Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Noreg. Perda Kab Minsel Prov. Sulawesi Utara: 1/2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dimana Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- UU No. 28 Tahun 1999;
- UU No. 10 Tahun 2003;
- UU No. 17 Tahun 2003;
- UU No. 1 Tahun 2004;
- UU No. 15 Tahun 2004;
- UU No. 25 Tahun 2004;
- UU No. 28 Tahun 2009;
- UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- Perpres No. 119 Tahun 2000;
- PP No. 24 Tahun 2004, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 21 Tahun 2007;
- PP No. 55 Tahun 2005;
- PP No. 56 Tahun 2005, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010;
- PP No. 58 Tahun 2005;
- PP No. 8 Tahun 2006;
- PP No. 71 Tahun 2010;
- Permendagri No. 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011;
- Permendagri No. 32 Tahun 2011, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendagri No.13 Tahun 2018;
- Permendagri No. 64 Tahun 2013;
- Permendagri No. 11 Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur tentang Laporan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Minahasa Selatan TA 2017
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2018.
14 halaman terdiri dari 8 halaman batang tubuh (12 pasal)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Selatan No. 9 Tahun 2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD Kab. Minahasa Selatan Th. 2018 No. 2 Seri A
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Aanggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
- Melaksanakan ketentuan pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD bersama Bupati Minahasa Selatan telah menyempurnakan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2018 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 405 Tahun 2018 tentang Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Minahasa Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Penyempurnaan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2018 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- UU No. 28 Tahun 1999;
- UU No. 10 Tahun 2003;
- UU No. 17 Tahun 2003;
- UU No. 1 Tahun 2004;
- UU No. 15 Tahun 2004;
- UU No. 25 Tahun 2004;
- UU No. 33 Tahun 2004;
- UU No. 28 Tahun 2009;
- UU No. 6 Tahun 2014;
- UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- PP No. 24 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 37 Tahun 2005;
- PP No. 23 Tahun 2005;
- PP No. 54 Tahun 2005;
- PP No. 55 Tahun 2005;
- PP No. 56 Tahun 2005, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010;
- PP No. 58 Tahun 2005;
- PP No. 65 Tahun 2005;
- PP No. 79 Tahun 2005;
- PP No. 8 Tahun 2006;
- PP No. 65 Tahun 2010;
- PP No. 71 Tahun 2010;
- PP No. 2 Tahun 2012;
- PP No. 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015;
- PP No. 18 Tahun 2017;
- Permedagri No. 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Permedagri No. 21 Tahun 2011;
- Permedagri No. 32 Tahun 2011, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permedagri No. 13 Tahun 2018;
- Permedagri No. 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Permedagri No. 120 Tahun 2018;
- Permedagri No. 33 Tahun 2017;
- Permedagri No. 62 Tahun 2017;
- Perda Kab. Minahasa Selatan No. 1 Tahun 2011;
- Perda Kab. Minahasa Selatan No. 4 Tahun 2012;
- Perda Kab. Minahasa Selatan No. 5 Tahun 2012;
- Perda Kab. Minahasa Selatan No. 6 Tahun 2012;
- Perda Kab. Minahasa Selatan No. 1 Tahun 2015;
- Perda Kab. Minahasa Selatan No. 3 Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2018.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2018.
102 halaman terdiri dari 10 halaman batang tubuh dan 86 halaman lampiran (7 pasal)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 5 Tahun 2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2022 Nomor 5
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 10 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020.
Pengelolaan Keuangan Daerah
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2022.
145 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Selatan No. 10 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA DAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 18 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGARI SIPIL
ABSTRAK:
Berdasarkan evaluasi terhadap beban kerja pada seluruh SKPD, dimana Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, serta Pengelola Keuangan pada Bagian Layanan Administrasi dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa masuk kategori yang memiliki beban kerja khusus, maka dipandang perlu mengatur kembali ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dan menetapkannya dengan Peraturan Bupati.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008;
- Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 9 Tahun 2006;
- Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 6 Tahun 2016;
- Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 36 Tahun 2016;
- Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 37 Tahun 2016;
- Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 38 Tahun 2016;
- Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 39 Tahun 2016;
- Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 40 Tahun 2016;
- Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 41 Tahun 2016;
- Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 42 Tahun 2016;
- Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 43 Tahun 2016;
- Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 44 Tahun 2016;
- Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 45 Tahun 2016;
- Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 46 Tahun 2016;
- Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 47 Tahun 2016;
- Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 48 Tahun 2016;
- Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 49 Tahun 2016;
- Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 50 Tahun 2016;
- Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 51 Tahun 2016;
- Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 52 Tahun 2016;
- Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 53 Tahun 2016;
- Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 54 Tahun 2016;
- Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 55 Tahun 2016;
- Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 56 Tahun 2016;
- Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 57 Tahun 2016;
- Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 58 Tahun 2016;
- Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 59 Tahun 2016;
- Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 60 Tahun 2016;
- Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 61 Tahun 2016;
- Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 62 Tahun 2016;
- Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 63 Tahun 2016;
- Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 64 Tahun 2016;
- Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 65 Tahun 2016;
- Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 66 Tahun 2016;
- Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 67 Tahun 2016;
- Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 68 Tahun 2016;
- Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 69 Tahun 2016;
- Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 70 Tahun 2016;
Peraturan ini mengatur tentang SKPD yang berhak mendapatkan tambahan penghasilan pegawai negeri sipil .
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2017.
7 halaman terdiri dari 2 halaman batang tubuh (2 pasal)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 37 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2020 Nomor 37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum Kedua angka 6 Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
1. UU No. 10 Tahun 2003;
2. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015;
3. Inpres No. 6 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur tentang ruang lingkup, subjek dalam peraturan bupati ini, kewajiban subjek, monitoring, evaluasi, dan sanksi bagi subjek yang melanggar peraturan. Serta diatur mengenai ketentuan untuk dilakukan sosialisasi, partisipasi, dan pendanaan atas kegiatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2020.
10 pasal (7 halaman)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Semua Desa di Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, Bupati/Walikota menetapkan rincian dana desa untuk setiap desa.
- UU No. 10 Tahun 2003;
- UU No. 6 Tahun 2014;
- PP No. 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015;
- PP No. 60 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 8 Tahun 2017;
- Perpres No. 107 Tahun 2017;
- Permendagri No. 113 Tahun 2014;
- Permendagri No. 80 Tahun 2015;
- Permenkeu No. 50/PMK.07/2017;
- Permenkeu No. 226 Tahun 2017;
- Perda Kab. Minahasa Selatan No. 3 Tahun 2016;
- Perda Kab. Minahasa Selatan No. 5 Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur tentang penetapan rincian dana desa, penyaluran dana desa, penggunaan dana desa, pelaporan dana desa, dan sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2018.
16 halaman terdiri dari 10 halaman batang tubuh dan 4 halaman lampiran (17 pasal)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 31 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD. Kab. Minahasa Selatan Tahun 2018 Nomor 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Minahasa Selatan
ABSTRAK:
Melaksanakan ketentuan pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- UU No. 10 Tahun 2003;
- UU No. 12 Tahun 2011;
- UU No. 6 Tahun 2014;
- UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- PP No. 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015;
- Permendagri No. 111 Tahun 2014;
- Permendagri No. 80 Tahun 2015;
- Permendagri No. 44 Tahun 2016;
- Perda Kab. Minahasa Selatan No. 3 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang ruang lingkup, kewenangan desa berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, dan mekanisme penyelenggaraan kewenangan di desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2018.
Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 60 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa di Kabupaten Minahasa Selatan.
11 halaman terdiri dari 9 halaman batang tubuh (13 pasal)
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
