Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 12 Tahun 2102 Tentang Pedoman Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2016/NO.20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 12 Tahun 2102 Tentang Pedoman Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang
ABSTRAK:
a. bahwa untuk lebih menjamin tertib administrasi kepegawaian dalam melakukan perpindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, telah ditetapkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 12 Tahun 2012;
b. bahwa sehubungan dengan masih kurangnya pegawai pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan sebagai antisipasi perpindahan pegawai antar instansi ke luar Kabupaten Pandeglang, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Perpindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang
UU No 23 Tahun 2000; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP RI No 53 Tahun 2010; PP RI No 46 Tahun 2011; PERDA Kabupaten Pandeglang No 2 Tahun 2014
terdapat dalam pasal 2, pasal 5, dan pasal 7
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2016.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang No. 19 Tahun 2016
Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kabupaten Pandeglang
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2016/NO.19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kabupaten Pandeglang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, tanggungjawab, disiplin, citra dan keseragaman aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, telah ditetapkan Peratauran Bupati Pandeglang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang;
b. bahwa sehubungan dengan adanya ketentuan yang perlu dilakukan penyesuaian, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang
UU No 23 Tahun 2000; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 53 Tahun 2010; PerMen Dalam Negeri No 60 Tahun 2007; PERDA Kabupaten Pandeglang No 2 Tahun 2014
terdapat dalam pasal 1 , pasal 2 , dan pasal 19
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2016.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang No. 18 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang, maka dipandang perlu untuk menyusun Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang
UU No 28 Tahun 1999; UU No 23 Tahun 2000; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 109 Tahun 2000; PP No 56 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 39 Tahun 2007; PP No 60 Tahun 2008; PP No 71 Tahun 2010; PP No 27 Tahun 2014; PerMen Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; PerMen Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; PERDA Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2010; PERDA Kabupaten Pandeglang No 7 Tahun 2010; PERDA Kabupaten Pandeglang No 3 Tahun 2012
1. Ketentuan Umum; 2. Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. Sistem Dan Prosedur Penyusunan Dan Penetapan APBD; 4. Sistem Dan Prosedur Pelaksanaan APBD; 5. Sistem Dan Prosedur Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD); 6. Sistem Dan Prosedur Penyusunan,Penetapan Dan Pelaksanaan Perubahan APBD; 7. Sistem DAn Prosedur Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP); 8. sistem Dan Prosedur Penerbitan Surat Permintaan Membayar (SPM); 9. Sistem an Prosedur Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); 10. Sistem Dan Prosedur Penatausaha Keuangan Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD; 11. Sistem Dan Prosedur Pertanggungjawaban Penerimaan SKPD; 12. Sistem Dan Prosedur Penatausaha keuangan Penerimaan PPKD; 13. Sistem Dan Prosedur Dan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan PPKD; 14. Sistem Dan Prosedur Penatausaha Keuangan Bendahara Pengeluaran SKPD; 15. Sistem DAn Prosedur Penatausaha Keuangan Bendahara Pengeluaran PPKD; 16. Sistem Dan Prosedur penyampaian Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran; 17. Sistem Dan Prosedur Pembayaran belanja; 18. Sistem Dan Prosedur Akuntansi; 19. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; 20. Sistem Dan Prosedur Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah; 21. Sistem Dan Prosedur Kerugian Daerah; 22. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2016.
