Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2016

Menemukan 29 peraturan dalam 0,01 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 52 Tahun 2016

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Struktur Organisasi

Download :
Perbup Lutim Nomor 52 Tahun 2016.pdf

Abstrak

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD.2016/NO.52

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (21 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor g Tahun 2O16 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Ttrgas dan Fungsi, serta Tata Ke4a Badan Perencanaan, Penelitian dan pengembangan Daerah I(abupaten Luwu Timur;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupa.tei Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi SeLatan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nbmor 27, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomoi a27Ol; 2. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2}ll tentang Pembentukan peraturan perundang-und"rrga; (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ott Nomor 82, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor S Tahun 2Ol4 tcntangAparatur Sipil Negara (I*mbaran Negisra Republik IndqnesiaTahun 2O14 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 2g Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republii Indonesia Tahuq 20!4 No_mqr 244, Tambahan kmbaralr Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebqgeimnna telah diubah beberapa kali terakhir dengan DndangUndang Nomor 9 Tahun 2O1S tentang perutahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlS Nomor S8, Tambihan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tcntang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 292, Talolrbahan km-baran Negara Republik Indonesia Nomor 56Ol); 1 N \ 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang Perangkat Daerah (Icmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2o.16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (lcmbaran Daerah l(abupa.ten Luwu Timur Tahun 2O16 Nomor 8, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II SUSUNAN ORGANISASI BAB III KEDUDUKAN BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCI.AN TUGAS

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2016.
NOMOR 52 TAHUN 2016
45

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2016

KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2016

Kebijakan Pemerintah

Download :
Perbup Lutim Nomor 12 Tahun 2016.pdf

Abstrak

KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2016

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2016/NO.12

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2016

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan pengawaaan secara fungsional oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapka-n Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatsn (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 427oli 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbcndaharaan Negara (L€mbaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2O04 Nomor 5, Tambahan kmbaran Negara Nomor Republik Indonesia 4355); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 t€ntang Pemerintahan Daerah (l€mbaran Negs-ra Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2Ol5 (Lembara! Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambatran l.€mbaran Nega-ra Republik lndonesia Nomor 56791
BAE} I KETENTUAN UMUM BAB II KEBIJAKAN PENGAWASAN BAB III KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2016.
NOMOR 12 TAHUN 2016
18

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2016

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2017

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Perbup Lutim Nomor 19 Tahun 2016.pdf

Abstrak

PERATURAN BUPAT] LUWU TTMUR NOMOR, 25 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG REIRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2016/NO.19

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2017

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional jo. Pasal 23 ayat (l) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; b. bahu,a berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, telah ditetapkan Peraturan Bupati nomor 16 tahun 2016 tentang Rencana Ke4'a Pembangunan Daerah Tahun 2017; c. bahu,a dalam rangka me!\.ujudkan sinergitas, menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar urusan pembangunan, antar tingkat pemerintahan dan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 serta pen-vesuaian perubahan Kebijakan dan Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; d. bahvva berdasarkan Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Eva-luasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, RKPD tahun 2Ol7 dapat diubah dalam hal terjadi Perubahan Kebijakan dan Strategi baik di tingkat Nasional maupun di tingkat Pemerintah Daerah serta penambahan kegiatan baru yang yang tidak perlu merubah RPJMD; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati Luwu Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Keda Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 20t7;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2O03 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 I ); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Mengingat 5. Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Daerah Kabupaten/Kota (lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan lrmbaran Negara Nomor 4737\; 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2OlO tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah ; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 2Ol1 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 1 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kery'a Pemerintah Daerah Tahun 2017 12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penggaran Daerah Kabupaten LuwuTimur; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 3 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana pembangunan Jangka panjang Daerah (RPJp) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 _ Menetapkan 2025 (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 - 2O2l (l,err,bat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 4); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lur.r,u Timur (Lembar Daerah Kabupaten Luvr.u Timur Tahun 2016 Nomor 8); 16. Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 16 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan daerah Tahun 2017;
Pasal I Pasal II Pasal III

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2016.
NOMOR 19 TAHUN2017
7

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 46 Tahun 2016

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LUWU TIMUR

Struktur Organisasi

Download :
Perbup Lutim Nomor 46 Tahun 2016.pdf

Abstrak

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LUWU TIMUR

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD.2016/NO.46

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LUWU TIMUR

ABSTRAK:

bahwa untuk melal<sanakan ketentuan Pasal 5 ayat (21 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, T\rgas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 27, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor a27ol; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Oll Nomor 82, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tarrlbahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (l,embaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 292, Tarnbahlan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Mengingat 1 NE \ # 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2Ot6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupa.ten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II SUSUNAN ORGANISASI BAB III KEDUDUKAN BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS BAB V TATA KERJA BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2016.
NOMOR 46 TAHUN 2016
25

