Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 27, LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019 NOMOR 27
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENETAPAN STANDAR BIAYA KHUSUS DINAS SOSlAL KOTA PAYAKUMBUH
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 113 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 103 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Biaya Umum Kota Payakumbuh BAB II pasal 3 ayat (3) berbunyi "Nilai Standar Biaya yang belum tertuang dalam Standar Biaya Umum diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri yang diajukan oleb SKPD kepada Walikota melalui pertimbangan Sekretaris Daerah sebagai Ketua Tim Penyusunan Standar Biaya Kota Payakumbuh
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nornor 03 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 9 Tahun 2018, eraturan Walikota Payakumbuh Nomor 111 Tahun 2018, eraturan Walikota Payakumbuh Nomor 103 Tahun 2017
KETENTUAN UMUM, STANDAR BIAYA KHUSUS, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
6 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Payakumbuh Nomor 38 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 38, LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019 NOMOR 38
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sehingga perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2018, Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 36 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan, Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2006, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun
1970, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Daerah
Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016, Peraturan
Daerah Kota Payakumbuh 2017
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2019.
13 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Payakumbuh Nomor 45 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 45, LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019 NOMOR 45
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BERGULIR PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH FASILITASI PEMBIAYAAN YANG MENERAPKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan penyaluran pinjaman pembiayaan daerah (dana bergulir) pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Fasilitasi Pembiayaan yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dipandang perlu menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) Pengelolaan Dana bergulir
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/2006, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2006, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2009, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2016, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016, Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2013, Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 88 Tahun 2013, Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 96 Tahun 2017
KETENTUAN UMUM, KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR, ORGANISASI PENYELENGGARA, MEKANISME PELAYANAN UPTD FASILITASI PEMBIAYAAN, MONITORING DAN PELAPORAN, PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2019.
36 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Payakumbuh Nomor 20 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 20, BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019 NOMOR 20
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perubahan tarif Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; bahwa retribusi jasa usaha khususnya retribusi tempat Rekreasi dan Olahraga telah diatur dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 20 Tahun 2011, namun tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini karena berdasarkan Penetapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mulai tahun 2019 terjadi kenaikan untuk tempat rekreasi dan olahraga;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nornor 20 Tahun 2011, Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016, Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 102 Tahun 2016
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2019.
Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 20 Tahun 2011
4 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Payakumbuh Nomor 37 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 37, LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019 NOMOR 34
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPTD PEMBIBITAN DAN PAKAN TERNAK KOTA PAYAKUMBUH
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya UPTD Pembibitan dan Pakan Temak Kota Payakumbuh sebagai Badan Layanan Umum Daerah, maka untuk kelancaran pelaksanaannya sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), diperlukan Pola Tata Kelola BLUD UPTD sebagai peraturan dasar
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016
KETENTUAN UMUM, MAKSUD TUJUAN DAN AZAS, KELEMBAGAAN, PROSEDUR KERJA, PENGELOMPOKAN FUNGSI, PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA, REMUNERASI, TARIF LAYANAN, PENDAPATAN DAN BELANJA BLUD, PROGRAM DAN KEGIATAN BLUD, PENGELOLAAN KEUANGAN, AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI, PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN LIMBAH, PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2019.
22 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Payakumbuh Nomor 21 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 21, LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019 NOMOR
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
ABSTRAK:
bahwa untuk tercapainya tertib pelaksanaan penyusutan arsip serta dalam rangka penyelamatan arsip sebagai bahan bukti akuntabilitas kinerja organisasi dan aparatur, pertanggungjawaban nasional perlu dibentuk Jadwal Retensi Arsip (JRA) Substan tif; bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 setelah mendapat persetujuan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Pemerintah Kota Payakumbuh
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Kepala Arsip Nasional Noor 12 Tahun 2013, Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 11 Tahun 2014, Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 12 Tahun 2014, Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 16 Tahun 2015, Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 18 Tahun 2015, Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 14, BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019 NOMOR 14
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENETAPAN STANDAR BIAYA KHUSUS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PAYAKUMBUH
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk membantu penyusunan anggaran dari program dan kegiatan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan untuk pencapaian prestasi kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh perlu menetapkan Standar Biaya; bahwa untuk kelancaran tugas Dinas Komunikasi dan Informatika dalam hal tidak diatur dalam Standar Biaya Umum maka diperlukan adanya Standar Biaya Khusus;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomo 41/Per/M.Kominfo/11/2007, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26/Per/M.Kominfo/05/2007, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomo 16/Per/M.Kominfo/10/2010, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nornor 03 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018, Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 111 Tahun 2018
KETENTUAN UMUM, STANDAR BIAYA KHUSUS, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
6 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 8, LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019 NOMOR 5
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang STANDAR BIAYA KHUSUS KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019 perlu adanya Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus; bahwa dalam Standar Biaya Umum ada beberapa satuan harga yang belum terakomodir yang harus didukung dengan Standar Biaya Khusus
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nornor 03 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018, Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 111 Tahun 2018, Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 113 Tahun 2018,
PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2019
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
4 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Payakumbuh Nomor 61 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 61, LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019 NOMOR 61
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh tentang Penjabaran Pertanggungjawabnn Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor Tahun 2019
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2019.
9 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
