BANTUAN KEUANGAN umum kepada pemerintah desa yang bersumber apbd ta 2017
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2017/NO. 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Keuangan Umum Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber dari Perubahan APBD TA 2017
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk Peningkatan Kemampuan yang Bersumber APBD TA 2017.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.28 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.15 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2006; PP No.43 Tahun 2014; PERDA No.9 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Umum, Mekanisme dan Tata Cara Bantuan Keuangan Umum, Mekanisme Pelaksana Bantuan Keuangan Umum, Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Umum, Pembinaan dan Evaluasi, Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2017.
Peraturan Bupati ini terdiri 10 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 32 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Pemenuhan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas yang Bersertifikasi pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk Mendukung Pelayanan Pendidikan yang Merata dan Berkesinambungan di daerah serta untuk menunjang pemenuhan guru, kepala sekolah dan pengawas yang bersertifikasi dalam memenuhi kewajibannya.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.20 Tahun 2003; UU No.14 Tahun 2005; UU No.23 Tahun 2014; PP No.19 Tahun 2005; PP No.74 Tahun 2008; PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN dan KEBUDAYAAN No.62 Tahun 2013.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Program Pemenuhan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas yang Bersertifikasi pada SD dan SMP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato, termasuk di dalamnya mengatur tentang Maksud dan Tujuan penetapan peraturan ini, Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi, Pelaporan, serta Penanggungjawab Program.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2018.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 8 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 25 Tahun 2014
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2014
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2014/NO.25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk penyesuaian alokasi anggaran bantuan keuangan desa sebagai akibat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2013 atas penyaluran bantuan keuangan desa untuk Desa Ayula Kecamatan Randangan.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 38 Tahun 2003; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Kabupaten Pohuwato No. 8 Tahun 2007; Perda Kabupaten Pohuwato No. 11 Tahun 2013.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pohuwato No. 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2014.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2014.
Terdiri dari 7 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato No. 53 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Dokumen Kependudukan Kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk Melaksanakan Kelancaran Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terhadap Kebutuhan Masyarakat.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.15 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2006; UU No.23 Tahun 2003; PP No.65 Tahun 2005; PP No.37 Tahun 2007; PERMENDAGRI No.62 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ruang Lingkup Standar Pelayanan Minimal, Standar Operasional Prosedur Pelayanan Dokumen Kependudukan, Pengaduan Masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati ini terdiri atas 41 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 28 Tahun 2021
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMI PANUA KABUPATEN POHUWATO
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2021/NO.28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 11 tahun 2021 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua Kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk pemerataan pembagian remunerasi berdasarkan tugas pokok, fungsi, beban kerja, risiko kerja serta tanggung jawab.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 120 Tahun 2018; PP No. 79 Tahun 2018; Permenkeu No. 176/OMK.05/2017; Berita acara hasil rapat perubahan jasa pelayanan JKN Tahun 2021.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Darah Bumi Panua Kabupaten Pohuwato.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2021.
Peraturan Bupati Pohuwato tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Darah Bumi Panua Kabupaten Pohuwato.
Terdiri dari 5 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato No. 15 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk menyesuaikan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan serta memenuhi tuntutan kebutuhan daerah guna pelaksanaan pelayanan pemerintahan.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 24 Tahun 1967; PP No. 45 Tahun 1990; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 46 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 6 Tahun 2016. serta memeperhatikan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 1 Tahun 2013.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil di Llingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato, termasuk didalamnya mengatur tentang Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil; Kewajiban dan Larangan; Jenis Disiplin; Mekanisme Pengisian Daftar Hadir; Pelanggaran dan Sanksi; Pengawasan dan Pembinaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kabupaten Pohuwato Nomor 7 Tahun 2011 tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato (Lembar Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2011 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 26 Halaman dengan Lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 36 Tahun 2019
implementasi insersi pendidikan anti korupsi pada lingkungan sekolah di kabupaten pohuwato
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2019/No. 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Implementasi Insersi Pendidikan Anti Korupsi pada Lingkungan Sekolah di Kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 420 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan dan untuk menciptakan siswa yang berintegrasi dan bermorah anti korupsi di Kabupten Pohuwato, serta mewujudkan implementasi pendidikan antikorupsi diruang kelas.
Dasar hukum peraturan Bupati Pohuwato ini adallah UU No.28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001; UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.20 Tahun 2003; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.19 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir engan PP No.13 Tahun 2015; PP No.47 Tahun 2008; PP No.74 Tahun 2008; PP No.17 Tahun 2010 sebagimana telah diubah dengan PP No.66 Tahun 2010; Perpres No.87 Tahun 2014; Pemendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Pemendagri No.120 Tahun 2018; Peraturan Mentri Pendidikan Dan Kebudayan No.22 Tahun 2016; Perda Kabupaten Pohuwato No.2 Tahun 2015; Perda Kabupten Pohuwato No.8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 47 Tahun 2016
Dalam peraturan ini diatur tentang implementasi insersi pendidikan anti korupsi pada lingkungan sekolah di kabupaten pohuwato termasuk didalamnnya mengatur tentang maksud dan tujuan, implementasi insersi pendidikan antikorupsi, pelaksanaan implementasi insersi pendidikan antikorupsi, kerjasama, monitoring evaluasi dan pelaporan, pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2019.
Terdiri dari 9 halaman tanpa lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Keolahragaan
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan olahraga dapat meningkatkan kualitas hidup manusia secara jasmaniah rohaniah dan sosial serta mewujudkan pemerataan akses terhadap olahraga dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Pohuwato ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.20 Tahun 2003; UU No.3 Tahun 2005; UU No.36 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.16 Tahun 2007; PP No.17 Tahun 2007; PP No.18 Tahun 2007; PP No.17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan PP No.66 Tahun 2010; Perpres No.12 Tahun 2014; Perpres No.44 Tahun 2014; Permendagri No.80 Tahun 2015.
Dalam peraturan ini diatur tentang penyelenggaraan keolahragaan termasuk didalamnya mengatur tentang maksud,tujuan dan prinsip, ruang lingkup, tugas dan wewenang pemerintah daerah, hak, kewajiban dan tanggungjawab pemerintah daerah, pembinaan dan pengembangan olahraga, prasarana dan sarana olahraga, kejuaraan olahraga, kepesertaan, pendanaan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kerja sama dan informasi keolahragaan, penghargaan, pengawasan, peran serta masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2019.
Terdiri dari 39 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 49 Tahun 2021
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ISTBAT NIKAH MELALUI APLIKASI E-COURT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD/49/2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Isbat Nikah Melalui Aplikasi E-COURT di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk dengan adanya kemajuan dibidang teknologi yang memungkinkan pendaftaran Isbat Nikah dilakukan secara online melalui Aplikasi E-court Pengadilan Agama, maka dengan adanya Inovasi Program Ayo Segerakan Isbat Selesaikan Akta (Inovasi PASISA) dan Terlibatnya Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Kabupaten Pohuwato yang ikut membantu didalam penyelenggaraan teknis adminstrasi perkawinan yakni
berkaitan dengan isbat nikah telah sejalan dengan program dan visi misi pemerintah daerah pohuwato untuk mewujudkan masyarakat sejahterah dan berkepastian hukum.
Dasar hukum peraturan Bupati ini adalah UU No.1 Tahun 1947; UU No.7 Tahun 1989; UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2014 sebagaim ana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.16Tahun 2016; UU No.30 Tahun 2014; PP No.83 Tahun 2008; Permendagri No.80 Tahun 2015; Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Adminitrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 894); Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan PPPA (Berita Negara Republik Indonesia T ahun 2017 Nomor 320); Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118); PERDA No.8 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Ruang lingup Prinsip dan Wewenang Penyelenggaraan Isbat Nikah Maksud, Tujuan dan Sasaran Prosedur dan Persyaratan Teknis Isbat Nikah Rincian Biaya Penyelenggaraan Isbat Nikah Diluar Gedung Pengadilan Agama dan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2021.
Terdiri dari 11 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 28 Tahun 2017
Laporan harta kekayaan penyelenggara negara - LHKPN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2017/NO.28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk mendukung ketentuan perundang-undangan yang mewajibkan penyelenggara negara termasuk di lingkungan pemerintah daerah untuk melaporkan harta kekayaan di milikinya kepada komisi pemberantasan korupsi.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999; UU No.6 Tahun 2003; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.53 Tahun 2010; PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI No.7 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penyampaian LHKPN, Unit Pengelolaan LHKPN, Pengawasan, Sanksi, dan Tata Cara Penjatuhan Sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2017.
Peraturan Bupati ini terdiri 9 Halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
