Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 201 peraturan dalam 0,003 detik

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 72 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PELAKSANAAN RELOKASI KAWASAN PERMUKIMAN DESA KAWASI KE KAWASAN PERMUKIMAN BARU

Abstrak

Perumahan, Permukiman

Download file:

PERBUB NOMOR 72 TAHUN 202...MUKIMAN BARU (2).pdf

RELOKASI KAWASAN

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 72, BEERITA DAERAH KABUPETEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 72

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PELAKSANAAN RELOKASI KAWASAN PERMUKIMAN DESA KAWASI KE KAWASAN PERMUKIMAN BARU

ABSTRAK:

a. bahwa penataan daerah bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah, mempercepat peningkatan kesehjateraan masyarakat,meningkatkan kualitas pelayanan publik,dan tata kelola pemerintah; b. bahwa untuk pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak bagi masyarakat khususnya di kabupaten Halmahera Selatan maka perlu dilakukan penetaan permukiman melalui pembangunan kawasan permukiman baru; c. untuk menwujudkan penataan kawasan permukiman diwilayah tersebut khususnya Desa Kawasi yang berada dikawasan proyek Strategis Nasional, maka perlu dilakukan relokasi permukiman desa kawasi saat ini ke kawasan permukiman baru sebagai tindak lanjut amanat pasal 4 ayat 6 huruf c peraturan daerah kabupaten Halmahera Selatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang penataan permukiman dikawasan proyek Strategis Nasional; dan d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a hingga huruf c di atas, perlu menetapkan peraturan Bupati Kabupate Halmahera Selatan tentang Pelaksanaan Relokasi Kawasan Permukiman Baru
Undang-Undang Repubhlik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan pemerintah Nomr 13 Tahun 2017; Peraturan Menteri Koordinator BidangPerekonomian Nomor 21 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 12 Tahun 2023.
PELAKSANAAN RELOKASI KAWASAN PERMUKIMAN DESA KAWASI KE KAWASAN PERMUKIMAN BARU

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2023.
14 HLM

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 61 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

Abstrak

APBD

Download file:

PERBUB NOMOR 61 TAHUN 202... TAHUN 2023_0001.pdf

SATUAN HARGA

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 61, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 61

Peraturan Bupati (Perbup) tentang STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan agar dapat berjalan dengan tertib, lancar, efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu ditetapkan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan; 2. bahwa standar satuan harga barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan harga satuan setiap unit barang I jasa yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan; 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2023.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 ; Undang-Undang Nomor I Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang omor I Tahun 2004; Undang - Undang Nornor 15 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor I Tahun 2022; Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 201O; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 201O; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraruran Presiden Nomor 33 tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 18 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 22 Tahun 2021.
STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2023.
39 HLM

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 61 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

Abstrak

APBD

Download file:

PERBUB NOMOR 61 TAHUN 202... TAHUN 2023_0001.pdf

satuan harga

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 61, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 61

Peraturan Bupati (Perbup) tentang STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan dan pefaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan agar dapat berjalan dengan tertib, lancar, efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu ditetapkan Standar Satuan HargaBarang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan; bahwa standar satuan harga barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan harga satuan setiap unit barang jasa yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2023;
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor I Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor I Tahun 2004;Undang - Undang Nomor I Tahun 2022; Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nornor 55 Tahun 2005;11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 ; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraruran Presiden Nomor 33 tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 18 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 22 Tahun 202 I
Standar Satuan Harga Barang dan Jasa merupakan biaya setinggi-tingginya (harga tertinggi) dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu, sudah termasuk dengan biaya transportasi, akomodasi, biaya langsung lainnya yang berlaku serta keuntungan penyedia barang/ jasa kecuali ditentukan lain oleh Bupati Halmahera Selatan

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2023.
39 HLM

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 56 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Abstrak

APBD

Download file:

PERBUP NOMOR 56 TAHUN 202...TANGGUNG JAWABAN.pdf

APBD

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 56, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 56

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

ABSTRAK:

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022.
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik indonesia tahun 1945; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 19 Tahun 2016; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 18 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan nomor 14 tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 22 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4 Tahun 2022.
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2023.
08 HLM

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 52 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

PERBUB NOMOR 52 TAHUN 202...HAL-SEL_0001 (1).pdf

perubahan rencana kerja

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 52, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 2023 NOMOR 52

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023

ABSTRAK:

a. bahwa dengan adanya perubahan asumsi kerangka ekonomi makro dan kerangka pendanaan, saldo anggaran sisa lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan, dan perubahan indikator kinerja kegiatan, maka perlu dilakukan perubahan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023; b. bahwa berdasarkan Pasal 335 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pernerintah Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021; Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 19 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 20 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 19 Tahun 2021; Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2021.
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI HALMAHERA SELATAN

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2023.
05 HLM

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 48 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Abstrak

APBD

Download file:

PERBUP NOMOR 48 tahun 202...ang kartu kredit.pdf

kartu kredit pemerintah

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 48, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 48

Peraturan Bupati (Perbup) tentang TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022; Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021.
TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2023.
52 HLM

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 45 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PEDOMAN PENERAPAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DALAM MASA TRANSISI

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

PERBUB NOMOR 45 TAHUN 202...SA TRANSISI_0001.pdf

persetujuan bangunan dalam masa transisi

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 45, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 45

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEDOMAN PENERAPAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DALAM MASA TRANSISI

ABSTRAK:

a. bahwa guna kepastian hukum dan memberikan layanan kepada masyarakat yang membutuhkan Persetujuan Bangunan Gedung maka perlu diatur pedoman penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung pada Masa Transisi sebelum ditetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Bangunan Gedung; b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Republik Indonesia Nomor 973/1030/SJ, Nomor SE-1/MK.07/2022, Nomor 06/SE/M/2022, Nomor 399/ A.1 /2022 tentang Percepatan Pelaksanaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan pungutan retribusi persetujuan bangunan gedung dengan menggunakan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu sepanjang memberikan pelayanan persetujuan bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Persetujuan Bangunan Gedung dalam Masa Transisi.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021; Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1 Tahun 2022.
PEDOMAN PENERAPAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DALAM MASA TRANSISI

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2023.
05 HLM

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 38 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DILINGKUNGAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Abstrak

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download file:

PERBUB NOMOR 38 TAHUN 202...KAB.HAL-SEL_0001.pdf

spbe

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 38, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 38

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DILINGKUNGAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

ABSTRAK:

1. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik perlu mewujudkan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang efektif, efisien, transparan, dan terpadu; 2. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020; Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 18 Tahun 2021.
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DILINGKUNGAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2023.
18 HLM

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 37 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

MASTERPLAN PENGEMBANGAN SMARTCITY KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023-2024

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Download file:

PERBUB NOMOR 37 TAHUN 202...3-2024 Scan_0001.pdf

pengembangan smartcity

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 37, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 37

Peraturan Bupati (Perbup) tentang MASTERPLAN PENGEMBANGAN SMARTCITY KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023-2024

ABSTRAK:

a. bahwa visi Kabupaten Halmahera Selatan adalah Bersatu Mengembalikan Senyum Halmahera Selatan Yang Lebih Baik, Beradab dan Penuh Berkah; b. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Halmahera Selatan menuju Smart City diperlukan arah pengembangan yang berkelanjutan sebagai pedoman kebijakan dan penyusunan program yang terpadu pada perangkat daerah yang disusun dalam bentuk masterplan pengembangan smart city Kabupaten Halmahera Selatan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Masterplan Pengembangan Smart City Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2023-2033.
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 18 Tahun 2021.
MASTERPLAN PENGEMBANGAN SMARTCITY KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023-2024

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2023.
06 HLM

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 35 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Download file:

Perbup 35 Tahun 2023.PDF

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 35, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 35

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

ABSTRAK:

1. bahwa dalam upaya mewujudkan pelaksanaan e-government yang terarah, terpadu, sistematis dan tepat sasaran perlu dilakukan pengaturan mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai pedoman pengembangan e-government di Daerah; 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pengernbangan EGoverrunent dilingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang -undang Nomor 1 tahun 2022; Undang -undang Nomor 13 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; eraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; eraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; eraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informasi Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2016; eraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 15 Tahun 2016; eraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017; Peraturan Badan Siberdan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021; Peraturan Kepala Daerah Nomor 21 Tahun 2016.
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2023.
12 HLM

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT