PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 64 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2019/NO.23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Samosir Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018, mengamanatkan Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam APBD kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang dimasukkan dalam anggaran kecamatan pada bagian kelurahan; Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 146/2694/SJ perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan; Berdasarkan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 187/PMK.07/2018, menyatakan Dalam hal DAU Tambahan belum dianggarkan dalam APBD TA 2019, bupati/walikota menganggarkan DAU Tambahan dalam Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2019;
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan BOP PAUD, bahwa BOP untuk Satuan PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan dengan mekanisme Belanja Langsung.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018; Peraturan Bupati Samosir Nomor 64 Tahun 2018.
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2019.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 21 Tahun 2019
PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN PEMILIHAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI MELALUI PENYEDIA PADA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG JASA (UKPBJ) KABUPATEN SAMOSIR
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2019/NO.21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Pada Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) Kabupaten Samosir
ABSTRAK:
Pengadaan jasa konstruksi yang memenuhi tata nilai pengadaan dan kompetitif mempunyai peran penting bagi ketersediaan infrastruktur yang berkualitas sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian daerah; Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kepala Daerah dapat menindaklanjuti
pelaksanaan Peraturan Presiden ini dengan peraturan bupati; Perlu pengaturan mengenai Penyusunan dokumen pemilihan pengadaan jasa konstruksi bagi pemilihan Penyedia yang jelas dan komprehensif sehingga dapat menjadi pengaturan yang efektif dalam pemilihan Penyedia jasa konstruksi.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pekeijaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jaswa. Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Bupati Samosir Nomor 7 Tahun 2019.
TUGAS KELOMPOK KERJA PEMILIHAN; NILAI PAKET USAHA KECIL, USAHA MENENGAH DAN USAHA BESAR PEKERJAAN KONSTRUKSI; PERSYARATAN TAMBAHAN DALAM PENYUSUNAN DOKUMEN PEMILIHAN.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2019.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 26 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2017.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Samosir No. 13 Tahun 2011
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Jasa Usaha
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 36 Tahun 2003; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 20 Tahun 2008; UU Nomor 22 Tahun 2009; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 32 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 41 Tahun 2007; PP Nomor 69 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang retribusi jasa usaha dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan. Diatur tentang Jenis Retribusi Jasa Usaha yang terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir,
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga. Diatur juga tentang Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi; Pemungutan Retribusi; Sanksi Administratif; Tata Cara Penagihan; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Tata Cara Pengurangan, Keringanan, Pembebasan dan Pembatalan Retribusi; Kadaluarsa Penagihan; Pemeriksaan; Insentif Pemungutan; Penyidikan dan Ketentuan Pidana.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2011.
Perda Kab. Samosir Nomor 13 Tahun 2005; Perda Kab. Samosir Nomor 14 Tahun 2005; Perda Kab. Samosir Nomor
15 Tahun 2005; Perda Kab. Samosir Nomor 5 Tahun 2007.
35 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 59 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA,
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH
UNTUK 128 DESA SE-KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2018
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2018/ No. 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
ABSTRAK:
Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus NonFisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).
UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 36 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; Perda No. 8 Tahun 2016; Permenkes No. 75 Tahun 2014; Permenkes No. 39 Tahun 2016; Permenkes No. 43 Tahun 2016; Permenkes No. 61 Tahun 2017.
Perbup ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Diatur tentang maksud dan tujuan pengaturan, penyelenggaraan, pengalokasian dana BOK, pemanfaatan dana, menu kegiatan dana BOK.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka peraturan Bupati Samosir Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) . dan Jaminan Persalinan (Jampersal) di Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor 13 seri F Nomor 422) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Sisa Dana BOK yang tidak dapat dimanfaatkan pada tahun anggaran berkenaan, dapat dipergunakan untuk tahun anggaran berikutnya.
Peraturan ini terdiri atas 13 hlm, Lampiran : 1 Lamp.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir No. 21 Tahun 2013
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR - PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2013/NO.24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Produser Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
ABSTRAK:
Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu diatur Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan kepada Wajib Pajak.
UU Nomor 19 Tahun 1997; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 14 Tahun 2002; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 36 Tahun 2003; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 27 Tahun 1983; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 69 Tahun 2010; PP Nomor 91 Tahun 2010; Perdakab Samosir Nomor 3 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ruang lingkup Standar Operasi Prosedur Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang meliputi: pendataan/pendaftaran objek pajak baru, penilaian individu
objek PBB, kaji ulang hasil penilaian individu, pembuatan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB), penyusunan SK Bupati tentang Klasifikasi NJOP Bumi dan Bangunan, penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Masal, penerbitan salinan SPPT, penentuan kembali jatuh tempo pembayaran, mutasi/sebagian/seluruhnya Objek dan Subjek Pajak, penyelesaian permohonan penerbitan surat keterangan NJOP, penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), pemberian angsuran/penundaan pembayaran pajak, permohonan pembetulan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, pembatalan ketetapan, pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, pemberian pengurangan pajak, pengajuan dan penyelesaian keberatan, pemeriksaan atas kelebihan pembayaran PBB, dan penyelesaian permohonan kelebihan pembayaran PBB. Dilengkapi juga dengan maksud dan tujuan ditetapkannya Perbup; serta bagan/flow cart.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2013.
6 Hlm, Lampiran 54 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 33 Tahun 2019
GERAKAN GOTONG ROYONG HARI JUMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2019/NO.33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Gerakan Gotong Royong Hari Jumat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir
ABSTRAK:
Pembangunan daerah memerlukan upaya bersama, sehingga diperlukan upaya yang dapat menggerakkan masyarakat agar berdaya untuk secara bersama-sama bekerja dan terlibat aktif dalam pembangunan di daerahnya guna mencapai tujuan bersama.
UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 36 Tahun 2003; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; Perda Kab. Samosir No. 8 Tahun 2016.
Ruang Lingkup Gotong Royong/ Jumat Bersih.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2019.
7
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Samosir No. 9 Tahun 2011
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
ABSTRAK:
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan Pajak Pusat yang diserahkan kepada Daerah, dan karena Pajak Daerah
merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting dan perlu digali guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah, maka perlu ditetapkan Perda tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
UU Nomor 5 Tahun 1960; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 6 Tahun 1983; UU Nomor 19 Tahun 1997; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 14 Tahun 2002; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 36 Tahun 2003; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 40 Tahun 1996; PP Nomor 24 Tahun 1997; PP Nomor 37 Tahun 1998; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 69 Tahun 2010; PP Nomor 91 Tahun 2010; Perpres Nomor 1 Tahun 2007; Perdakab Samosir Nomor 22 Tahun 2007.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang nama, objek dan Subjek Pajak; dasar pengenaan,
tarif dan cara perhitungan; wilayah pemungutan; saat pajak terutang; ketentuan bagi pejabat; penetapan, tata cara pembayaran, dan penelitian; penagihan; pengurangan; keberatan, banding dan gugatan; pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi; pengembalian kelebih
an pembayaran pajak dan pemeriksaan; kadaluarsa; ketentuan khusus; ketentuan pidana; dan penyidikan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2011.
28 Hlm, Penjelasan 15 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