89 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang No. 17 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa
ABSTRAK:
ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa
UU No 23 Tahun 2000; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 39 Tahun 2007; PP No 43 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2014; PerPres No 137 Tahun 2015; PerMen Dalam Negeri No 113 Tahun 2014; PerMen Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 21 Tahun 2015; PerMen Keuangan No 49/PMK.07/2016
1. Ketentuan Umum; 2. Pengalokasian Dan Penghitungan Dana Desa; 3. Penyaluran Dana Desa; 4. Penggunaaan Dana Desa; 5. Pelaporan Dana Desa; 6. Pemantauan Dan Evaluasi; 7. Sanksi; 8. Ketentuan Peralihan; 9. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2016.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang No. 13 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil Di Kabupaten pandeglang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil di Kabupaten Pandeglang dipandang perlu disusun Pedoman Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil di Kabupaten Pandeglang
UU No 5 Tahun 1960; UU No 51 Tahun 1960; UU No 20 Tahun 1961; UU No 23 Tahun 2000; UU No 2 Tahun 2012; UU No 23 Tahun 2014; PerPres RI No 71 Tahun 2012; PerMen Dalam Negeri No 72 Tahun 2012; Peraturan Kepala BPN No 5 Tahun 2012; PERDA Kabupaten Pandeglang No 3 Tahun 2011
1. Ketentuan Umum; 2. Maksud Dan Tujuan; 3. Ruang Lingkup Pengadaan Tanah; 4. Pendanaan; 5. Ketentuan Lain; 6. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
19 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang No. 12 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kewajiban Warga Masyarakat Dan Pemberi Kerja Untuk Mendaftar Program Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN) Kabupaten Pandeglang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan derajat kesehatan masyarakatKabupatenPandeglang, perlu kiranya dukungan dari berbagai pihak untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat danpemberikerjaterhadap pentingnya jaminan kesehatan melalui asuransi kesehatan;
b. bahwa untuk kepastian terhadap jaminan kesehatan melalui asuransikesehatan,maka bagi masyarakatdanperusahaanyang belum terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), diharapkan mendaftarkan diri dalam kepesertaan jaminan kesehatan yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
UU No 23 Tahun 2000; UU No 40 Tahun 2004; UU No 36 Tahun 2009; UU No 24 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 86 Tahun 2013
1. Ketentuan Umum; 2. Maksud Dan Tujuan; 3. Kepesertaan; 4. Kewajiban Dan Hak; 5. Pengenaan Sanksi; 6. Pembinan Dan Pengawasan; 7. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Februari 2016.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang No. 11 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Promosi Mutasijabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan promosi dan mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, diperlukan acuan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Pandeglang
UU RI No 23 Tahun 2000; UU RI No 5 Tahun 2014; UU RI No 23 Tahun 2014; PP RI No 100 Tahun 2000; PerMen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No13 Tahun 2014
1. Ketentuan Umum; 2. Maksud Dan Tujuan; 3. Persyaratan Dan Tahapan Promosi Dan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 4. Pelaporan; 5. Pembiayaan; 6. ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Februari 2016.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang No. 09 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, tanggungjawab, disiplin, citra dan keseragaman aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, perlu diatur pengenaan pakaian dinas
UU Nomor 23 Tahun 2000; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 53 Tahun 2010; PerMen Dalam Negeri No 60 Tahun 2007; PERDA Kabupaten Pandeglang No 2 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemebentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang;
Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU No 23 Tahun 2000; UU No 23 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016.
1.Ketentuan Umum; 2.Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 3.Pembentukan UPT; 4.Staf Ahli; 5.Kepegawaian; 6.Pembiayaan; 7.Ketentuan Lain-Lain; 8.Ketentuan Peralihan; 9.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2014.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang No. 5 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Di Kabupaten Pandeglang
ABSTRAK:
ketentuan Pasal 94 dan Pasal 95 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa di Kabupaten Pandeglang
UU No 23 Tahun 2000; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; PerMen Dalam Negeri No 113 PERDA Kabupaten Pandeglang No 2 Tahun 2015
1.Ketentuan Umum; 2. Pengalokasian ADD Dan BHPRD; 3. Pengelolaan ADD Dan BHPRD; 4. Perhitungan ADD Dan BHPRD; 5. Penetapan Besaran Dan Tata Cara Pencairan; 6. Penggunaan ADD Dan BHPRD; 7. Pembinaan Dan Pengawasan; 8. Perubahan Penggunaan ADD Dan BHPRD; 9. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
12 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
