Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasi Sekolah yang bersumber dari APBD Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional, menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat (2) menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa pungut biaya, sedangkan ayat (3) menyebutkan bahwa wajib belajar merupakah tanggungjawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Bahwa upaya peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional, sehingga Pemerintah Daerah perlu melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan mutu pendidikan bagi masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas. Bahwa untuk membantu mewujudkan peningkatan mutu pendidikan dan meringankan beban biaya pendidikan bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang lebih berkualitas, maka Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 60 Tahun 1958; UU No.46 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.40 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.13 Tahun 1979; PP No.58 Tahun 2005; PP No.66 Tahun 2016; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.52 Tahun 2015; Permendagri No.52 Tahun 2015; Permendagri No.80 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur ketentuan penganggaran dana BOS dalam APBD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tengah No. 36 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Revisi DAK Bidang Kesehatan serta Sarana dan Prasarana Penunjang Sub Bidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016 pada Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf d, rincian DaK fisik menurut provinsi/Kabupaten/Kota Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016. Bahwa sesuai dengan surat permohonan Direktur RSUD Masohi Nomor 445/RSUD.M/XI/2016 tanggal 21 November 2016 perihal Permohonan Revisi DPA DAK SKPD RSUD Masohi Tahun Anggaran 2016, dengan mempertimbangkan terbatasnya waktu pelaksanaan kegiatan fisik bangunan/gedung sehingga anggaran kegiatan fisik dimaksud dialihkan ke Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Revisi DAK Bidang Kesehatan serta Sarana dan Prasarana Penunjang Sub Bidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016 pada Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 60 Tahun 1958; UU No.46 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.40 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.13 Tahun 1979; PP No.58 Tahun 2005; PP No.66 Tahun 2016; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.52 Tahun 2015; Permendagri No.52 Tahun 2015; Permendagri No.80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan No.80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan No. 82 Tahun 2015; Permenkeu No.139 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur revisi Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan serta Sarana dan Prasarana Penunjang Sub Bidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016 dari kegiatan fisik menjadi kegiatan non fisik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2016.
Lampiran: 3 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tengah No. 35 Tahun 2016
PERBUP Kab. Maluku Tengah No. 36 Tahun 2016 tentang Revisi DAK Bidang Kesehatan serta Sarana dan Prasarana Penunjang Sub Bidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016 pada Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 60 Tahun 1958; UU No.28 Tahun 1999; UU No. 46 Tahun 1999; U U No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No. 13 Tahun 1979; PP No.55 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.6 Tahun 2006; PP No.8 Tahun 2006; PP No.21 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; PP No.65 Tahun 2010; PP No.71 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.52 Tahun 2015; Permendagri No.80 Tahun 2015; Perda Kabupaten Maluku Tengah No.80 Tahun 2015; Perda Kabupaten Maluku Tengah No.16 Tahun 2009; Perda Kabupaten Maluku Tengah No.1 Tahun 2012; Perda Kabupaten Maluku Tengah No.22 Tahun 2013; Perda Kabupaten Maluku Tengah No.4 Tahun 2015.
Dalam peraturan ini dijabarkan rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah sepanjang Tahun Anggaran 2015 yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tengah No. 32 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
ABSTRAK:
Bahwa untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam membangun rumah yang layak huni pada lingkungan yang sehat, aman, harmonis, serta berkelanjutan perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan peran serta dari pemerintah daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 60 Tahun 1958; UU No.46 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.40 Tahun 2003; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.1 Tahun 2011; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No. 13 Tahun 1979; PP No.79 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.88 Tahun 2014; PP No.7 Tahun 2015; Prepres No. 7 Tahun 2015; Prepres No.15 Tahun 2015; Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No.6 Tahun 2013; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.15/PRT/M/2015; Permendagri No.80 Tahun 2015; Perda Kabupaten Maluku Tengah No.45 Tahun 2008; Perda No. 25 Tahun 2012.
Peraturan ini mengatur pemberian bantuan stimulan perumahan swadaya kepada masyarakat berpenghasilan rendah termasuk persyaratan administratif yang harus dipenuhi masyarakat berpenghasilan rendah, pemberdayaan calon penerima bantuan, dan pelaporan yang harus dilakukan kelompok penerima bantuan dan PPTK.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2016.
Lampiran: 28 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tengah No. 28 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Maluku Tengah TA 2015
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 60 Tahun 1958; UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No. 109 Tahun 2000; PP No.23 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.6 Tahun 2006; PP No.8 Tahun 2006; PP No.21 Tahun 2007; PP No.65 Tahun 2010; PP No.71 Tahun 2010; PP No.30 Tahun 2011; PP No.2 Tahun 2012; PP No.83 Tahun 2012; PP No.26 Tahun 2007; PP No.70 Tahun 2012; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.17 Tahun 2007; Permendagri No.37 Tahun 2014; Perda Kabupaten Maluku Tengah No.45 Tahun 2008; Permendagri No. 16 Tahun 2009; Perda Kabupaten Maluku Tengah No.1 Tahun 2012; Perda Kabupaten Maluku Tengah No.22 Tahun 2013; Perda Kabupaten Maluku Tengah No.11 Tahun 2014; Perda Kabupaten Maluku Tengah No.1 Tahun 2015; Perda Kabupaten Maluku Tengah No.3 Tahun 2015.
