Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sentra Pengembangan Kawasan Peternakan Kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk Mendorong Peningkatan Produksi dan Produktifitas Sektor Peternakan.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.7 Tahun 1996; UU No.6 Tahun 2003; UU No.18 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.28 Tahun 2004; PP No.6 Tahun 2013; PERATURAN MENTERI PERTANIAN No.41/PERMENTAN/OT.140/8/2012.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Program Kegiatan Sentra Pengembangan Kawasan Peternakan, Pembinaan dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati ini terdiri atas 6 halaman dengan lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato No. 24 Tahun 2016
perubahan kedua atas peraturan No.55 Tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah & nomor 3 tentang tata cara pemilihan kepala desa
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2016/NO.24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 55 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata cara Pemilihan Kepala Desa.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.12 tahun 2011; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; PERMENDAGRI No.112 Tahun 2014; PERDA No.3 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata cara Pemilihan Kepala Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata cara Pemilihan Kepala Desa.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 9 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato No. 23 Tahun 2016
hibah dana bantuan operasional pendidikan anak usia dini
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2016/NO.23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Hibah Dana Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (Dan Non Fisik) Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk Meringankan Beban Masyarakat terhadap Pembiayaan Pendidikan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia dini yang Bermutu.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.28 Tahun 1999; UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2006; PP No.48 Tahun 2008; PERMENDAGRI No.20 Tahun 2009; PERMENDAGRI No.32 Tahun 2011; PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN No.2 Tahun 2016; PERDA No.15 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tujuan, Sasaran dan Sumber Dana BOP-Paud, Mekanisme Pelaksanaan dan Transfer Dana, Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, Penerbitan SPM dan SP2D, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Dana Transfer, Pembinaan dan Evaluasi, Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati ini terdiri atas 15 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato No. 22 Tahun 2016
PERBUP Kab. Pohuwato No. 61 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2016/NO.22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 56 ayat (5) Peraturan Daerah No.4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah dan No.1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.36 Tahun 1999; UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2009; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.52 Tahun 2000; PERATURAN MENTERI KUMUNIKASI DAN INFORMATIKA No.2/PER/M/KOMIFO/03/2008; PERDA No.1 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Nama, Objek dan Subjek Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa, Struktur dan Besaran Tarif Retribusi, Penyesuaian Tarif Retribusi, Wilayah dan Masa Pemungutan Retribusi, Pemungutan dan Pembayaran Retribusi, Kadaluwarsa Penagihan, Pelaksanaan Pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi, Pemeriksaan Retribusi, Norma Pemeriksaan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati ini terdiri atas 17 halaman dengan lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato No. 21 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Nama Rumah Sakit Umum Daerah
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat secara Paripurna dengan Karateristik tersendiri yang di pengaruhi oleh Perkembangan ilmu Pengetahuan Kesehatan.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.28 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.36 Tahun 2009; UU No.44 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PERDA No.1 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Maksud dan Tujuan, Pemberian Nama Rumah Sakit Daerah, Lambang dan Makna.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati ini terdiri atas 5 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato No. 20 Tahun 2016
Penyertaan modal dalam perseroan terbatas bank sulawesi utara
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2016/NO.20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah Air Minum Ke Dalam Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Utara Gorontalo Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato No.13 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.7 Tahun 1992; UU No.28 Tahun 1999; UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.15 Tahun 2004; UU No.40 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006; PERDA No.15 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penyertaan Modal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati ini terdiri atas 6 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato No. 19 Tahun 2016
Penetapan Penyertaan modal pada perusahaan daerah air minum tirta maleo
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2016/NO.19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Pelaksanaan Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Maleo Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk Peningkatan Pelayanan dan akses kepada masyarakat akan kebutuhan air minum.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.28 Tahun 1999; UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.16 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PERDA No.4 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penyetaan Modal, termasuk didalamnya Pelaksanaan Penyertaan Modal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati ini terdiri atas 5 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato No. 18 Tahun 2016
PERBUP Kab. Pohuwato No. 48 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 18 Tahun 2016 tentang Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter) di Lingkungan Pemerintah Kab. Pohuwato
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah, visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggung jawab Aparat pengawasan intern pemerintah harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi organisasi.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; 23 Tahun 2014 sebagaiman telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. PERMENDAGRI No. 23 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 28 Tahun 2007; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M PAN/03/2008; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M PAN/03/2008; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 09 Tahun 2009; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 19 Tahun 2009.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Piagam Audit Internal (Iinternal Audit Charter) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato, termasuk didalamnya mengatur tentang Maksud dan Tujuan; Piagam Audit Internal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati ini terdiri atas 15 Halaman dengan Lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 17 Tahun 2016
bantuan keuangan khusus tunjangan kinerja kepala desa kabupaten pohuwato ta 2016
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD. 2016/No.17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Keuangan Khusus Tunjangan Kinerja Kepala Desa Kabupaten Pohuwato TA 2016
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (3), Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 serta untuk meningkatkan motivasi, prakarsa dan integritas Kepala Desa.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2006; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Perda Kabupaten Pohuwato No. 15 Tahun 2015.
Dalam peraturan ini diatur tentang Bantuan Keuangan Khusus Tunjangan Kinerja Kepala Desa Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2016 termasuk di dalamnya mengatur tentang besaran tunjangan kinerja kepala desa, tata cara penyaluran bantuan keuangan khusus tunjangan kinerja kepala desa, tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2016.
Terdiri dari 15 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato No. 16 Tahun 2016
perubahan atas peraturan no.2 tahun 2016 tentang tata cara pembagian dan rincian dana desa
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2016/NO.16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk Pembagian dan Rincian Dana Desa setiap Desa.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.6 Tahun 2003; UU 17 Tahun 2003; UU No.15 Tahun 2004; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; PP No.43 Tahun 2014; PP No.60 Tahun 2014; PERMENDAGRI No.113 Tahun 2014; PERATURAN MENTERI DESA,PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL dan TRANSMIGRASI No.21 Tahun 2005; PERDA No.15 Tahun 2015; PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI No.49/PMK.07/2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pembagian dan Rincian Dana Desa setiap Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pohuwato No.2 Tahun 2016 tentang Tata cara Pembagian dan Setiap Desa di Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2016.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 6 Halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
