Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2020 Nomor 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional perlu dilakukan penyesuaian terhadap Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020;
c. Bahwa untuk melakukan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 perlu dilakukan Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2020;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2020.
UU No. 28 Tahun 1999;
UU No. 10 Tahun 2003;
UU No. 17 Tahun 2003;
UU No. 1 Tahun 2004;
UU No. 15 Tahun 2004;
UU No. 25 Tahun 2004;
UU No. 33 Tahun 2004;
UU No. 28 Tahun 2009;
UU No. 12 Tahun 2011;
UU No. 6 Tahun 2014;
UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015;
Perpu No. 1 Tahun 2020;
PP No. 24 Tahun 2004;
PP No. 23 Tahun 2005;
PP No. 54 Tahun 2005;
PP No. 55 Tahun 2005;
PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010;
PP No. 65 Tahun 2005;
PP No. 8 Tahun 2006;
PP No. 71 Tahun 2010;
PP No. 2 Tahun 2012;
PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015;
PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PP No. 8 Tahun 2016;
PP No. 12 Tahun 2017;
PP No. 18 Tahun 2017;
PP No. 12 Tahun 2018;
PP No. 12 Tahun 2019;
Perpres No. 54 Tahun 2020;
Inpres No. 4 Tahun 2020;
Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011;
Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Permendagri No. 13 Tahun 2018;
Permendagri No. 80 Tahun 2015;
Permendagri No. 62 Tahun 2017;
Permendagri No. 33 Tahun 2019;
Permendagri No. 20 Tahun 2020;
PMK No. 19/PMK.07/2020;
PMK No. 35/PMK.07/2020;
Perda Kabupaten Minahasa Selatan No. 1 Tahun 2011;
Perda Kabupaten Minahasa Selatan No. 6 Tahun 2012;
Perda Kabupaten Minahasa Selatan No. 1 Tahun 2015;
Perda Kabupaten Minahasa Selatan No. 3 Tahun 2017;
Perbup No. 10 Tahun 2020;
Perbup No. 15 Tahun 2020;
Perbup No. 16 Tahun 2020;
Perbup No. 19 Tahun 2020;
Perbup No. 20 Tahun 2020;
Perbup No. 23 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Belanja Daerah untuk belanja langsung pada belanja barang dan jasa serta belanja modal. Dengan menyertakan rincian pada Peraturan Bupati ini dan diuraikan lebih lanjut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2020.
2 pasal (4 lampiran), 513 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Selatan No. 5 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TUNJANGAN HUKUM TUA PERANGKAT DESA, PERANGKAT KELURAHAN NON PNS DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Selatan No. 19 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2020 Nomor 15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah:
b. Bahwa untuk anggaran dalam rangka mengantisipasi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Minahasa Selatan perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2020;
c. Bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2020;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
27. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020;
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 1 Tahun 2011;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 6 Tahun 2012;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 1 Tahun 2015;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 3 Tahun 2017;
39. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Belanja Daerah untuk belanja langsung pada belanja barang dan jasa serta belanja modal. Dengan menyertakan rincian pada Peraturan Bupati ini dan diuraikan lebih lanjut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2020.
Perbup Minahasa Selatan No. 10 Tahun 2020 DIUBAH pada ketentuan Pasal 3 Ayat (3) huruf b dan c.
2 pasal (3 lampiran), 46 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Selatan No. 2 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN TUGAS PEMERIKSAAN INSPEKTORAT KABUPATEN MINAHASA SELATAN
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 5 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LEMBARAN DAERAH NOMOR 5 SERI C
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
ABSTRAK:
1. Bahwa dalam rangka menggali potensi daerah untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Minahasa Selatan, perlu dilakukan perubahan terhadap peraturan daerah tentang retribusi jasa umum yang telah ada.
2. Bahwa memperhatikan perkembangan dan kondisi perekonomian masyarakat di Kabupaten Minahasa Selatan maka perlu adanya perubahan retribusi jasa umum.
Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka besarnya tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 tahun sekali.
Peraturan Daerah ini mengatur terkait perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2019.
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
II Pasal (17 Hlm), 3Hlm Penjelasan, XI Lampiran (47 Hlm)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 4 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LEMBARAN DAERAH NOMOR 4 SERI C
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
ABSTRAK:
a. Dalam rangka menggali potensi daerah untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Minahasa Selatan, perlu dilakukan perubahan terhadap peraturan daerah tentang retribusi jasa usaha yang telah ada.
b. Bahwa memperhatikan perkembangan dan kondisi perekonomian masyarakat di Kabupaten Minahasa Selatan, perlu adanya perubahan retribusi jasa usaha.
Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
Peraturan Daerah ini mengatur perubahan pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2019.
II Pasal (14 Hlm.), 2Hlm. Penjelasan, V Lampiran (8 Hlm.)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Selatan No. 7 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Minahasa Selatan
ABSTRAK:
-Dalam rangka memperkuat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi inspektorat daerah Kabupaten Minahasa Selatan, maka dibutuhkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang berintegritas, kompeten, kapabel, objektif dan mampu menjaga rahasia jabatan;
- Untuk mewujudkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah maka dipandang perlu mengatur kode etik APIP.
- UU No. 28 Tahun 1999;
- UU No. 10 Tahun 2003;
- UU No. 5 Tahun 2014;
- UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- PP No. 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 40 Tahun 2010;
- PP No. 42 Tahun 2004;
- PP No. 60 Tahun 2008;
- PP No. 53 Tahun 2010;
- PP No. 18 Tahun 2016;
- PP No. 11 Tahun 2017;
- PP No. 12 Tahun 2017;
- Permendagri No. 23 Tahun 2007;
- Permendagri No. 28 Tahun 2007;
- PermenPAN No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PermenPAN No. PER/04/M.PAN/03/2008;
- PermenPAN No. PER/05/M.PAN?03/2008;
- Perka BKN No. 12 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang maksud dan tujuan, kode etik, larangan, pengaduan, majelis kode etik, dan sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
14 halaman terdiri dari 11 halaman batang tubuh (15 pasal)
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
