Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, Berita Daerah Kabupaten MukoMuko Tahun 2017 Nomor 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan pasal 34 ayat (1) Perda No. 3 Tahun 2010 tentang sistem perencanaan pembangunan daerah Kab. Mukomuko, dipandang perlu menetapkan peraturan bupati tentang rencana kerja pemerintah daerah tahun 2018.
UUNo. 3 Tahun 2003, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 8 Tahun 2008, Permendagri No. 54 Tahun 2010, Perda No. 3 Tahun 2010, Perda No. 3 Tahun 2013, Perda No. 10 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang rencana kerja pemerintah daerah tahun 2018. Dimuat uraian rencana kerja pemerintah Mukomuko.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2017.
Peraturan ini terdiri atas 4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mukomuko Nomor 25 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 04, Berita Daerah Kabupaten MukoMuko Tahun 2017 Nomor 4
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Garis Sempadan Danau Nibung Kabupaten MukoMuko
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 huruf c, pasal 18 ayat (1) dan pasal 19 ayat (1) Permen PUPR No. 28/PRT/M/2015 tentang penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau.
Memperhatikan laporan tim penetapan garis sempadan danau nibung Kec. Kota Mukomuko No. 058/1577/D.7/2016 tanggal 30 Des 2016.
Oleh karena itu perlu menetapkan peraturan bupati tentang garis sempadan danau nibung kabupaten Mukomuko.
UU No. 3 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2014, Permen PUPR No. 28/PRT/M/2015, Kepres No. 32 Tahun 1990, Perda No. 9 Tahun 2010.
Peraturan ini mengatur tentang garis sempadan danau nibung kabupaten Mukomuko. Dimuat ketentuan umum, maksud dan tujuan, garis sempadan, daerah sempadan danau, penguasaan, pengendalian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
Peraturan ini terdiri atas 4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muko Muko No. 38 Tahun 2017
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, Berita Daerah Kabupaten MukoMuko Tahun 2017 Nomor 38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Pemerintah Daerah Kabupaten MukoMuko
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif dan efisien di lingkungan pemda Kab. Mukomuko, perlu menetapkan manajemen resiko.
Berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat (1) PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP, pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian resiko.
Oleh karena itu perlu menetapkan peraturan bupati tentang penerapan manajemen resio pada organisasi perangkat daerah.
UU No. 3 Tahun 2003, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 60 Tahun 2008, PP No. 12 Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur tentang penerapan manajemen resio pada organisasi perangkat daerah. Dimuat ketentuan umum, prinsip penerapan manajemen resiko, penyelenggara manajemen resiko, strategi penerapan manajemen resiko, evaluasi dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
Peraturan ini terdiri atas 12 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muko Muko No. 6 Tahun 2017
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, Lembaran Daerah Kab. Mukomuko Tahun 2017 Nomor 6
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS
ABSTRAK:
Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagai warga negara indonesia diberikan jaminan konstiitusional untuk mendapatkan hak memperoleh pendidikan sesuai dengan kebutuhan diirnya dan peningkatan kualitas diri.
1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945
2. UU No. 3 Tahun 2003
3. UU No. 5 Tahun 2014
4. UU No. 23 Tahun 2014
5. UU No. 53 Tahun 2010
6. PP No. 11 Tahun 2017
7. Perpres No. 12 Tahun 1961
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi pegawai negeri sipil. pemberian tugas belajar bagi PNS dimaksudkan untuk menyiapkan sumber daya aparatur yang memiliki kemampuan,keahlian dan keterampilan yang diperlukan untuk menunjang peningkatan kinerja organisasi berdasarkan pada prinsip profesionalisme dan berbasis kebutuhan organisasi. Perangkat daerah yang berwenang dalam pengelolaan dan pengendalian pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang kepegawaian. setiap PNS yang ingin mengikuti izin belajar harus memenuhi persyaratan calon peserta izin belajar dan jangka waktu paling lama pelaksanaan tugas belajar adalah sebagai berikut:
a. Program pendidikan Diploma III (D.III) : 3 (tiga) tahun;
b. Program pendidikan Strata 1 (S.1) atau setara dari SLTA : 4 (empat) tahun;
c. Program pendidikan Strata 1 (S.1) atau setara dari D.II : 3 (tiga) tahun;
d. Program pendidikan Strata 1 (S.1) atau setara dari D.III : 2 (dua) tahun;
e. Program pendidikan Strata 2 (S.2) atau setara : 2 (dua) tahun;
f. Program pendidikan Dokter Spesialis : 5 (lima) tahun; atau
g. Program pendidikan Strata 3 (S.3) atau setara : 2 (dua) tahun. PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar atau Izin belajar akan ditempatkan kembali dan diproritaskan untuk mengisi jabatan berdasarkan kompetensi dan formasi yang tersedia.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2017.
12
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muko Muko No. 12 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, Lembaran Daerah Kabupaten MukoMuko Tahun 2017 Nomor 12
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
Peraturan daerah kabupaten mukomuko nomor 16 tahun 2006 tentang badan permusyawaratan desa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan ketatanegaraan.
