Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH UNTUK 128 DESA SEKABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2017.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Samosir No. 14 Tahun 2011
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Perizinan Tertentu
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 28 Tahun 2002; UU Nomor 36 Tahun 2003; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 20 Tahun 2008; UU Nomor 38 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2006; UU Nomor 24 Tahun 2007; UU Nomor 18 Tahun 2008; UU Nomor 22 Tahun 2009; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 32 Tahun 2009; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 44 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 52 Tahun 2000; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 69 Tahun 2010; PP Nomor 25 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang retribusi perizinan tertentu dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang jenis dan golongan retribusi dimana jenis retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Izin Gangguan dan Izin Usaha Perikanan digolongkan pada Retribusi Perizinan Tertentu. Diatur juga tentang insentif pemungutan; sanksi administrasi; tata cara pembayaran; tata cara penagihan; tata cara pengurangan, keringanan, pembebasan dan pembatalan retribusi;
kadaluarsa; pembukuan dan pemeriksaan; perubahan tarif retribusi; peran masyarakat; pembinaan dan pengawasan; ketentuan pidana; dan penyidikan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2011.
Perdakab Samosir Nomor 8 Tahun 2005, Perdakab Samosir Nomor 9 Tahun 2005, Perdakab Samosir Nomor 17 Tahun 2005, Perdakab Samosir Nomor 19 Tahun 2005, Perdakab Samosir Nomor 22 Tahun 2006, Perdakab Samosir Nomor 2 Tahun 2007, Perdakab Samosir Nomor 4 Tahun 2007, Perdakab Samosir Nomor 6 Tahun 2007, Perdakab
Samosir Nomor 9 Tahun 2007, Perdakab Samosir Nomor 10 Tahun 2007, Perdakab Samosir Nomor 12 Tahun 2007, Perdakab Samosir Nomor 13 Tahun 2007, Perdakab Samosir Nomor 14 Tahun 2007.
25 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 14 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2023 NOMOR 15 SERI F NOMOR 880
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Penurunan Stunting
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yaitu Setiap Upaya yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkwalitas melalui kerja sama multisektor dipusat, daerah dan desa; bahwa kejadian stunting pada balita masih banyak terjadi di Kabupaten Samosir sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia; bahwa Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2020 tentang Penurunan Stunting belum dapat mengakomodasi upaya pelaksanaan percepatan stunting secara efektif sehingga perlu di ganti;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/ 1/2010, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 tahun 2012, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 'Tahun 2013, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016, Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep 10/M .PPN /H K /02/2021, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 01.07/MENKE S/1928/2022, Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 21 Tahun 2021.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, TUJUAN DAN MAKSUD, RUANG LINGKUP, SASARAN DAN KEGIATAN, PILAR PENURUNAN STUNTING, KETERPADUAN PROGRAM PENURUNAN STUNTING(Kemandirian Keluarga, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan, Edukasi, Pelatihan dan Penyuluhan Gizi), PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PELIMPAHAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB, LOKASI FOKUS PENURUNAN STUNTING, PERAN SERTA MASYARAKAT, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN, PENDANAAN, KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Samosir Nomor 12 Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
26 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Samosir Nomor 15 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, BD.2017/ No. 17 Seri F Nomor 426
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA DESA, ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2OI7
ABSTRAK:
untuk tertibnya pengelolaan dan penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Samosir.
Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum (Definisi), Penggunaan Dana Desa, Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2017.
9 Hlm, Lampiran: 2 Lamp
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 15 Tahun 2018
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2018
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2018/ No. 15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati/walikota harus ditetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa. Oleh karena itu ditetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2018.
UU No. 36 Tahun 2003; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; PP NO. 107 Tahun 2017; Perda No. 4 Tahun 2016; Perda No. 8 Tahun 2016; Perda No. 9 Tahun 2017; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Permendes No. 199/PMK.07/2017; Permendes No. 225/PMK.07/2017; Permendes No. 226/PMK.07/2017; Perbup No. 12 Tahun 2015; Perbup No. 51 Tahun 2017.
Perbup ini mengatur tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2018 dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Diatur tentang penetepan rincian dana desa, Pembinaan dan pengawasan, pelaporan dana desa, sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2018.
Peraturan ini terdiri atas 21 hlm, Lampiran : 2 Lamp.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 15 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Samosir Nomor 89 Thaun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Dalam melaksanakan Instruksi Bupati Samosir Nomor 3 Tahun 2022 tentang pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat level 2 serta mengoptimalkan posko penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019di Kabupaten Samosir, maka perlu dialokasikan anggaran untuk Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan Hukum Protokol kesehatan melalui Operasi Yustisi Penegakan Protokol kesehatan yang dikoordinasikan oleh Pamong Praja bersama Komando Distrik Militer 0210 Tapanuli Utara dan Kepolisian Resor Samosir.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021; Peraturan Daerah kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006.
Dalam peraturan ini mengatur tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2022.
9 Hlmn.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 15 Tahun 2019
PERBUP Kab. Samosir No. 2 Tahun 2019 tentang Penetapan Batasan Jumlah Uang Persediaan Dan Ganti Uang Persediaan Untuk Dikelola Bendahara Pengeluaran Dalam Rangka Membiayai Pengeluaran Belanja Langsung Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penetapan Batasan Jumlah Uang Persediaan Dan Ganti Uang Persediaan Untuk Dikelola Bendahara Pengeluaran Dalam Rangka Membiayai Pengeluaran Belanja Langsung Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN BATASAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN UNTUK DIKELOLA BENDAHARA PENGELUARAN DALAM RANGKA MEMBIAYAI PENGELUARAN BELANJA LANGSUNG PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2019/NO.15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penetapan Batasan Jumlah Uang Persediaan Dan Ganti Uang Persediaan Untuk Dikelola Bendahara Pengeluaran Dalam Rangka Membiayai Pengeluaran Belanja Langsung Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Untuk memperlancar pelaksanaan Program dan Kegiatan khususnya di Puskesmas yang ada di Kabupaten Samosir, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Besaran Uang Persediaan yang dikelola Bendahara Pengeluaran pada Puskesmas yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018; Peraturan Bupati Samosir Nomor 64 Tahun 2018; Peraturan Bupati Samosir Nomor 1 Tahun 2019.
Penetapan Batasan Jumlah Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan untuk dikelola Bendahara Pengeluaran dalam rangka membiayai pengeluaran Belanja Langsung pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2019.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 16 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Paket Dan Operasional Bus Wisata Samosir
ABSTRAK:
Untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para wisatawan, maka penting adanya ketersediaan pelayanan transportasi langsung ke objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Samosir; Adanya ketersediaan 2 (dua) unit bus yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Samosir, maka penting memanfaatatkan bus tersebut sebagai angkutan Bus Wisata Samosir; Untuk kelancaran dalam pengoperasian Bus Wisata Samosir sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur tentang Paket dan Operasional Bus Wisata Samosir di Kabupaten Samosir.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 13 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Samosir Nomor 48 Tahun 2017.
PAKET WISATA, RUTE, JADWAL DAN HARGA; PEMBIAYAAN DAN OPERASIONAL; PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2019.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 16 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG TATA KELOLA PASAR RAKYAT PERCONTOHAN PANGURURAN DAN PASAR TRADISIONAL KECAMATAN
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 16 Tahun 2018
JUKNIS PENGELOLAAN DANA DESA, ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2018
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2018/ No. 16 Seri F No. 493
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Juknis Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018
ABSTRAK:
Untuk tertib Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Samosir, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Samosir. Oleh karena itu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Desa,
Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018.
UU No. 36 Tahun 2003; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 8 Tahun 2016; Perda No. 4 Tahun 2016; Perda No. 8 Tahun 2016; Perda No. 9 Tahun 2017; Permendes PDTT No. 19 Tahun 2017; Permenkeu No. 199/PMK.07/2017, Pemenkeu No. 225/PMK.07/2017; Permenkeu No. 226/PMK.07/2017; Perbup NO. 12 Tahun 2015; Perbup No. 13 Tahun 2015.
Perbup ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Desa,
Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Diatur tentang penggunaan dana desa, penggunaan alokasi dana desa, bagi hasil pajak, dan retribusi daerah, pengelolaan dana desa alokasi dana desa, bagi hasil pajak, dan retribusi daerah,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2018.
Peraturan ini terdiri atas 10 hlm, Lampiran : 2 Lamp.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
