Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN (UP) BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2014
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 11 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERJALANAN DINAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN MINAHASA UTARA
ABSTRAK:
Perjalanan dinas DPRD Minahasa Utara dilaksanakan dalam rangka menunjang tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang melaksanakan secara tertib efektif, transparan dan bertanggung jawab serta peruntukannya membawa dampak positif bagi Kabupaten Minahasa Utara dengan memperhatikan pembiayaan yang lebih efisien, ekonomis sesuai kebutuhan nyata memenuhi kondisi kemampuan keuangan daerah.
UU No.28 tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.33 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, UU No.5 Tahun 2014, UU No.17 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015, PP No.1 Tahun 2001, PP No.24 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No.21 Tahun 2007, PP No.56 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERMENDAGRI No.21 Tahun 2011, PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015, PMK No49/PMK.02/2017, PERDA MINUT No.3 Tahun 2019, PERBUP Minut No.53 Tahun 2019.
PERBUP ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Jenis, Subjek dan Tujuan, Penandatangan SPT dan SPPD, Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah, Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi, Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Tata Cara Perjalanan Dinas, Perjalanan Dinas Luar Negeri, Dokumen Perjalanan Dinas, PenanggungJawaban Perjalanan Dinas, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2020.
PERBUP MINUT No.1 Tahun 2019 dinyatakan tidak berlaku.
11 Hlm ( 7BAB, 24 Psl), 17 Lampiran(17Hlm)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara No. 6 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MINAHASA UTARA
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 21 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD Minut 2018/No21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengalokasian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Se-Kabupaten Minahasa Utara TA 2018
ABSTRAK:
Dalam upaya meningkatkan kemampuan Pemerintahan Desa dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan serta pelayanan kepada masyarakat diperlukan adanya sumber dana yang pasti dan memadai. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah kab/kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kab/kota kepada desa paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kab/kota. Sehingga perlu menetapkan Perbup Minahasa Utara tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Minahasa Utara kepada Desa TA 2018.
- UU No. 33 Tahun 2003;
- UU No. 33 Tahun 2004;
- UU No. 6 Tahun 2014;
- UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- PP No. 47 Tahun 2015;
- Permendagri No. 21 Tahun 2011;
- Permendagri No. 113 Tahun 2014;
- Perda Kab.Minahasa Utara No. 7 Tahun 2017;
- Perbup Minahasa Utara No. 73 Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur tentang pengalokasian bagi hasil pajak dan retribusi, penggunaan bagi hasil pajak dan retribusi perubahan anggaran bagi hasil pajak dan retribusi. Besaran pagu bagi hasil daerah per desa se-Kabupaten Minahasa Utara dan Besaran pagu bagi hasil retribusi daerah per desa se-Kabupaten Minahasa Utara diatur dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2018.
Peraturan Bupati Minahasa Utara No. 15 Tahun 2017 tentang Pengalokasian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa Kabupaten Minahasa Utara TA 2017 (Berita Daerah Kab. Minahasa Utara Tahun 2017 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
12 halaman (terdiri dari 6 halaman batang tubuh (7 pasal) dan 6 halaman lampiran)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara No. 11A Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA UNTUK SETIAP PEGAWAI NEGERI SIPIL SESUAI DENGAN JABATAN YANG ADA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN MINAHASA UTARA
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2014.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 1 Tahun 2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.MINUT 2020/NO.1
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal23 ayat (4) PP No. 12 Tahun 2019 ttg Pengelolaan Keuanga Daerah,perlu menetapkan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab.Minahasa Utara Tahun Anggaran 2019.
Pasal18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No.33 Tahun 2003; UU No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PPNo. 12 Tahun 2019.
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat LRA, LP-SAL, Nerca, LO, LAK, LPE dan CaLK yang keseluruhan termuat dalam XX Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2020.
6 Hlm (12 Psl), 20 Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara No. 3 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD Minut 2018/No.19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Perhitungan, Pembagian, Penyaluran dan Penggunaan serta Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) PP No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati Minahasa Utara menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Tata Cara Perhitungan, Pembagian, Penyaluran dan Penggunaan serta Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2018.
- UU No. 33 Tahun 2003;
- UU No. 6 Tahun 2014;
- UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- PP No. 47 Tahun 2015;
- PP No. 8 Tahun 2016;
- Perpres No. 107 Tahun 2017;
- PMK No. 225/PMK.07/2017;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI No. 19 Tahun 2017;
- Perda Kab. Minahasa Utara No. 2 Tahun 2010;
- Perda Kab. Minahasa Utara No. 3 Tahun 2015;
- Perda Kab. Minahasa Utara No. 7 Tahun 2017;
- Perbup Minahasa Utara No. 73 Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur tentang penetapan rincian dana desa yaitu berdasarkan alokasi dasar, alokasi afirmasi dan alokasi formula. Penyaluran dana desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Kas Umum Desa (RKD). Peraturan ini juga diatur tentang prioritas penggunaan dana desa, pelaporan dana desa, sanksi atas penundaan penyaluran dana desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2018.
16 halaman (terdiri dari 13 halaman batang tubuh (20 pasal) dan 3 halaman lampiran)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 27 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD Minut 2018/No.27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Minahasa Utara
ABSTRAK:
Praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien dan mampu menimbulkan efek jera. Dan dalam upaya pemberantasan pungutan liar maka dibentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar.
- UU No. 33 Tahun 2003;
- UU No. 12 Tahun 2011;
- UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- Perpres No. 87 Tahun 2016;
- Permendagri No. 80 Tahun 2015;
- Instruksi Mendagri No. 180/3935/SJ tanggal 24 Oktober 2016.
Peraturan ini mengatur tentang tugas dan fungsi Satgas Saber Pungli, wewenang, susunan organisasi, penanggung jawab Satgas Saber Pungli, sekretariat, peran masyarakat dalam pemberantasan pungutan liar. Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli dibebankan pada APBD Kabupaten Minahasa Utara/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2018.
Keputusan Bupati Minahasa Utara No.101 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2016 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
7 halaman (terdiri dari 5 hal batang tubuh (15 pasal) dan 2 hal lampiran)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 34 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Koordinasi Penatausahaan Layanan Administrasi Umum Berbasis Sistem Informasi Layanan Administrasi Umum (SI-YANADUM) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara
ABSTRAK:
Dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintaha berbasis teknologi informasi
UU No.33 Tahun 2003; UU No.11 Tahun 2008; UU No.14 Tahun 2008; UU No.43 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Inpres No.3 Tahun 2003; PP No.28 Tahun 2012; Perpres No.87 Tahun 2014; Permendagri No.54 Tahun 2009; Permenpan No.6 Tahun 2011; Permendagri No.80 Tahun 2015; PerKa Arsip Nasional No.38 Tahun 2011 dan Perda No.5 Tahun 2016
Ketentuan Umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, manfaat dan sasaran; pengelolaan aplikasi SI-YANADUM, Keamanan, pengabsahan dan otentikasi, pelaksanaan, dan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2018.
Berlaku mulai tanggal diundangkan
11 hlm. (16 Pasal)
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
