Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN YANG BERASAL DARI HUTAN HAK
DALAM WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menjaga kelestarian
lingkungan, melindungi keberadaan hutan sebagai
areal konservasi serta menciptakan keseimbangan
lingkungan hidup maka perlu dilakukan pembinaan
terhadap pemanfaatan hasil hutan dari hutan hak
atau tanah milik serta penertiban peredaran hasil
hutan;
b. bahwa salah satu upaya menjaga kelestarian sumber
daya alam yang cenderung menurun kondisinya yang
diakibatkan adanya kerusakan alam maupun yang
disebabkan oleh ulah manusia, maka perlu
memberikan perlindungan, pengendalian dan
pengawasan terhadap pohon-pohon yang tumbuh di
lahan yang dibebani hak milik/hutan hak, tanah
masyarakat atau tanah perkebunan;
c. bahwa untuk memberikan kemudahan dalam
pelayanan peredaran dan mendorong semangat
pembangunan kehutanan berbasis masyarakat maka
perlu perlindungan terhadap hak-hak masyarakat
atas hasil hutan hak dalam pengangkutannya;
d. bahwa hasil hutan yang berasal dari hutan hak
atau tanah milik yang akan dimanfaatkan, dan basil
hutan yang akan ditampung atau diedarkan dalam
wilayah Kabupaten Lampung Utara dipandang perlu
untuk diatur pelaksanaan penatausahaannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b,
huruf c dan huruf d diatas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penatausahaan Hasil
Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak Dalam Wilayah
Kabupaten Lampung Utara.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun
1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956, Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959, Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2004, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16
Tahun 2008, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4814);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737) ;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.26/Menhut-
II/2005 tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.55/Menhut-
II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang
Berasal dari Hutan Negara sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Kehutanan Nomor P.8/Menhut-II/2009;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.30/Menhut-
II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang
Berasal dari Hutan Hak;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor
21 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Lampung Utara.
Didalam Peraturan Bupati ini Mengatur tentang :
1. Ketentuan Umum
2. Maksud dan Tujuan
3. Tata Cara pengangkutan Hasil Hutan Hak
4. Ketentuan Lain-lain
5. Pembinaan dan Pengendalian
6. Pelanggaran dan Sanksi
7. Bimbingan dan Pengawasan
8. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2014.
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Utara Nomor 23 Tahun 2017
URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Lampung Utara maka Uraian Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah di atur Iebih lanjut dengan
Peraturan Bupati
UU No.28 Tahun 1959, UU No.12 Tahun 2011, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.42 Tabun 2004, PP No.79 Tahun 2005, PP No.18 Tahun 2016, Permendagri No.80 Tahun 2015, PERDA No.5 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Uraian Tugas, Fungsi Dan
Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa Kabupaten Lampung Utara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2017.
Halaman 16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Utara Nomor 24 Tahun 2021
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SE KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN ANGGARAN 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Se Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya, maka Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa se-Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2021, perlu untuk dilakukan perubahan;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa seKabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2021.
UU No 28 Tahun 1959, UU No 6 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, UU No 30 Tahun 2014, PP No 43 Tahun 2014, PP No 60 Tahun 2014, PerMendagri No 80 Tahun 2015, PerMendagri No 20 Tahun 2018, PerMenKeu No 17/PMK.07/2021
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Dan Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2021.
Halaman : 10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Utara Nomor 24 Tahun 2017
URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LAMPUNG UTARA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LAMPUNG UTARA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Paaal 4 Peraturan
Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Lampung Utara, maka Uraian Tugas fungsi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah di atur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati
UU No.28 Tahun 1959, UU No.12 Tahun 2011, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.42 Tahun 2004, PP No.79 Tahun 2005, PP No.18 Tahun 2016, Permendagri No.80 Tahun 2015, PERDA No.5 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Uraian Tugas, Fungsi Dan
Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Kabupaten Lampung Utara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2017.
Halaman 18
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Utara Nomor 24 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DALAM WILAYAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh
Pemerintah dan berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 34 Tahun 2014, tanggal 17
Nopember 2014, tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna
Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu, maka tarif angkutan
penumpang umum dalam wilnyah Kabupaten Lampung Utara, perlu
dilakukan penyesuaian ;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan maksud huruf a tersebut diatas dan
untuk menjaga kesinambungan pelayanan jasa angkutan, perlu upaya
mendukung aspek operasional keselamatan serta kenyamanan
pengguna jasa angkutan penumpang dengan tetap mempertimbangkan
aspek keadilan, kemampuan masyarakat dan jarak tempuh sesuai
dengan basil kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah,
Organda dan Masyarakat / Pengemudi Angkutan Umum Kabupaten
Lampung Utara ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan maksud huruf a dan b tersebut diatas,
perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Utara
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah
Provinsi Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1091) Jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1821);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2C11
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
Nomor 34 Tahun 2014 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen
Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu;
7. Peraturan Daerah Kabupaten lampung Utara Nomor 18 Tahun 2011
tentang Retribusi lzin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung
Utara Tahun 2011 Nomor 18);
8. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2011 Nomor 05);
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum Dalam Wilayah Kabupaten Lampung Utara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2014.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Utara Nomor 24 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor
6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan, maka perlu diatur system
dan prosedur pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan ( BPHTB );
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, tersebut diatas, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan ( BPHTB );
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1821) yang ditetapkan dengan
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 sebagai
Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5589);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor
21 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung
Utara ( Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara
Tahun 2012 Nomor 05 );
Didalam Peraturan Bupati ini Mengatur tentang Pasal-pasal yang menjadi Landasan Ketetapan peraturan tersebut, yaitu mencakup tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Sistem dan Prosedur BPHTB, Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan, Ketentuan-ketentuan Lain, Validasi BPHTB Oleh Dinas Pendapatan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2014.
9 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat