetapan Nilai Jual Objek Reklame dan Nilai
Strategis Pemasangan Reklame sebagai Dasar Perhitun
gan
Pajak Reklame sebagaimana diatur dalam Peraturan Bup
ati
Pandeglang Nomor 1 Tahun 2013 sudah tidak sesuai lag
i,
sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
b.
bahwa penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a
diperlukan guna untuk meningkatkan target optimalis
asi
penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya p
ada
sektor Pajak Daerah jenis Pajak Reklame;
UU No 6 Tahun 1983; UU No 19 Tahun 1997; UU No 23 Tahun 2000; UU No 14 Tahun 2002; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; PP No 38 Tahun 2007; PP No 91 Tahun 2010; Perda KabPandeglang No 1 Tahun 2008; Perda Kab.Pandeglang No 6 Tahun 2008; Perda Kab.Pandeglang No 1 Tahun 2011; Perda Kab.Pandeglang No 3 Tahun 2012.
1.Ketentuan Umum; 2.Dasar Perhitungan dan Cara Perhitungan Pajak Reklame; 3.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2014.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang No. 32 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rincian Tugas,Fungsi Dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPPTSP) Kabupaten Pandeglang
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang, perlu diatur rincian tugas, fungsi dan tata kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pandeglang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
UU No 23 Tahun 2000; UU No 32 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2007; UU No 25 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; PP No 100 Tahun 2000; PP No 79 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PP No 41 Tahun 2007; PP No 27 Tahun 2000; Perpres No 27 Tahun 2009; Permendagri No 24 Tahun 2006; Permendagri No 20 Tahun 2008; Perda Kab.Pandeglang No 1 Tahun 2008; Perda Kab.Pandeglang No 2 Tahun 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
ABSTRAK:
ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati
UU No 23 Tahun 2000; UU No 25 Tahun 2009; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 100 Tahun 2000; PP No 18 Tahun 2016; PERDA Kabupaten Pandeglang No 6 Tahun 2016
1. Ketentuan Umum; 2. Kecamatan; 3. Kelurahan; 4. Kelompok Jabatan Fungsional; 5. Eselonering; 6. Kepegawaian; 7. Pembiayaan; 8. Tata Kerja Dan Hubungan Kerja; 9. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2016.
24 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pandeglang No. 02 Tahun 2013
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Daerah Penyangga Taman Nasional ujung Kulon
ABSTRAK:
a. bahwa Taman Nasional Ujung Kulon ditetapkan berdasarkan SK. Menteri Kehutanan No. 284/Kpts-II/1992 tanggal 26 Pebruari 1992 yang dikelola dengan sistem zonasi guna menjamin kelestarian fungsinya sebagai penyangga kehidupan, pengawetan keragaman hayati di dalam taman nasional dan dapat dimanfaatkan untuk tujuan penting yang dapat menunjang kesejahteraan manusia pada saat sekarang
dan masa mendatang;
b. bahwa kelestarian sumber daya alam dan ekosistem Taman Nasional Ujung Kulon sangat tergantung pada pemahaman, kesejahteraan dan peran serta masyarakat yang hidup di sekitar taman nasional;
c. bahwa pengelolaan daerah di luar kawasan Taman Nasional Ujung Kulon merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten Pandeglang, sehingga kehidupan dan perikehidupan masyarakat di daerah tersebut turut ditentukan oleh usaha-usaha pembangunan yang dilakukan oleh instansi pemerintah Kabupaten, pemerintah Propinsi Banten dan pemerintah pusat, serta dukungan dari lembaga-lembaga
yang peduli sosial, budaya dan lingkungan hidup, melalui cara-cara yang terpadu guna tercapainya manfaat yang optimal berkesinambungan sepadan dengan lestarinya Taman Nasional Ujung Kulon
UU No 8 Tahun 1981; UU No 5 Tahun 1990; UU No 41 Tahun 1999; UU No 7 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 26 Tahun 2007; UU No 32 Tahun 2009; PP RI No 18 Tahun 1994; PP RI No 7 Tahun 1999; PP RI No 8 Tahun 1999; PP RI No 19 Tahun 1999; PP No 16 Tahun 2004; PP No 44 Tahun 2004; PP No 28 Tahun 2011
1. Ketentuan Umum; 2. Daerah Penyangga; 3. Azas,Maksud Dan Tujuan; 4. Ruang Lingkup; 5. Sasaran Dan Manfaat; 6. Strategi Pengelolaan 7. Hak Dan Kewajiban; 8. Larangan Dan Sanksi; 9. Ketentuan Pidana; 10. Sanksi Administratif; 11. Ketentuan Penyidikan; 12. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2013.
21 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang No. 55 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2015 dalam rangka pemenuhan azas efektif, efisien, transparansi dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan serta manfaat untuk masyarakat, diperlukan suatu acuan untuk diimplementasikan secara menyeluruh
UU No 28 Tahun 1999; UU No 23 Tahun 2000; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 29 Tahun 2000; PP No 55 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 56 Tahun 2006; PP No 3 Tahun 2007; PP No 8 Tahun 2008; PerPres RI No 54 Tahun 2010; PerMen Dalam Negeri No 13 Tahun 2006; PerMen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No 29 Tahun 2010; PerKep LKPP No 14 Tahun 2014; PERDA Kabupaten Pandeglang No 3 Tahun 2012; PERDA Kabupaten Pandeglang No 2 Tahun 2014; PERDA Kabupaten Pandeglang No 7 Tahun 2014;
1. ketentuan Umum; 2. Maksud Dan Tujuan; 3. Sistematika Pedoman Umum Pelaksanaan Pembangunan; 4. Ketentuan Lain; 5. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2014.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang No. 14 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta untuk mewujudkan Program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 yang dijabarkan dalam kegiatan, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2015;
UU No 23 Tahun 2000; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; PP No 55 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PP No 6 Tahun 2008; PP No 7 Tahun 2008; PP No 8 Tahun 2008; PP No 71 Tahun 2010; Perpres No 5 Tahun 2010; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 54 Tahun 2010; Permendagri No 27 Tahun 2014; Perda Prov.Banten No 4 Tahun 2012; Perda Kab.Pandeglang No 1 tahun 2008; Perda Kab.Pandeglang No 6 Tahun 2008; perda Kab.Pandeglang No 7 Tahun 2010; Perda Kab.pandeglang No 8 Tahun 2010; Perda Kab.Pandeglang No 3 Tahun 2011; Perda Kab.Pandeglang No 9 Tahun 2011.
1.Ketentuan Umum; 2.Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 3.Laporan Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah; 4.Ketentuan Lain; 5.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2014.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 19 Tahun 2017
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2017/No. 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu penataan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berjenjang dan berkesinambungan melalui mekanisme alur Rujukan yang efektif dan efisien.
UU No 8 Th 1999; UU No 23 Th 2000; UU No 29 Th 2004; UU No 40 Th 2004; UU No 36 Th 2009; UU No 44 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; UU No 36 Th 2014; Perpres No 72 Th 2012; Kepmenkes No 001 Th 2012; Pergub banten No 50 Th 2014; Perbup Pandeglang No 41 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Maksud Dan Tujuan; 3. Pelayanan Kesehatan; 4. Kegiatan Rujukan; 5. Jenjang Rujukan; 6. Regionalisasi Rujukan; 7. Syarat Rujukan; 8. Kewajiban Pengirim Dan Penerima Rujukan; 9. Pembiayaan; 10. Pembinaan Dan Pengawasan; 11. Pencatatan Dan Pelaporan; 12. Monitoring Dan Evaluasi; 13. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2017.
27 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