Dalam peraturan dijabarkan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah sepanjang Tahun Anggaran 2015 yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tengah No. 24 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan dan Penyesuaian Dana Alokasi Khusus Kabupaten Maluku Tengah TA 2016
ABSTRAK:
Bahwa berkenaan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Keuangan No.10/MK.07/2016 tentang Pengurangan/Pemotongan Dana Alokasi Khusus Fisik Secara Mandiri Tahun Anggaran 2016, maka perlu dilakukan Perubahan dan penyesuaian terhadap program dan kegiatan yang alokasi anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan dan Penyesuaian Dana Alokasi Khusus Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 60 Tahun 1958; UU No.46 Tahun 1999; UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.58 Tahun 2005; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.14 Tahun 2015; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.52 Tahun 2015; Perda Kabupaten Maluku Tengah No.16 Tahun 2009; Perda Kabupaten Maluku Tengah No.22 Tahun 2013; Perda Kabupaten Maluku Tengah No.4 Tahun 2015; Perbup Maluku Tengah No.49 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur bahwa pelaksanaan realisasi dana alokasi khusus non fisik dapat dilaksanakan setelah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah disahkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2016.
Lampiran: 2 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tengah No. 23 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Bahwa berkenaan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 905/501/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, maka perlu dilakukan Perubahan terhadap Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 60 Tahun 1958; UU No.46 Tahun 1999; UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.58 Tahun 2005; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.14 Tahun 2015; PP No. 13 Tahun 1979; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.52 Tahun 2015; Perda Kabupaten Maluku Tengah No.16 Tahun 2009; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kabupaten Maluku Tengah No.22 Tahun 2013; Perda Kabupaten Maluku Tengah No.4 Tahun 2015; Perbup Maluku Tengah No.49 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur bahwa pelaksanaan realisasi dana alokasi khusus non fisik dapat dilaksanakan setelah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah disahkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2016.
Lampiran: 2 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tengah No. 22 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan dan Penyesuaian Bantuan Hibah Mendahului Perubahan APBD Kabupaten Maluku Tengah TA 2016
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memenuhi pelayanan publik terhadap permintaan bantuan dana Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016, maka perlu dilakukan Perubahan dan penyesuaian terhadap Lampiran III Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan dan Penyesuaian Bantuan Hibah Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 60 Tahun 1958; UU N0.46 Tahun 1999; UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.58 Tahun 2005; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.14 Tahun 2015; PP No. 13 Tahun 1979; Permendagri No.13 Tahun 1979; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.52 Tahun 2015; Perda Kabupaten Maluku Tengah No.16 Tahun 2009; Perda Kabupaten Maluku Tengah No.80 Tahun 2015; Perda Kabupaten Maluku Tengah No.22 Tahun 2013; Perda Kabupaten Maluku Tengah No.4 Tahun 2015; Perbup Maluku Tengah No.49 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Bantuan Hibah yang perlu dilakukan Perubahan dan Penyesuaian terhadap Lampiran III Peraturan Bupati No.49 Tahun 2015.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2016.
Lampiran: 1 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tengah No. 19 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Negeri/Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan Pasal 22 Permenkeu No.49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, maka Bupati menetapkan Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Negeri/Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah. Berdasarkan pertimbangan maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Negeri/Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 60 Tahun 1958; UU No.28 Tahun 1999; UU N0.46 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No. 40 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No. 13 Tahun 1979; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No.8 Tahun 2016; PP No. 47 Tahun 2015; PP No.4 Tahun 2015; Permendagri No.113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.1 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.21 Tahun 2015; Permenkeu No.49/PMK.07/2016; Perda Kabupaten Maluku Tengah No.1 Tahun 2006; Perda Kabupaten Maluku Tengah No.36 Tahun 2008; Perda Kabupaten Maluku Tengah No.45 Tahun 2008; Perda Kabupaten Maluku Tengah No.4 Tahun 2015; Perbup Maluku Tengah No.7 Tahun 2009; Perbup Maluku Tengah No.38a Tahun 2015; Perbup Maluku Tengah No.49 Tahun 2015; Perbup Maluku Tengah No.10 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang tujuan dan prinsip dana negeri; mekanisme dan tahap penyaluran; mekanisme pencairan dana negeri/negeri adminitratif; pemantauan dan evaluasi; sanksi dan penghargaan; pelaporan dan pertanggungjawaban; pengorganisasian tim pembina dana negeri/negeri administratif serta pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2016.
Lampiran: 32 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tengah No. 15 Tahun 2016
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN - HARGA DASAR PENGENAAN
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2016/237
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Harga Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Maluku Tengah
ABSTRAK:
Di Kabupaten Maluku Tengah, terdapat pemanfaatan mineral tanah liat yang dikomersialkan. Peraturan ini dibuat dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna demi peningkatan pendapatan asli daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 18 Tahun 2012.
Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 10 Tahun 1989; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 28 Tahun 2008; dan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 18 Tahun 2012.
Peraturan Bupati ini diatur tentang harga dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan di kabupaten maluku tengah dengan terlebih dahulu menetapkan definisi-definisi atas peristilahan yang dimuat dalam Pasal 1. Pokok-pokok peraturan ini adalah mengenai nama, objek dan subjek pajak, dan dasar pengenaan, tariff dan cara perhitungan pajak. Pajak ini dipungut atas kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan secara komersial. Wajib pajak adalah pribadi atau badan yang mengambil dan/atau memanfaatkan mineral bukan logam dan batuan. Dasar pengenaan adalah nilai jual hasil pengambilan dan/ataui pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan yang dihitung dengan mengalikan volume hasil pengambilang dengan ilia pasar atau standar harga masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan. Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan adalah 25%.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
