Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2016

Menemukan 64 peraturan dalam 0,003 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bima No. 01 Tahun 2016

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DIKECAMATAN SE-KOTA BIMA, PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA, TIM PENGAWASA PUPUK DAN PESTISIDA DAN TIM VERIFIKASI PUPUK DAN PESTISIDA TINGKAT KOTA BIMA TAHUN 2013

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
Perwali No. 1 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Pertanian dan Peternakan - PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DIKECAMATAN SE-KOTA BIMA, PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA, TIM PENGAWASA PUPUK DAN PESTISIDA DAN TIM VERIFIKASI PUPUK DAN PESTISIDA TINGKAT KOTA BIMA TAHUN 2013

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 01, Lembaran Daerah Nomor 259

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DIKECAMATAN SE-KOTA BIMA, PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA, TIM PENGAWASA PUPUK DAN PESTISIDA DAN TIM VERIFIKASI PUPUK DAN PESTISIDA TINGKAT KOTA BIMA TAHUN 2013

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.310/ 12/2015 ·~ Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016, Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 60/Permentan/SR.310/ 12/2015 tentang Kewajiban KPPP Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melakukan pemantauan dan pengawasan penyaluran, penggunaan dan harga Pupuk Bersubsidi, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 521.34-905 Tahun 2014 ten tang Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten/Kota se- Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2016 serta surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 140/SR.130/M/2013, tanggal 27 Mei 2013 Hal Peningkatan Pengawasan Pupuk Bersubsidi oleh KPPP, perlu menetapkan Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Bima Nomor 10 Tahun 2013 tentang Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kecamatan se-Kota Bima, Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida, Tim Pengawas Pupuk dan Pestisida dan Tim Verifikasi Pupuk dan Pestisida Tingkat Kota Bima Tahun 2013.
UU No. 12 Tahun 1992; UU No. 13 Tahun 2002; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 8 Tahun 2001; Perpres No. 77 Tahun 2005; Permentan No. 08/Permentan/SR.140/2007; Permendag RI No: 21/M-DAG/PER/6/2008; Permentan No.28/Permentan/SR.130/5/2009; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Keputusan Menteri Pertanian No.37 /Kpts/OT.210/4/2003; PERDA Kota Bima No. 3 Tahun 2008; PERDA Kota Bima No. 12 Tahun 2015; PERWALI Bima No. 46 Tahun 2015.
1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2016.
PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 01 TAHUN 2016 MERUPAKAN HASIL PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KECAMATAN SE-KOTA BIMA ,PEMBENTUKAN KOMIS! PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA, TIM PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA DAN TIM VERIFIKASI PUPUK DAN PESTISIDA TINGKAT KOTA BIMA TAHUN 2013
-
5

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bima No. 09 Tahun 2016

STANDAR REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
Perwali No. 9 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah - STANDAR REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 09, Lembaran Daerah Nomor 267

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang STANDAR REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK:

a. Aparat pengawasan intern pemerintah pada Pemerintah Kota Bima perlu melakukan reviu atas Laporan Keuangan dalam rangka meyakinkan keandalan infonnasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan; b. Untuk menjamin reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bima oleh Inspektorat Kota Bima dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, perlu disusun Standar Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bima; c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
UU No, 28 Tahun 1999; UU No. 13 Tahun 2002; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 60 Tahun 2008; PMK No. 8 /PMK.09/2015; PERDA Kota Bima No. 6 Tahun 2007; PERDA Kota Bima No. 4 Tahun 2008; PERDA Kota Bima No. 6 Tahun 2008.
Ketentuan Umum; Ruang Lingkup Reviu; Tujuan Standar Reviu; Sasaran Reviu; Waktu Pelaksanaan Reviu; Kompetensi Pereviu; Objektivitas Pereviu; Keyakinan Terbatas Hasil Reviu; Tahapan Reviu; Kertas Kerja Reviu; Pelaporan Reviu; Pendelegasian Kewenangan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2016.
-
-
9

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bima No. 68 Tahun 2016

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERLOMBAAN LINGKUP KELURAHAN DI KOTA BIMA

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
Perwali No. 68 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERLOMBAAN LINGKUP KELURAHAN DI KOTA BIMA

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 68, Berita Daerah Nomor 326

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERLOMBAAN LINGKUP KELURAHAN DI KOTA BIMA

ABSTRAK:

Dalam rangka mendukung pemberdayaan masyarakat dan keberhasilan pembangunan perlu upaya penguatan kelembagaan, peningkatan motivasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; untuk menilai keberhasilan pembanguaan di Kelurahan, perlu dilakukan perlombaan lingkup Kelurahan yang dilaksanakan secara transparan dan bertanggungiawab, efektif, serta mencapai sasaran.
UU No. 28 1999, UU No. 13 2002, UU No. 17 2003, UU No. 15 2004, UU No. 33 2004, UU No. 12 2011, UU No. 23 2014, UU No. 30 2014, PP No.73 2005, Perda Kota Bima No. 6 2007, Perda Kota Bima No. 12 2015, Perwali Kota Bima No. 46 2015
Dalam Perda Ini Diatur Tentang : Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Perlombaan; Waktu Penyelenggaraan; Penilaian; Tim Penilai; Penetapan Juara; Penghargaan; Pendanaan; Pelaporan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2016.
-
-
43

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bima Nomor 54 Tahun 2016

KEUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU FUNGSI

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi

Download :
Perwali No. 54 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU FUNGSI

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 54, Lembaran Daerah Nomor 312

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang KEUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU FUNGSI

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima, perlu ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
UU No. 13 Tahun 2002, UU No. 25 2007, UU No. 12 2011, UU No. 5 2014, UU No. 23 2014, UU No. 30 2014, PP No. 18 2016, Perpres No. 97 2014, Permendagri No. 80 2015, Perda Kota Bima No. 5 2016
Dalam Perda Ini Diatur Tentang : Ketentuan Umum; Kedudukan; Susunan Organisasi; Tugas Dan Fungsi; Tata Kerja; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2016.
-
-
16

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2016

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT