Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Jabar Banten, 1 (Satu) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR), 7 (Tujuh) Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD. PK) Dan Perusahaan Daerah Air MInum (PDAM) Kabupaten Pandeglang
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2010/NO. 11
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Jabar Banten, 1 (Satu) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR), 7 (Tujuh) Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD. PK) Dan Perusahaan Daerah Air MInum (PDAM) Kabupaten Pandeglang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha dan memperkuat struktur permodalan guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu adanya penambahan penyertaan modal kepada perusahaan daerah PT.bank Jabar banten, satu perusahaan daerah bank prekriditan rakyat (PD.BPR) 7 perusahaan daerah perkreditan kecamatan (PD.BK) dan perusahaan daerah air minum (PDAM) kabupaten pandeglang ;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,perlu memebentuk peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah pada PT. Bank jabar banten , 1 perusahaan daerah bank prekreditan rakyat (PD.BPR) 7 perusahaan daerah prekreditan kecamatan (PD.PK) dan perusahaan daerah air minum (PDAM) kabupaten pandeglang ;
1. pasal 18 ayat(6) UUD NKRI tahun 1945;2. UU No.5 tahun 1962;3.UU No.7 tahun 1992;4.UU No.23 tahun 2000;5.UU No.17 tahun 2003;6.UU No.1 tahun 2004
;7.UU No.10 tahun 2004;8.UU No.15 tahun 2004;9.UU No.32 tahun 2004;10.UU No.33 tahun 2004;11.UU No.40 tahun 2007;12.PP No.24 tahun 2005;13.PP No.58 tahun 2005;14.PP No.6 tahun 2006;15.PP No.8 tahun 2006;16.PP No.1 tahun 2008
;17.PD Provinsi Jabar No.14 tahun 2006;18.PD Kabupaten pandeglang No.10 tahun 2010
1. ketentuan umum;2. maksud dan tujuan;3. penyertaan modal daerah
;4.penganggaran dan realisasi;5.pertanggung jawaban;6.bagian laba/deviden
;7.pembinaan dan pengawasan;8.ketentuan peralihan;9.ketentuan lain;10.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang No. 11 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Promosi Mutasijabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan promosi dan mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, diperlukan acuan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Pandeglang
UU RI No 23 Tahun 2000; UU RI No 5 Tahun 2014; UU RI No 23 Tahun 2014; PP RI No 100 Tahun 2000; PerMen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No13 Tahun 2014
1. Ketentuan Umum; 2. Maksud Dan Tujuan; 3. Persyaratan Dan Tahapan Promosi Dan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 4. Pelaporan; 5. Pembiayaan; 6. ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Februari 2016.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 12 Tahun 2017
TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2017/No. 12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang
ABSTRAK:
Penyelenggaraan, penciptaan, pengelolaan dan pelaporan arsip yang tercipta dari kegiatan pemerintah merupakan suatu bentuk Akuntabilitas kinerja.
UU No 23 Th 2000; UU No 11 Th 2008; UU No 14 Th 2008; UU No 25 Th 2009; UU No 43 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 28 Th 2012; Permendagri No 78 Th 2012; Perda Kab Pandeglang No 6 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Pengelolaan arsip Dinamis; 4. Pengelolaan arsip Statis; 5. Sumberdaya Aparatur Kearsipan; 6. Sistem Kearsipan Bebasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi; 7. Palayanan Jasa Dan Publikasi Kearsipan; 8. Perlindungan Dan Penyelamatan arsip Akibat Bencana; 9. Pembinaan Kearsipan; 10. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2017.
251 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang No. 12 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kewajiban Warga Masyarakat Dan Pemberi Kerja Untuk Mendaftar Program Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN) Kabupaten Pandeglang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan derajat kesehatan masyarakatKabupatenPandeglang, perlu kiranya dukungan dari berbagai pihak untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat danpemberikerjaterhadap pentingnya jaminan kesehatan melalui asuransi kesehatan;
b. bahwa untuk kepastian terhadap jaminan kesehatan melalui asuransikesehatan,maka bagi masyarakatdanperusahaanyang belum terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), diharapkan mendaftarkan diri dalam kepesertaan jaminan kesehatan yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
UU No 23 Tahun 2000; UU No 40 Tahun 2004; UU No 36 Tahun 2009; UU No 24 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 86 Tahun 2013
1. Ketentuan Umum; 2. Maksud Dan Tujuan; 3. Kepesertaan; 4. Kewajiban Dan Hak; 5. Pengenaan Sanksi; 6. Pembinan Dan Pengawasan; 7. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Februari 2016.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang No. 12 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Pemerintah Kabupaten Pandeglang
ABSTRAK:
a.
b
ahwa
dalam rangka meningkatkan mutu
pelayanan
kesehatan dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehat
an
Nasional (JKN), diperlukan dukungan dana untuk
operasional pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerinta
h
Daerah;
b.
bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Peratu
ran
Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan da
n
Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasiona
l
pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Peme
rintah
Daerah, dalam rangka tertib administrasi pengelolaa
n
keuangan daerah terkait dengan pembayaran dana kapi
tasi
oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik
Pemerintah Daerah, maka perlu diatur pengelolaan da
n
pemanfaatan dana kapitasi bagi fasilitas Kesehatan
Tingkat
Pertama milik Pemerintah Kabupaten Pandeglang;
UU No 23 Tahun 2000; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 40 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 36 Tahun 2009; UU No 44 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; PP No 32 Tahun 1996; PP No 58 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PP No 69 Tahun 2010; PP No 101 Tahun 2012; Perpres No 12 Tahun 2013; Perpres No 32 Tahun 2014; Permenkes No 71 Tahun 2013; Permenkes No 19 Tahun 2014; Permendagri No 13 Tahun 2006; Perda Kab.Paneglang No 3 Tahun 2012; Perda Kab Pandeglang No 10 Tahun 2011; Surat Edaran Mendagri No 900/2280/SJ/ Tanggal 5 Mei 2014; Perbup Pandeglang No 14 Tahun 2008; Perbup Pandeglang No 19 Tahun 2008; Perbup Pandeglang No 20 Tahun 2008; Perbup Pandeglang No 7 Tahun 2013.
perubahan - kedua - atas - peraturan - bupati - pandeglang
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, Bd No 12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 100 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187 /PMK.07 /2018 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019, surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 906/1860/Dukcapil, Perihal: Revisi DAK Non Fisik Dana Pelayanan Adminduk Tahun 2019 terkait pencetakan KTP – elektronik, hasil penelitian rencana kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Pasar oleh Kementerian Perdagangan, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap anggaran dan rincian kegiatan yang bersumber dari dana alokasi umum tambahan dan dana alokasi khusus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
UU No 23 Th 2000; UU No 28 Th 1999; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 15 Th 2004; UU No 25 Th 2004; UU No 33 Th 2004; Uu No 23 Th 2014 yg telah diubah UU No 9 Th 2015; Pp No 23 Th 2005 yg telah diubah PP No 74 Th 2012; PP No 56 Th 2005 yg telah diubah PP No 65 Th 2010; PP No 8 Th 2006; PP No 39 Th 2007; PP No 71 Th 2010; Pp No 2 Th 2012; PP No 27 Th 2014; PP No 18 Th 2016; PP No 12 Th 2017; Pp No 12 Th 2019;Permendagri no 13 Th 2006 yg telah diubah Permendagri No 21 Th 2011; Permendagri No 32 Th 2011 yg telah diubah Permendagri No 32 Th 2011; Permendagri No 19 Th 2016; permendagri No 38 Th 2018; Permendagri No 130 Th 2018; Permenkeu No 187 /PMK.07 / 2018; Perda Kab Pandeglang No 6 Th 2016; Perda Kab pandeglang No 5 Th 2018.
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 100 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2019.