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 03 Tahun 2016

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 02 TAHUN 2005 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) KABUPATEN LUWU TIMUR 2005-2025

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Perda Lutim Nomor 3 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 51 Tahun 2016

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Struktur Organisasi

Download :
Perbup Lutim Nomor 51 Tahun 2016.pdf

Abstrak

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD.2016/NO.51

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (21 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor g Tahu; 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah, perlu membentuk peraturan Bupati tentang Susunarr Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 427O1; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang Pembentukan peraturan perundang_u ndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O77 Nomor 82, Tambahan l,embaran Negara Republik indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 1 N = \ 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor 114, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (lembaran Daerah Kabupa.ten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II SUSUNAN ORGANISASI BAB III KEDUDUKAN BAB TV TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCTAN TUGAS BAB V TATA KERJA BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2016.
NOMOR 51 TAHUN 2016
37

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur Nomor 08 Tahun 2016

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Struktur Organisasi

Download :
Perda Lutim Nomor 8 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2016

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016

Desa

Download :
Perbup Lutim Nomor 13 Tahun 2016.pdf

Abstrak

PERUBA}IAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2016/NO.13

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016

ABSTRAK:

a. bahwa sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.O7/2O16 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemalrtauar dan Evaluasi Dana Desa, maka Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagial dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Luwu fimur Tahun Anggaran 2016 perlu untuk ditinjau kembali; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cala Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Lu*'u Timur Tahun Alj^ggara,l 2076;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO3 tentang Pembentul€n Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 27, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 427O1; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 7, TalIlbahaJl. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Menimbang Mengingat s49s); 3. Undang-Undang Nomor 23 Ta_hun 2Ol4 tentang Pemerintaha:r Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur: 2Ol4 Nomor 244, Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55g7) sebagaimana tetai diubah beberapa kali terakhir dengan Undang_ Undang Nomor 9 Tahun 2O1S tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undarg Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembarart Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Nega:'a Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturall Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelalsanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2074 tentang Desa (Lemba-ran Negara Republik Indonesia Talun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 "tah]ull 2OL4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (kmbaran NegaE Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan lembaran Negara Repubtk Indonesia Nomor 5717); 5. Peraturar Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Angga-ran Pendapatar dan Belanja Negara (kmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakltir dengan Peratlrran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Ferubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor @ Tahun 2015 tentang Da-na Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahar Lembarar Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 6. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dart Belanja Negara Tahun Anggaran 2O16 ll*mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288); 7. Peraturan Menteri Dalsrn Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (B€rita Negara Republik tndonesia Tshun 2014 Nomot 2og3li 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Traasmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan kioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2O16 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934); 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaal, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor aTai 10, Peratwan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lcmbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaraa Daerah Nomor 94); 1 1, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomo! 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (kmbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 9); 12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukar Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur @erita Daerah Kabupaten Lu&u Timur Tahun 2014 Nomor 1 l); 13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 36); 14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2O16 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Luwu Timur Tahun AnSgaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3).
Pasal I Pasal II

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2016.
NOMOR 13 TAHUN 2016
12

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur No. 2 Tahun 2016

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
perda-no-2-tahun-2016.pdf

Abstrak

retribusi

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2016/NO.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

ABSTRAK:

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 IPUU /Xll l2ol4, menyatakan bahwa penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pqiak Daerah dan Retribusi Daerah tidak berkekuatan hukurxr karena bertentangan dengan Pasa.l 28D dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berdasqrkan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengenda.lian Menara Telekomunikasi, perlu ditinjau kembali
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahut 1960 tcntang Pctaturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang l,arangan Pralrtek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruks, Undang-Undang Nomor 2a Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotism, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Undang-Undang Nomor 32 Tahu,r 2OO2 tentang Penfaran, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 terrtang Pembentukan Kabupaten Lurm Timur dan Nabupaten Mamuju Utara di provinsi Sulawesi SeLataa, Ufldang-Undang Nomor 26 "tahu.n 2OO7 tentang Penataan Ruang , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO9 tentang Penerbangan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2oo9 tentang Pelayanan Pubtik, Undang-Undang Nomor 28 Talun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintaha-n Daera, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2OOO tentang Penyelenggalaan Telekomunika, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentalg Penggunaan Spektrum FYekuensi Radio dan Orbit Satelit , Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2OO5 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO2 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentqng Pengetolaan l(euangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daera, Peratural Pemerintah Nomor 15 Tahun 20lO tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2o1o tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang , Peratural Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 Tahuu 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi .
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWL' TIMUR NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALTAN MENARA TELEKOMUNIKASI

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2016.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWL' TIMUR NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALTAN MENARA TELEKOMUNIKASI
24 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2016

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2016.