1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945
2. UU No. 3 Tahun 2003
3. UU No. 6 Tahun 2014
4. UU No. 23 Tahun 2014
5. Permendagri No. 110 Tahun 2016
Peraturan daerah ini mengatur tentang badan permusyawaratan desa yang sering disingkat BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. jumlah anggota BPD paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang,peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 hari sejak diterimanya hasil pemilihan anggota BPD dari kepala desa. untuk menghasilkan keputusan BPD yang bersifat strategis anggota BPD melakukan musyawarah BPD, musyawarah BPD diselenggarakan dnegan mekanisme : a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit ½ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2017.
Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 16 tahun 2006
32
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muko Muko No. 19 Tahun 2017
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANA IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Berita Daerah Kabupaten MukoMuko Tahun 2017 Nomor 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksana Izin Usaha Mikro Dan Kecil
ABSTRAK:
Usaha mikor dan kecil sebagai pelaku usaha memiliki peran untuk menopang ketahanan ekonomi informasl yang bergerak dalam usaha perdagangan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya, serta perlu diberikan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga bank dan non bank serta kemudahan dalam pemda dan atau lembaga lainnya, usaha mikro dan kecil dianggap perlu diberikan legalitas hukum usaha dalam bentuk satu lembar untuk memperkuat dan mengembangkan usahanya dalam mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha.
Untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (1) Perpres No. 98 Tahun 2014 tentang perizinan untuk usaha mikro dan kecil dipandang perlu menetapkan pendelegasian kewenangan pelaksana izin usaha mikro dan kecil. Oleh karena itu perlu ditetapkan dengan peraturan bupati.
UU No. 3 Tahun 2003, UU No. 29 Tahun 2008, UU No. 7 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 17 Tahun 2014, Permendagri No. 83 Tahun 2014.
Peraturan ini mengatur tentang pendelegasian kewenangan pelaksana izin usaha mikro dan kecil. Dimuat ketentuan umum, ruang lingkup, pendelegasian kewenangan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2017.
Peraturan ini terdiri atas 7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muko Muko No. 22 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten MukoMuko Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 89 ayat (2) huruf e dan pasal 93 ayat (5) Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan peraturan bupati tentang standar biaya umum TA 2018.
UU No. 3 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, Permendagri No, 13 Tahun 2006, Permenkeu No. 49/PMK.02/2017, Perda No. 10 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang standar biaya umum TA 2018. Dimuat ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, pemberian honorarium, pemberian jasa tenaga ahli/ tim wasit/juri/pelatih/narasumber/instruktur/pembahas, dll, biaya makanan dan minuman, biaya jasa tenaga kerja non pegawai bukan konsultan, satuan biaya pendidikan dan latihan pimpinan/ struktural dan prajabatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2017.
Biaya yang tidak diatur dalam peraturan ini mengikuti peraturan Menkeu tentnag standar biaya atau peraturan perundangan lainnya.
Peraturan ini terdiri atas 23 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muko Muko No. 34 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, Berita Daerah kabupaten MukoMuko tahun 2017 Nomor 34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisa Standar Belanja Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (2) huruf e, Pasal 90 ayat (2) dan Pasal 93 ayat (1) dan ayat (4) Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
1. UU No. 3 Tahun 2003
2. UU No. 23 Tahun 2014
3. PP No. 58 Tahun 2005
4. Permendagri No. 13 Tahun 2006
5. PMK No. 49/PMK.02/2017
6. Perda Kab. Mukomuko No. 10 Tahun 2016
Sebagai pedoman penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya serta penyetaraan jenis kegiatan, Analisa Standar Belanja diterapkan pada saat penyusunan RKA Perangkat Daerah yang meliputi kegiatan:
a. Administrasi Paket Jalan dan Jembatan
b. Administrasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Konstruksi
c. Penyelenggaraan Perlombaan
d. Pembinaan Lembaga Non Instansi Pemerintah
e. Sosialisasi
f. Pelatihan Pegawai atau Workshop
g. Pelatihan Non Pegawai
h. Koordinasi/Konsultasi
i. Monitoring/Evaluasi
j. Penyusunan Renstra, Renja, RKA dan Laporan
k. Peringatan Hari Besar
l. Pengadaan Buku
m. Administrasi Keuanga; dan
n. Administrasi Pengadaan Non Konstruksi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muko Muko No. 23 Tahun 2017
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, Berita Daerah Kabupaten MukoMuko tahun 2017 Nomor 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Untuk memenuhi ketentuan pasal 6 Perda No. 10 Tahun 2017 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab. Mukomuko TA 2016, perlu ditetapkan peraturan bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab. Mukomukoa TA 2016.
UU No. 3 Tahun 2003, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 8 Tahun 2006, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Perda No. 5 Tahun 2014, Perda No. 9 Tahun 2015, Perda No. 10 Tahun 2016, Perda No. 10 Tahun 2017, Perbup No. 27 Tahun 2015.
Peraturan ini mengatur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab. Mukomukoa TA 2016. Dimuat laporan realisasi APBD Kab. Mukomukoa TA 2016.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2017.
Peraturan ini terdiri atas 4 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