6 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pandeglang No. 12 Tahun 2011
a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan Pemerintah Provinsi Banten, perlu dilakukan penataan pelayanan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Publik
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2011/NO. 12
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Perizinan Tertentu
ABSTRAK:
a. bahwa Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum, menjaga kelestarian lingkungan dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 141 serta Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
1. Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945;2. UU No. 8 tahun 1981;3. UU No. 5 tahun 1984;4. UU No. 28 tahun 1999;5. UU No. 23 tahun 2000;6. UU No. 28 tahun 2002
;7. UU No. 31 tahun 2004;8. UU No. 32 tahun 2004;9. UU No. 33 tahun 2004
;10. UU No. 26 tahun 2007;11. UU No. 22 tahun 2009;12. UU No. 28 tahun 2009
;13. UU No. 32 tahun 2009;14. UU No. 12 tahun 2011;15. PP No. 27 tahun 1983
;16. PP No. 41 tahun 1993;17. PP No. 43 tahun 1993;18. PP No. 54 tahun 2002
;19. PP No. 36 tahun 2005;20. PP No. 58 tahun 2005;21. PP No. 79 tahun 2005
;22. PP No. 38 tahun 2007;23. PP No. 69 tahun 2010;24. PD Kab. Pandeglang No. 4 tahun 1986;25. PD Kab. Pandeglang No. 9 tahun 1997;26. PD Kab. Pandeglang No. 10 tahun 2007;27. PD Kab. Pandeglang No. 1 tahun 2008;28. PD Kab. Pandeglang No. 6 tahun 2008;29. PD Kab. Pandeglang No. 3 tahun 2011
1.ketentuan umum;2.retribusi perizinan tertentu;3.prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi;4.wilayah pemungutan
;5.saat retribusi terutang;6.pemungutan retribusi perizinan tertentu;7.pengembalian kelebihan pembayaran;8.kadaluwarsa penagihan
;9.tata cara pengurangan dan pembebasan retribusi;10.pembukaan dan pemeriksaan;11.insentif pemungutan;12.peninjauan kembali tarif retribusi perizinan tertentu;13.penyidikan;14. ketentuan pidana;15.ketentuan peralihan
;16.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
28 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 12 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD TAHUN 2021 NOMOR 12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN DESA WISATA
ABSTRAK:
a. bahwa potensi wisata yang dimiliki desa-desa di Kabupaten Pandeglang merupakan penggerak perekonomian masyarakat sebagai salah satu sektor unggulan yang diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan; b. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, diperlukan upaya diversilikasi objek wisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian seni budaya dan ramah lingkungan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Desa Wisata;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998; 1. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.04/UM.001/MKP/2008; . Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.26/UM.00l/MKP/2010; . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016; Nota Kesepahaman Antara Kementerian Pariwisata dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor NK.13/KS.00I/MP/2016, Nomor 10/M-DPDT/KB/XIl/2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010; . Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini mengatur ruang terkait Ketentuan Umum, Azas dan Ruang Lingkup. Maksud, Tujuan, Fungsi dan Prinsip Penyelenggaraan Desa Wisata, Pembentukan dan Penetapan, Kelembagaan dan Kepengurusan, Klasifikasi Desa Wisata, Asosiasi Desa Wisata, Pembinaan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2021.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 12 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Gudang Farmasi
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah serta Pasal 5 Perda Kab Pandeglang Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Gudang Farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
UU No 23 Th 2000; UU No 5 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 18 Th 2016; Permendagri No 12 Th 2017; Perda Kab Pandeglang No 6 tahun 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan; 3. Kedudukan; 4. Susunan Organisasi; 5. Tugas Pokok dan Fungsi; 6. Kepegawain dan Jabatan; 7. Tata Kerja; 8. Tunjangan; 9. Pembiayaan; 10. Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2018.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD TAHUN 2021 NOMOR 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 69 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, telah ditetapkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 69 Tahun 202l tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang
Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan Dampaknya, sehingga harus dilakukan perubahan terhadap dana transfer berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2021;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor I Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2021.
Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021
44 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
